-
Kemelut Golkar dan Kebijakan Yasonna Laoly
Senin, 04/01/2016 16:30 WIBYasonna Laoly harus mempertanggung jawabkan kebijakannya yang dianggap diskriminatif dan telah menyandera Golkar tanpa alasan hukum yang kuat selama hampir satu tahun.
Tahun Depan Golkar Diambang Musnah
Kamis, 31/12/2015 13:19 WIBYusril Ihza Mahendra mengatakan Golkar tidak akan bubar jika sampai 31 Desember Mahkamah Agung belum juga memutuskan perkara kasasi yang diputuskan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memenangkan gugatan kubu Munas Bali.
Akhir Drama Politik Golkar dan PPP
Selasa, 20/10/2015 19:30 WIBMahkamah Agung memutuskan kepengurusan yang sah dua partai yang bertikai Golkar dan PPP.
Akses Kantor Fraksi Ditutup, Kubu Ical Dilaporkan ke Bareskrim
Jum'at, 27/03/2015 17:30 WIBTerhitung sejak SK Menteri Hukum dan HAM keluar, dan Surat Rotasi Fraksi dibacakan pada paripurna lalu. Saat itu pula lah fraksi harus mengalami penyesuaian.
Paripurna Memanas Akibat Konflik Golkar
Senin, 23/03/2015 22:00 WIBSurat DPP Golkar terkait pergantian kepengurusan fraksi partai telah dilengkapi salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar.
Kubu Ical Keluarkan Strategi Pamungkas
Senin, 23/03/2015 18:00 WIBSebagai perbandingan, sebelumnya majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali (SDA) terhadap pengesahan kepengurusan PPP hasil Muktamar VIII di Surabaya oleh Menteri Hukum dan HAM.
Konflik Golkar Mencuat dalam Paripurna DPR
Senin, 23/03/2015 15:30 WIBPartai Golkar bukanlah partai perorangan, tidak adil mengharapkan setiap anggota fraksi harus memilih ikut kepada Aburizal Bakrie atau Agung Laksono.
SK Menkumham tentang Golkar Bohong?
Senin, 23/03/2015 15:00 WIBMereka merasa dengan keluarnya SK Menkumham, keadaan kepengurusannya sudah di atas awan.
Yassona Dilaporkan ke KPK
Jum'at, 20/03/2015 22:00 WIBPasal yang dimaksud Sattu Pali adalah Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Bola Panas Buat Presiden Jokowi
Rabu, 18/03/2015 23:00 WIBSejauh ini belum ada argumentasi hukumnya kenapa pengesahan partai politik harus diserahkan kepada Presiden. Ini berbahaya karena kehidupan partai politik akan dikendalikan presiden.
Kisruh Golkar Bergeser ke Bareskrim
Rabu, 11/03/2015 23:00 WIBIdrus melaporkan dugaan pemalsuan 133 dokumen Partai Golkar yang dijadikan mandat untuk mendukung kubu Agung Laksono di Munas Ancol. Mereka yang menjadi terlapor antara lain Yorrys Raweyai dan Zainuddin Amali.
Manuver Kubu Agung Pasca Diakui Kemhumkam
Rabu, 11/03/2015 21:00 WIBKepada Paloh, Agung menyatakan Golkar di bawah kepemimpinannya menjadi partai pendukung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Kubu Munas Bali Pantang Mundur
Jum'at, 06/03/2015 19:00 WIBJika memang pengadilan memenangkan kubu munas Jakarta. Maka tak hanya ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI namun termasuk pimpinan F-PG di MPR RI akan legowo.
Jika Kalah, Kubu Agung Laksono Tak Kasasi
Selasa, 03/03/2015 18:00 WIBBila mengajukan kasasi dapat memakan waktu penyelesaian lebih lama lagi.
PN Jakarta Barat Tidak Menerima Gugatan Kubu Aburizal Bakrie
Selasa, 24/02/2015 15:00 WIBPertimbangan hakim, mengacu pada Pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UU Partai Politik), gugatan yang disampaikan kubu Ical adalah sengketa perselisihan partai politik.