Demokrat dan Golkar Gagal Buktikan Partai Berpihak Rakyat

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Partai yang mendukung Pilkada oleh Anggota DPRD dalam pengesahan RUU Pilkada dinilai menghilangkan kesempatan emas membuktikan keberpihakannya kepada rakyat. Partai yang mendukung Pilkada oleh DPRD, khususnya Demokrat dan Golkar terjebak kepentingan politik Koalisi Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti dalam diskusi yang digelar Populi Center di Restoran Rarampa Jakarta, Sabtu (27/9. Dalam diskusi ini hadir juga Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hayono Isman dan Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali.

Ikrar mengatakan dua partai ini gagal mengartikulasikan kepentingan rakyat. Padahal momen Paripurna menjadi momen penting partai menyuarakan apa yang menjadi suara rakyat. Demokrat menyatakan netral dan melakukan walk out di saat akhir sidang. Sejatinya, sesuai dengan indtruksi Ketua Umum PD, sikap walkout bukan sikap yang tepat.

"Golkar dan Demokrat gagal menunjukkan keberpihakannya pada rakyat," kata Ikrar.

Langkah walk out dan sikap netral Demokrat dinilai sama halnya dengan mendukung Pilkada oleh DPRD. Sebab dengan walk out tersebut memberikan jalan kemenangan bagi partai yang ingin Pilkada oleh DPRD.

Fraksi Partai Demokrat dan Golkar termasuk partai yang tidak bulat menyikapi RUU Pilkada ini. Fraksi Golkar bersikap mendukung Pilkada oleh DPR, namun 11 Anggota DPR lainnya malah mendukung Pilkada langsung. Begitu juga dengan Demokrat yang menyatakan netral dan walk out tidak bulat. Ada enam anggotanya yang mendukung Pilkada langsung.

Salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar yang mendukung Pilkada langsung adalah Zainuddin Amali. Zainuddin punya alasan sendiri kenapa ia bertolak belakang dengan sikap fraksi.

"Hidup itu ada pilihan, suara Golkar suara rakyat. Saya mendukung Pilkada langsung karena sesuai slogan Golkar. Apa salah," kata Zainuddin usai diskusi.

Padahal Paripurna pengesahan RUU Pilkada merupakan kesempatan bagi Golkar untuk membuktikan slogan suara Golkar suara rakyat. Menurutnya, jangan Golkar membuat aturan yang akan menguntungkan diri sendiri bukan memberikan keuntungan untuk rakyat. Sebagai Ketua DPD Golkar dirinya mengetahui bagaimana suara masyarakat yang ingin Pilkada langsung.

Akibat sikap berbeda politik soal UU Pilkada tersebut, sanksi terhadap Zainuddin di depan mata. Rapat Pleno DPP Golkar akan mengagendakan sidang Mahkamah Partai untuk memberikan sanksi pada 11 Anggota DPR fraksi Golkar yang mendukung Pilkada langsung.    

Wakil Ketua Komisi VII ini menyatakan akan menerima dengan legowo sanksi apapun kepada dirinya. Sanksi itu bisa pemecatan dan pergantian sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019.

"Saya Ketua DPD Golkar Jawa Timur, dan nama saya disebut-sebut sebagai calon ketua fraksi di DPR dan saya anggota terpilih DPR mendatang. Tidak ada kader yang pertaruhannya paling besar seperti saya," tandasnya.

Selain Zainuddin, ada sepuluh kader Golkar yang juga mendukung Pilkada langsung. Mereka adalah Poempida Hidayatulloh, Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.

Sementara dari Fraksi Partai Demokrat  salah seorang dari enam anggota yang tidak walk out adalah Hayono Isman. Sikap walk out yang dilakukan fraksinya bukan mencerminkan sikap Partai Demokrat. Sebab intruksi Ketua Umum adalah mendukung Pilkada langsung. Namun fraksi tidak bisa menafsirkan pernyataan dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Hayono mengaku telah mengingatkan fraksinya untuk tidak walk out. "Jangan walk out, kita di atas angin, kita harus tunjukkan menang. Ini kesempatan yang baik," kata Hayono mengulang sarannya dalam rapat fraksi Partai Demokrat sebelum paripurna.

Keyakinan posisi Demokrat makin jadi penentu terlihat ketika semua partai yang mendukung Pilkada langsung ikut menerima. Bahkan sikap PDIP, PKB dan Hanura mendukung perlunya opsi ketiga seperti diusulkan Demokrat.

"Tapi saya kaget, Benny kemudian ajak walk out. Saya tidak tahu apa dasarnya," kata Hayono.

Selain Hayono, ada Gede Pasek, Ignastius Haryanto dan tiga anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat lain yang mendukung Pilkada langsung.

BACA JUGA:
Tags