JAKARTA, GRESNEWS.COM - Aksi penolakan terhadap UU Pilkada yang menetapkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terus saja berlangsung. Parade Rakyat penggugat UU Pilkada yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat seperti Kontras, Parludem, dan serikat buruh hari ini menggelar aksi demo di Bunderan Hotel Indonesia.

Koordinator aksi demo Parade Rakyat, Alfa mengatakan ini merupakan satu bentuk partisipasi publik untuk mendukung terlaksananya hak konstitusi masyarakat dalam memilih dalam Pilkada.

"Kalau dari minggu lalu kita mengumpulkan KTP sebagai bentuk partisipasi publik. Hari ini kita lanjutkan menandatangani surat kuasa untuk kita serahkan sebagai salah satu pemohon UU Pilkada, kita berkampanye juga mengingatkan pilkada ini telah merebut hak suara politiknya," ujar Alfa kepada wartawan, Minggu (12/10).

Mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurut Alfa hanya dagelan politik semata. Ia berpendapat, Perppu SBY tersebut sudah dikemas sedemikian rupa dan hanya memperlihatkan seolah-olah sebagai dewa penolong.

Padahal, sudah terbukti partai Demokrat besutan SBY seharusnya bisa menjadi penentu terjadinya Pilkada langsung, tetapi para elit Demokrat di DPR malah meninggalkan ruang sidang. Untuk itu, ia menyatakan tidak bisa mengharapkan Perppu tersebut untuk kembali menjadikan Pilkada langsung oleh rakyat, bukan dipilih DPRD seperi keputusan DPR beberapa waktu lalu.

"Pasti kita enggak pernah mengandalkan Perppu SBY mengembalikan suara. Kami percaya adalah langkah yang kami lakukan salah satunya adalah penggalangan masa, penggalangan publik, menyerukan kepada masyarakat untuk merebut hak politiknya," ujarnya.

Alfa mengklaim, saat ini sudah terkumpul sekitar 10 ribu KTP untuk mendukung Pilkada langsung. Hal itu dimaksudkan sebagai dukungan sebelum mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi dalam waktu dekat ini. Jika gugatan tersebut tidak dikabulkan, ia mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki gedung DPRD di masing-masing wilayah sebagai bentuk perlawanan mengembalikan hak konstitusi rakyat.

Aksi tersebut ternyata disambut positif masyarakat yang sedang berolahraga dalam Car Free Day di seputaran Hotel Indonesia. Salah seorang warga bernama Feri (28) mengatakan turut mendukung Pilkada langsung. Pria yang membawa sepeda berwarna putih ini mengaku prihatin jika Pilkada nanti benar-benar melalui DPRD.

"Saya memang tidak mengerti politik. Tapi yang saya tau Pilkada lewat DPRD itu mengambil hak masyarakat," katanya.

Seperti diketahui, UU Pilkada yang telah disahkan DPR menimbulkan gelombang penolakan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak setuju dengan UU Pilkada itu langsung mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Pilkada.

BACA JUGA:
Tags