JAKARTA, GRESNEWS.COM - Massifnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan  pemilihan legislatif 2014 beberapa waktu lalu dituding sebagai ketidakbecusan penyelenggara pemilu mengantisipasinya.  Penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum  dan Badan Pengawas Pemilu dinilai tidak berhasil melakukan pendidikan politik.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari menyatakan terjadinya politik uang (money politik) adalah kegagalan pendidikan politik oleh para penyelenggara Pemilu. Seharusnya penyelenggara pemilu bisa menjadikan  Pemilu 2009 sebagai pembelajaran untuk menekan terjadinya pelanggaran itu. " Massa pemilih semakin paham dan broker menguasai peta di lapangan," katanya, dalam dialog kenegaraan ´Praktek Money Politik dalam Pemilu´, Gedung MPR RI, Jakarta Senin, (21/4).

Hajriyanto menilai, ada banyak faktor penyebab semakin masifnya politik uang pemilu kali ini. Faktor pertama adalah sistem pemilu. Sistem pemilu yang terlalu personal. Dengan sistem seperti itu massa pemilih tahu rumah tinggal caleg. Selain itu, tingkat kemiskinan dan pendidikan rakyat yang masih rendah menjadikan politik uang bisa subur. "Pendidikan dan kemiskinan membuat politik uang makin tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Ia meminta kepada semua pihak termasuk parpol untuk melakukan pembenahan dan pendidikan politik terhadap kader-kadernya. Karena money politik adalah perbuatan pidana pemilu dan sanksi berat.

Sementara Direktur Eksekutif Lingkar Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan ada empat pelanggaran yang tidak pernah berubah dan turun temurun. Pertama, netralitas penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu parpol atau caleg. Kedua, pengelolaan teknis pemilu yang carut marut. Ketiga, logistik tertukar, dan yang keempat rekapitulasi surat suara yang carut marut. selain keempat faktor itu, lanjut dia, ada fenomena baru yaitu tentang netralitas media. " Pelanggaran ini kan sudah basi" ungkapnya.

Sebagai penyelenggara,  kata dia, Bawaslu jangan hanya menunggu laporan dari bawah. Harusnya mereka punya skenario matang guna menekan tingkat pelanggaran dalam pemilu. "Mereka membentuk Satgas, itu betul, tapi mereka tidak punya skenario. Bawaslu merilis temuan-temuan mereka, selalu begitu" katanya.

Ray juga mencontohkan mengenai laporan dana keuangan partai yang diserahkan ke KPU. Ia menilai semuanya tidak realisitis dan hanya dijadikan perlengkapan administratif. "Saya tantang KPU untuk audit laporan keuangan partai" katanya.

BACA JUGA:
Tags