JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebagai negara yang sedang dilanda perang saudara, Suriah tentunya membutuhkan bantuan kemanusiaan khususnya di Allepo yang sempat menjadi konsentrasi peperangan antara Rezim Presiden Bashar Al Ashad dengan para pemberontak yang menginginkan sang presiden lengser. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia turut memberikan bantuan kepada masyarakat sipil Suriah yang terjebak perang, tetapi bantuan Indonesia ternyata tidak sampai ke para penduduk melainkan menyasar kepada pasukan pemberontak.

Hal ini terungkap setelah Euro News mengunggah video yang disebarluaskan lewat media sosial YouTube, dalam video tersebut memperlihatkan beberapa warga Suriah menemukan kardus-kardus bantuan logistik di gudang Jaysh Al-Islam yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan sah di Suriah. Di kardus-kardus dalam gudang logistik para pemberontak tersebut bertuliskan Indonesian Humanitarian Relief (IHR). penemuan itu sontak menggegerkan dunia internasional serta mengundang banyak kontroversi dan respon jika Indonesia turut membantu para pemberontak.

Menanggapi hal itu, anggota komisi I DPR RI yang membidangi permasalahan luar negeri Charles Honoris mengaku tidak paham bagaimana alur bantuan keluar negeri yang dikelola oleh lembaga non pemerintah. Tetapi ia mengatakan kejadian salah sasaran bantuan ini seharusnya menjadi momentum pemerintah untuk lebih mengawasi serta menata alur bantuan serta aktifitas donasi sosial khususnya ke luar negeri.

"Pemerintah harus mempunyai langkah untuk mendata secara detail, juga kepada peminta sumbangan," ujar Charles, Selasa, (27/12).

Ia juga mengatakan bahwasanya saat ini banyak sekali lembaga yang meminta sumbangan dengan kedok aktifitas keagamaan atau organisasi keagamaan, hal ini diperparah oleh masyarakat yang memberikan sumbangan tanpa mencari tahu bagaimana background lembaga tersebut. Jangan sampai dana yang telah disumbangkan oleh masyarakat ternyata tidak diketahui digunakan untuk apa.

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah tertipu dalam memberikan bantuannya serta mencari tahu bagaimana sepak terjang lembaga peminta bantuan. Apabila lembaga tersebut betul lembaga keagamaan atau lembaga yang mengkonsentrasikan bantuannya untuk kemanusiaan, penggunaan bantuan tersebut pastinya akan tepat sasaran.

Kasus penyalahgunaan bantuan sendiri menurutnya sudah sering terjadi di beberapa negara seperti di Amerika Serikat yang telah mengeluarkan black list kepada beberapa lembaga yang ternyata menyalahgunakan bantuan dan digunakan untuk hal yang mengerikan. "Akan sangat berbahaya jika bantuan tersebut digunakan untuk aksi teror yang malah membayakan warga," ujarnya.

IHR sendiri mengakui telah mengirimkan bantuan kemanusian berupa kebutuhan pokok kepada masyarakat Suriah di Allepo, bantuan tersebut sama sekali tidak ditunjukan kapada pemberontak. Pihak IHR mengaku sama sekali tidak mengetahui bagaimana bantuan yang telah dikirimkan tahun lalu tersebut bisa berada di tangan para pemberontak. Mereka menuding bahwasanya rezim Bashar Al Ashad telah melakukan upaya untuk memperburuk citra lembaga-lembaga yang ingin membantu rakyat Suriah.

IHR adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan dan dikelola oleh aktivis kemanusiaan, paralegal, dan tokoh masyarakat. Berdiri 17 Mei 2016 di Jakarta, Indonesia, dengan status badan hukum yayasan, dengan Surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0025258.AH.01.04.Tahun 2016. Dalam situs reminya, IHR berkomitmen untuk memberikan bantuan kemanusiaan secara berkala dan berkesinambungan sebagai bentuk peran aktif masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan problem kemanusiaan global. Tetapi, di situs tersebut tidak dicantumkan tokoh yang mendirikan atau menjadi pengurus IHR.

BENTUK DUKUNGAN - Sementara itu, Pipip Rifai Hasan selaku pengamat Timur Tengah dari Universitas Paramadina menyatakan kejadian salah sasaran bantuan ini tidak membuat Indonesia serta merta menjadi negara pendukung kelompok pemberontak Suriah. Sebab, pernyataan Indonesia melalui Duta Besarnya di Suriah cukup jelas, Indonesia menyatakan tidak akan bergabung baik kepada Aliansi Arab Saudi maupun Aliansi Rusia.

Diketahui, Rusia bersama Iran dan Turki telah membentuk aliansi untuk mendukung pemerintahan Bashar Al Ashad, sementara para pemberontak didukung oleh aliansi teluk yang dibuat oleh Arab Saudi dan didukung Amerika Serikat. Negara tetangga Indonesia yakni Malaysia diketahui ikut memberikan dukungan terhadap koalisi teluk.

Ia juga mengatakan, Indonesia sudah sangat jelas posisinya untuk mempertahankan politik bebas aktif. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia masih memiliki Kedubes di Suriah yang berarti Indonesia masih memiliki hubungan baik dengan pemerintahan Suriah yang sah yakni Rezim Presiden Bhasar Al Ashad.

Dubes juga telah mengklarifikasi bahwa posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia berbeda dengan pandangan pemerintah barat, apabila Indonesia mengikuti salah satu aliansi maka Indonesia akan memusuhi negara muslim yang berada di kedua aliansi tersebut.

"Dunia Internasional sudah mengetahui posisi Indonesia," ujarnya kepada gresnews.com, Selasa, (27/12).

Tetapi, hampir separuh dari masyarakat Indonesia sangat mendukung penggulingan Rezim Bashar Al Ashad. Sehingga menurutnya wajar apabila ada bantuan yang mengarah kepada para pemberontak. Walaupun tidak ada bukti pasti, tetapi ia menduga bantuan tersebut bukan salah sasaran tetapi memang ditunjukan kepada kelompok-kelompok pemberontak yang berperang melawan pemerintahan sah di Suriah.

"Yang perlu disadari, setengah rakyat Indonesia mendukung penggulingan Ashad," ujarnya.

Kelompok Jaysh al-Islam adalah kelompok pemberontak Islamis garis keras di Suriah yang diduga mendapat dukungan dari Arab Saudi, Kelompok Jaysh ini terbentuk dari 60 kelompok militan di Suriah dan mengklaim memiliki 25.000 pejuang yang bersedia mengambil alih kekuasaan ISIS dan rezim Suriah. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok pemberontak terkuat di pinggiran Ibu Kota Suriah.

Jaysh al Islam menguasai sebagian besar dataran timur kota Damaskus yang dikenal sebagai Ghouta Timur, daerah yang telah di bawah blokade dan pemboman oleh pasukan pemerintah selama lebih dari empat tahun.

BACA JUGA:
Tags