JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti sepertinya tidak akan diperpanjang masa pensiunnya. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menggodok sejumlah nama calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi berdarah Madura ini. Trunojoyo kembali membara akibat rivalitas berebut kursi Tribrata I.

Informasi soal penggodokan nama-nama calon kapolri disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang juga sebagai ketua kompolnas. Sejumlah nama-nama perwira tinggi tengah dilakukan penilaian untuk kemudian diserahkan kepada presiden. Semua nama yang dinilai berpangkat komisaris jenderal polisi.

Sejumlah nama jendral yang digadang-gadang masuk radar calon kapolri adalah Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso, Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Syafruddin, Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Dwi Priyatno dan Kepala Badan Pemeliharaan, Keamanan (Kabaharkam) Komjen Putut Eko Bayuseno, mantan Kabaresrim Komjen Suhardi Alius, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian dan Kabareskrim baru Irjen Ari Dono Sukamto.

Anggota komisi III DPR Arsul Sani mengatakan, siapapun berhak dicalonkan sesuai persyaratan, diantaranya harus bintang tiga atau berpangkat komjen. Soal calon kapolri terpilih merupakan hak prerogatif presiden dan hingga saat ini belum ada nama calon kapolri yang diajukan kepada DPR.

"Kami masih menunggu surat dari presiden siapa calon kapolri yang diajukan, karena memang UU-nya mengatur seperti itu," kata Arsul dihubungi gresnews.com, Senin (6/6).

Arsul mengatakan calon kapolri ke depan diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang profesional. Dari nama-nama yang diajukan pada presiden setelah itu diuji kelayakannya.

"Legislatif hanya bisa menyetujui atau tidak usulan calon kapolri dari presiden. Siapapun yang diajukan menjadi kapolri kami akan mempertimbangkan," kata Arsul.

Sementara Badrodin Haiti menyerahkan sepenuhnya soal posisi Kapolri kepada Presiden Jokowi. Pengusulan calon Kapolri ada tahapannya yang dibahas di Dewan Kepangkatan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Mabes Polri. Meskipun Kompolnas telah menyiapkan sejumlah nama, Wanjakti mengaku juga telah menyiapkan calon.

"Kalau diminta ya diserahkan ke (Menko Polhukam)," kata Badrodin di Mabes Polri pekan lalu.

JANGAN SALAH PILIH - Menurut Indonesia Police Watch (IPW), dalam 10 tahun terakhir ini Polri sudah menyiapkan para kader calon pimpinannya dengan sistem assesment. Dengan demikian, Polri sebenarnya punya banyak kader terbaik untuk calon pimpinannya.

Presiden Jokowi diharapkan memilih calon kapolri dari kader terbaik, yang punya integritas, dedikasi, pengalaman, prestasi, kepemimpinan, dan jaringan yang bisa diterima masyarakat luas, baik di internal maupun eksternal. Dalam memilih calon kapolri, presiden diharapkan tidak mendengarkan suara-suara orang yang tidak jelas, yang tidak paham terhadap visi dan misi polri ke depan. Patokan yang perlu diperhatikan presiden adalah Pasal 11 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang polri, yang menegaskan bahwa calon kapolri adalah perwira tinggi polri yang masih aktif, dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir.

Kata Neta, ke depan polri membutuhkan figur kapolri yang bisa membangun membangun soliditas organisasi secara utuh, mampu membawa polri makin profesional dan modern, mampu membuat polri cepat merespon laporan masyarakat, mampu menjaga keamanan, mampu menumpas kejahatan kelas teri maupun kakap, dan mampu menumpas para penjahat yang berseragam polisi di internal kepolisian.

"Kapolri pasca Jenderal Haiti, bisa diharapkan berjalan maksimal dan bisa makin profesional dalam melayani masyarakat," kata Ketua Presedium IPW Neta S. Pane dalam siaran persnya, Senin (6/6).

Dari sejumlah nama yang beredar saat ini, Neta berharap Komjen Tito Karnavian tidak ikutan dalam bursa calon Kapolri saat ini, mengingat Kepala BNPT itu masih panjang masa dinasnya. Saat ini masih banyak senior yang jauh di atas Tito, sehingga mantan Kapolda Metro Jaya itu perlu lebih dulu mendukung perwira yang senior untuk menjadi Kapolri.

Neta menilai Tito terlalu yunior dan masih banyak senior di atasnya. Jika Tito terpilih tidak baik bagi organisasi Polri, apalagi ada pihak tertentu yang mendorong Tito untuk menjadi calon atau bahkan menjadi Kapolri. "Kalaupun Tito akan menjadi Kapolri, mungkin bisa saja di masa mendatang, mengingat masa pensiunnya masih lama, yakni 2022," jelas Neta.

Dan salah satu nama yang dinilai kuat menggantikan Badrodin adalah Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (BG). Anggota DPR Masinton Pasaribu juga menilai BG layak jadi Kapolri ke depan. Masalah yang selama ini dialamatkan kepada BG dinilai telah selesai.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Kahirun Ternate, Margarito Kamis juga menilai BG sosok yang cocok untuk menggantikan Badrodin Haiti sebagai kapolri. Pertimbangannya selain karena senior sepak terjangnya di kepolisian juga sudah teruji.

Karena syarat untuk menjadi kapolri sesuai undang-undang adalah perwira aktif dan harus memperhatikan jenjang karir dan kepangkatan. Jika dilihat dari dua syarat itu maka yang paling pantas untuk menjabat kapolri adalah Komjen Budi Gunawan.

Selain itu pertimbangannya juga karena BG juga sudah dilakukan fit and proper test di DPR dan lolos. Maka tidak ada alasan mempertanyakan kualitas BG karena sudah teruji di legislatif. "Apalagi sekarang menjabat Wakapolri, tidak ada alasan pak BG tidak memenuhi syarat," kata Margarito beberapa waktu lalu.

BACA JUGA: