JAKARTA - Bursa pergantian Kapolri memanas seiring Jenderal Polisi Idham Aziz yang segera memasuki masa pensiunnya. Sederetan nama mulai dihadirkan untuk duduk sebagai Kapolri. Jenderal Polisi bintang tiga pun diprediksi sebagai pengganti Idham.

Sejumlah nama bermunculan seperti Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai calon Kapolri. Bahkan sudah ada pasangannya, yakni Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. Nama terakhir juga santer terdengar sebagai calon kuat juga.

Selain itu, ada nama-nama seperti Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto, dan Kabaintelkam Polri Komjen Rycko Amelza Dahniel juga muncul dari internal Polri sendiri sebagai Kapolri.

Sementara dari struktur luar Polri ada dua nama yang digadang-gadang sebagai calon Kapolri, yakni Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar dan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Bambang Sunarwibowo.

Partai Keadilan Sejahtera menyikapi pergantian Kapolri dengan sederet nama-nama calon Kapolri yang beredar. Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan calon Kapolri harus mampu berdialog dan menyatukan seluruh elemen masyarakat.

"Calon Kapolri mesti bisa dialog dan menyatukan, menjadikan Kepolisian alat negara dan penjaga keamanan dan ketertiban," kata Mardani Ali Sera kepada Gresnews.com, Sabtu, (9/1/2021).

Ia melanjutkan bahwa siapapun calon Kapolri yang terpilih nantinya harus mengutamakan prinsip dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan penegakkan hukum.

PKS mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih calon Kapolri yang akan diangkat menjadi Kapolri adalah orang yang memiliki kualitas nilai yang baik.

"Mengingatkan Pak Jokowi agar pilih yg kompeten dan berani berkata benar jangan Asal Bapak Senang," terang Mardani yang juga Ketua DPP PKS.

Menurutnya, ada Pekerjaan Rumah (PR) besar yang harus diselesaikan oleh Kapolri baru nanti. Institusi Polri harus kembali menjadi pengayom masyarakat yang adil dan bijak sehingga menjadi kebanggaan masyarakat kembali.

"PR besarnya menjadikan polisi jadi kebanggaan dan kerinduan rakyat, menjadi polisi masyarakat yang mengedepankan hak asasi dan kelapangan dada," pungkasnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid berharap bahwa Kapolri baru bisa membuat Polri lebih baik dalam melayani dan melindungi masyarakat. Itu tugas utama Polri.

"Kedua prinsip itu harus diterapkan dengan lebih baik saat menegakkan hukum, memelihara keamanan, serta menjaga keamanan dan ketertiban," kata Usman kepada Gresnews.com, Jum`at, (7/1/2021).

Usman menuturkan bahwa tugas-tugas itu juga harus memperhatikan standar implementasi taktis Asasi Manusia (HAM). Salah satunya tidak menggunakan kekuatan maupun senjata api yang berlebihan.

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum ketika menangani demonstrasi polisi juga harus lebih menghormati hak asasi manusia. Termasuk dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan juga harus menggunakan aturan Hak Asasi Manusia (HAM), jangan memakai tekanan dan kekerasan.

"Apalagi menggunakan kekuatan senjata api yang tidak diperlukan," cetusnya.

Usman mengingatkan, jangan lupa, Polri ke depan diharapkan mampu memperbaiki kinerjanya dalam penegakkan hukum dan HAM di Papua.Selain itu, kata Usman, kriteria Kapolri yang ideal tentu harus merupakan sosok yang berintegritas dan memiliki keahlian di bidang kepolisian.

Ada sejumlah sosok yang berpotensi. Wakapolri itu bisa, Kepala Lemdiklat bisa, Kepala BNPT bisa, Kabarhakam bisa, Kabareskrim juga bisa. "Keputusannya ada di tangan Presiden. Siapa yang terpilih juga tergantung subyektifitas Presiden," ujarnya.

Usman pun menegaskan, Apakah mencari Kapolri yang mumpuni dalam komunikasi publik, cekatan dalam memimpin kerja-kerja lapangan, atau sosok yang memang diterima luas di internal kepolisian. Utamakan integritas sehingga mampu membuat Polri lebih baik dalam penegakan hukum dan HAM.

"Amnesty internasional berharap kedepannya polri dapat benar-benar mengayomi masyarakat dan melindungi masyarakat, terutama kaum minoritas baik minoritas agama maupun minoritas gender. Kapolri harus mampu menjaga independensi Polri," pungkasnya. (G-1)

 

BACA JUGA:
Tags