JAKARTA, GRESNEWS.COM - Akhirnya Partai Keadilan bertransformasi menjadi "partai politik" juga. Jika selama ini selaku partai kader, PKS nyaris bak organisasi dakwah yang minim gesekan dan intrik di dalamnya, atau setidaknya jika ada gesekan bisa diredam di internal, kini seperti partai politik pada umumnya, PKS mulai "membuka diri" atas kenyataan adanya konflik internal. Konflik itu terbuka ke umum dan cukup panas juga.

Pelakonnya adalah Fahri Hamzah, sang kader yang kini menempati posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Fahri saat ini seperti tengah memainkan lakon antagonis di PKS menghadapi pihak DPP PKS yang dikomandoi Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf dan Wasekjen Mardani Ali Serayang tengah berperan sebagai lakon protagonis yang mencoba menertibkan Fahri "si anak nakal".

Al Muzammil dan Mardani diduga menjadi aktor yang melaporkan Fahri ke Badan Penegak Dispilin Organisasi (BPDO) PKS. Alasannya, Fahri telah melakukan pelanggaran disiplin partai. Salah satunya adalah soal pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus "papa minta saham".

Versi anggota Majelis Pertimbangan PKS Tifatul Sembiring, Fahri dilaporkan ke BPDO tak hanya lantaran urusan kasus "papa minta saham", melainkan juga banyak hal lain. "Saya rasa akumulatif. Jadi nggak mungkin satu masalah sudah panjang ceritanya," kata Tifatul Sembiring di sela-sela Rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1).

Fahri memang sering melempar pernyataan yang bernada membela Setya Novanto dalam kasus "papa minta saham". Bahkan setelah Presiden PKS Sohibul Iman melarang kader PKS bicara soal kasus tersebut, Fahri masih ngotot juga. Bahkan Fahri kemudian menggalang terbentuknya panitia khusus Freeport untuk mengungkap skandal Freeport.

Tifatul pun yakin pimpinan PKS sudah melakukan pendekatan ke Fahri, sebelum akhirnya membawa eks wasekjen PKS itu ke BPDO. "Dan, biasanya pimpinan di PKS itu tidak serta merta melakukan tindakan yang keras. Banyak mungkin sudah berpuluh kali pendekatan," ujar mantan Menkominfo itu.

Tifatul pun menyampaikan pesan untuk Fahri agar mengikuti proses yang ada di partai. Bila diikuti, maka tak akan menjadi persoalan untuk Fahri. "Kalau menurut saya ikut saja. Insya Allah selamat kok, masih muda kok, jangan melawan," tuturnya.

Lanjutnya, dalam persoalan ini, pihak BPDO yang bisa menjawab alasan Fahri dipanggil. "Silakan tanya BPDO. Kalau sudah ditangani BPDO apa kesalahannya itu tidak boleh dibuka ke publik," sebutnya.

Nah soal urusan ini, ternyata Fahri Hamzah punya versi lain. Saat memenuhi panggilan kedua BPDO pada Senin (11/1), jam 20.00 WIB, Fahri mengetahui pemanggilan atas dirinya dilakukan karena adanya laporan dugaan pelanggaran disiplin organisasi. "Yang bertindak sebagai pelapor adalah DPP PKS," kata Fahri di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (12/1).

Fahri sendiri mengaku belum menerima surat laporan itu sehingga dia tak tahu persis jenis pelanggaran apa yang dilakukannya dan apa buktinya. Hanya saja, kata Fahri, pemeriksaan mulai berjalan ke arah yang bukan urusan disiplin. "BPDO menanyakan sikap saya terkait permintaan pribadi ketua Majelis Syuro PKS Bapak Salim Al Jufri agar saya mengundurkan diri sebagai pimpinan DPR," katanya.

Hanya saja, Fahri mengklaim, hal tersebut sudah diselesaikan secara pribadi bersama Salim, dan terdapat bukti SMS yang menyatakan Salim menarik ucapannya tersebut. "Tapi DPP PKS, setidaknya beberapa oknum, ada yang masih terus melakukan penggalangan. Maka terjadilah situasi internal ditarik ke eksternal," katanya.

Dari pemeriksaan itu, kata Fahri, dia tahu ada empat nama yakni Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf, Wasekjen Mardani Ali Sera, dan Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Aljufri yang memintanya mundur dari kursi pimpinan DPR. "Ada semacam penggiringan supaya seolah saya ada proses untuk diganti," katanya.

Di sinilah kemudian, Fahri yang kursinya hendak digoyang DPP PKS kemudian meradang dan balik melawan. Fahri secara pribadi menjelaskan belum bisa memenuhi permintaan tersebut lantaran dalam UU MD3 poisisi jabatan pimpinan DPR bukanlah prerogatif partai. Berbeda dengan UU lama di mana pimpinan DPR diisi oleh partai dengan perolehan kursi terbanyak secara berurutan.

"Sementara UU baru mengatur bahwa partai mengajukan anggotanya dalam sebuah kesatuan paket yang bersifat tetap, untuk dipilih oleh paripurna," ujarnya.

Dia menyebutkan, dalam Pasal 87 UU MD3 Ayat (2) huruf (d) mengatur mekanisme pergantian Pimpinan DPR oleh Partai dengan rinci, di mana penarikan harus disertai oleh alasan yang konstitusional. "Jika argumen Saya dianggap melanggar kedisiplinan partai dan jika hal ini dituangkan secara resmi, maka DPP PKS dapat dituduh melakukan intervensi kepada kelembagaan publik," ujarnya.

LAPORKAN BALIK - Langkah perlawanan Fahri ternyata tak berhenti hanya pada penolakannya atas desakan mundur dari kursi pimpinan DPR. Usai diperiksa BPDO, Fahri juga melaporkan balik Al Muzzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera ke BPDO.

Fahri menyatakan pelaporan baliknya terhadap Muzzammil dan Mardani lantaran keduanyalah yang diduga menjadi aktor penyebab dirinya dipanggil oleh BPDO dan mengakibatkan citra buruk pada dirinya. Hal ini lantaran pemanggilan pertama BPDO baru dilakukan pada 4 Januari 2016 lalu, namun evaluasi atas dirinya sudah mulai santer pada tanggal 21 Desember 2015.

Ketika itu, Presiden PKS Sohibul Iman memang mengakui bakal ada evaluasi terhadap Fahri Hamzah. Sohibul tidak membantah ada kemungkinan rotasi untuk kader-kader PKS yang menjabat di jabatan publik. Hal itu dinilai wajar di internal PKS sendiri. Setiap kader harus siap ditempatkan dimanapun posisinya.

Namun, Sohibul belum ingin mengatakan kapan hasil evaluasi PKS ini merujuk pada kesimpulan. Yang pasti, Sohibul menegaskan mekanisme evaluasi atau rotasi merupakan hal wajar di internal partai.

Nyatanya, kata Fahri, setelah memenuhi panggilan BPDO pun, ternyata tak ada evaluasi. BPDO menyatakan pemanggilan didasarkan pada laporan beberapa pihak. Untuk itu ia juga menginginkan pemeriksaan serupa terhadap kedua nama tersebut.
Muzzammil dan Mardani, dinilai Fahri, sengaja membuat informasi seolah kader PKS lah yang meminta Fahri dicopot dari jabatannya. Ia kemudian membeberkan terdapat nama mantan menteri asal PKS yang mendapat tekanan untuk mencopot Fahri.

Hal ini, ujar dia, lantaran si mantan menteri memiliki kasus tertentu saat menjabat dan akan terkena sasaran ketika Fahri tak mudur dari jabatan. "Isu itu ada, ada otoritas di luar sana, dimana saya dijadikan alat tukar dengan orang lain. Jelas saya tak terima," katanya.

Ia pun meminta agar BPDO dapat menyelesaikan kasus yang membelitnya, apalagi disinyalir terdapat gerakan penggalangan kekuatan guna meminta dirinya dicopot. Fahri juga menyindir pihak tertentu agar tak merasa paling benar dan menjadikan senioritas sebagai alat pembenaran.

"Aturan kerja BPDO itu tak boleh menganggap orang salah. Bahasa-bahasa kekuasaan itu yang membuat anak-anak muda seperti saya di PKS sebal," katanya.

TIFATUL DIBALIK ISU PENGGUSURAN FAHRI - Fahri Hamzah memang tak menyebut nama terkait siapa mantan menteri asal PKS yang "diancam" untuk melengserkan Fahri dan jika tidak akan diperkarakan. Ada beberapa nama menteri asal PKS di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti Tifatul Sembiring yang menjabat sebagai Menkominfo dan Salim Segaf Al Jufri yang menjabat sebagai menteri sosial. Juga ada Suswono yang menjabat sebagai menteri pertanian.

Namun merunut ujaran Fahri, sang mantan menteri itu pernah berkasus sehingga dijadikan kartu penekan buat sang mantan menteri untuk menggusur Fahri yang dinilai kerap bersuara vokal terhadap pemerintah. Jika acuannya ucapan Fahri, maka ada dua kemungkinan nama yang dimaksud. Pertama ada Suswono yang pernah dikait-kaitkan dengan kasus yang membelit mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Kedua, Tifatul Sembiring yang pada saat menjabat sebagai Menkominfo pernah dikait-kaitkan dengan kasus pengadaan internet kecamatan alias kasus Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Dia antara kedua nama itu, siapa yang dimaksud Fahri memang tak jelas.

Hanya saja belakangan, kelihatan kalau yang dituding Fahri sepertinya adalah Tifatul Sembiring. Pasalnya belakangan, Fahri sendiri terlibat perang mulut dengan Tifatul.

Pangkalnya adalah ucapan Tifatul yang menganggap Fahri selaku junior dan diminta patuh pada perintah partai. "Itu kita lihat saja. Itu sudah ditangani oleh sistem, kalau menurut saya ikuti saja prosedur partai sebab yang melawan nasibnya sudah kelihatan," ujar Tifatul.

Tifatul secara langsung meminta Fahri agar tak bersikeras dan mengikuti instruksi partai. "Saya rasa akumulatif itu jadi enggak mungkin satu masalah sudah panjang ceritanya, dan biasanya pimpinan di PKS itu tidak serta merta melakukan tindakan yang keras. Banyak mungkin sudah berpuluh kali pendekatan. Kalau menurut saya ikuti saja, Insya Allah selamat kok, masih muda kok, jangan melawan," sebutnya.

Fahri Hamzah tak terima dinasihati Tifatul Sembiring soal anak muda jangan melawan keputusan partai. Fahri malah balik mengancam akan melaporkan Tifatul ke Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS. "Tifatul Sembiring juga kalau dia nuduh-nuduh terus, saya laporkan juga dia," ujar Fahri memberi peringatan.

Fahri mengingatkan tak ada senioritas di PKS. Tak selamanya juga kader senior benar. "Jangan karena dia senior, dia anggap Fahri masih junior jadi ikut saja, jangan begitu dong. Anda juga, senior belum tentu Anda benar. Feodalisme ini nggak boleh dibiarkan. Bangsa Indonesia bangsa merdeka, capek dengan feodalisme. Nggak mau saya," kata Fahri.

Rupanya Fahri kurang suka disebut Tifatul anak muda jangan melawan. Fahri menantang Tifatul bicara berdasarkan aturan yang jelas. "Kita bicara aturan, jangan bicara senior junior. Nggak ada, sekarang junior yang lebih pintar banyak," katanya.

FAHRI SEMENTARA AMAN - Arah balada konflik internal PKS ini sendiri memang belum jelas arahnya. Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menyatakan belum mendapat penjelasan langsung dari pimpinan fraksi atau partai tentang isu pencopotan Fahri.

Terlepas dari itu, ia menyatakan posisi pimpinan DPR tidak sepenuhnya diganti oleh kewenangan fraksi atau DPP yang bersangkutan. "Pemilihan atau pergantian pimpinan DPR itu harus lewat paripurna. Jadi tidak serta merta DPP bisa ganti wakilnya di posisi pimpinan DPR," ujarnya di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (11/1).

Sementara itu, Mardani Ali Sera yang dilaporkan balik oleh Fahri sendiri terkesan adem ayem menanggapi pelaporan itu.  "Tanya saja Fahri. Tanya saja Fahri langsung," ujar Mardani di Rakornas PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1).

Mardani mengatakan sudah berkomunikasi dengan Fahri. Tapi, dia tak menjelaskan komunikasi yang dimaksud. "Baik kok. Tadi saja salam dan pelukan. Fahri itu kan orang yang baik dan saleh," tuturnya.

Terkait laporan Fahri, ia enggan memberikan pernyataan yang justru meruncing suasana. Ia menilai tak ada masalah yang harus dibesar-besarkan. Ia mengisyaratkan masalah ini bisa diselesaikan. "Tak ada masalah. Lapor-laporan ya itu biasa saja. Lihat endingnya nanti," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Al Muzammil Yusuf. "Yang melaporkan itu saudara saya," ujar Al Muzzammil dengan santai di sela rakornas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/1).

Dia mengatakan sejauh ini sudah berkomunikasi dengan Fahri. Namun, komunikasi tersebut sebatas dalam acara di Rakornas PKS. "Tadi, sudah ketemu langsung (Fahri). Baik, kita foto-foto bersama tadi. Enggak masalah. Kita tunggu saja informasi dari BPDO," sebut Anggota Komisi IV DPR itu.

Lebih lanjut, Al Muzzammil mengatakan belum mengetahui alasan Fahri melaporkan dirinya ke BPDO PKS. Tapi, dia menilai masalah dengan Fahri hanya perbedaan pendapat.

"Saya belum tahu apa yang dipermasalahkan Fahri, apa poin yang disampaikan. Jadi, saya dia saudara saya. Perbedaan pendapat itu biasa. Saya menghormati laporan dia. Tapi, poin apa saya belum tahu. Saya tunggu dari BPDO," tuturnya

Sementara itu menurut pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio, melihat fenomena Fahri yang melaporkan balik oknum di balik isu pencopotan dirinya menggambarkan kelemahan pengurus PKS. Apalagi ditambah lobi yang dilakukan Fahri tehadap Ketua Majelis Syuro ternyata berhasil dan mampu meluluhkan hati sang Ketua Majelis Syuro untuk tak lagi meminta Fahri mundur dari jabatannya.

"Kalah kharisma pengurus PKS saat ini dengan pengurus sebelumnya," katanya kepada gresnews.com, Selasa (12/1).

Ia menyatakan hal ini juga terlihat dari keinginan pengurus melengserkan Fahri lewat penggalangan suara. Namun langkah ini tak disertai argumentasi yang kuat

"Mereka tidak menemukan argumentasinya. Jangan-jangan kepengurusan ini memang hanya berniat menyenangkan pemerintahan saja," katanya. (dtc)

BACA JUGA:
Tags