JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia adalah visi yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.  Poros maritim dunia adalah suatu konsep keunggulan geo strategis berbasis kekayaan bahari atau laut. Untuk mewujudkannya, ada banyak kementerian dan lembaga yang terlibat di dalamnya.

Termasuk diantaranya Tentara Nasionl Indonesia (TNI) yang harus melakukan pemetaan laut nasional, untuk mengembangkan potensi yang ada di kawasan perairan Indonesia. Mendukung cita-cita tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyelenggarakan Ekspedisi Nusantara Jaya (ENJ) 2015 dengan mengajak 150 relawan yang terdiri dari pemuda-pemudi dari berbagai daerah.

Ekspedisi yang berlangsung sejak 1 Juni hingga 26 Juni 2015 ini, dilakukan untuk memperkenalkan wawasan bahari sekaligus mendata kekayaan nusantara. Disamping misi-misi lain yang juga disertakan dalam kegiatan tersebut. Salah satu peserta Ekspedisi yang juga Ketua Ikatan Alumni Ekspedisi Nusantara Jaya, Andri Peranginangin, mengatakan ekspedisi itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Setelah mengikuti Ekspedisi yang meliputi empat pulau (Makassar, Sorong, Saumlaki dan Kupang), Andri menilai, peluang Indonesia menjadi poros maritim dunia sangat terbuka. Sebab Indonesia memiliki posisi strategis, baik dari wilayah yang diapit oleh dua samudera dan dua benua maupun sumber kekayaan alamnya, khususnya sektor laut. "Namun posisi strategis dan potensi kekayaan alam tidak cukup tanpa dukungan TNI Angkatan Laut (AL)," katanya.

Karena itu Ikatan Alumni Ekspedisi Nusantara Jaya ini mendorong Pemerintah agar memperkuat TNI AL sebagai penjaga wilayah perairan Indonesia. Sebab, kata dia, TNI merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang harus dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan teknologi pertahanan. Hal ini untuk memperkuat komitmen kapasitas dan kemampuan deteksi serta penindakan di lautan untuk menegakkan kedaulatan maritim.

Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan revitalisasi kapal perang Indonesia yang tidak layak pakai dengan teknologi paling muktahir. Serta mengembangkan industri perkapalan sehingga TNI AL maupun nelayan bisa menggunakan kapal yang berteknologi tinggi hasil karya anak bangsa Indonesia.

Juga mengembangkan Industri perikanan dan kelautan melalui pemberdayaan masyarakat pesisir serta mendidik pemuda Indonesia agar terlibat aktif dalam mengembangkan potensi laut Indonesia. "Hal penting lainnya pemerintah harus berupaya mengurangi investasi asing dalam mengelola kekayaan alam yang ada di wilayah lautan," tegasnya.  

Ekspedisi Nusantara Jaya yang menggunakan kapal  KRI Banda Aceh, kata Andri, juga menjadi simulasi program Tol Laut dengan "memangkas" jalur distribusi barang yang dibawa dari Jakarta dan Makassar ke pulau-pulau sekitar Sulawesi. Menurutnya,  tol Laut merupakan konsep pengangkutan logistik kelautan yang juga dicetuskan oleh Jokowi.

Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok. "Dengan keberadaan tol laut, akan bisa menyamakan harga yang ada di kota besar dengan pulau-pulau terdepan," tambahnya.

ALASAN JADI POROS MARITIM - Presiden sendiri sudah berulang kali menegaskan agar Indonseia menjadi poros maritim dunia. Terakhir cita-cita itu disampaikan Jokowi saat menggelar rapat terbatas di Kantor Kepresidenan dengan agenda pembahasan industri galangan kapal pada Senin (29/6) kemarin. Dengan luas wilayah Indonesia yang dua per tiga merupakan air ditambah negara yang berbentuk kepulauan, lanjutnya, Indonesia harus bisa menjadi poros maritim dunia.

Apalagi kondisi geografis itu didukung keberadaan industri galangan kapal yang jumlahnya mencapai 250 industri.  Ratusan industri ini mampu mengerjakan kapal tanker, kargo hingga kapal penumpang. Karena itu, ia mengintrusikan agar semua kementerian dan lembaga mulai dari TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikatan serta perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN tidak lagi membeli kapal dari luar.

"Saya pikir kita  mampu membangun industri galangan kapal nasional sekaligus menjadikan Indonesia  poros maritim dunia," kata presiden.

Cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim juga diungkapkan Jokowi dalam hajatan KTT Asia Timur di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis 13 November 2014 lalu. Dalam pidatonya,  Jokowi menegaskan keinginan Indonesia sebagai poros maritim dunia, yakni sebagai kekuatan yang berada di antara dua samudera. Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis, dinilai Jokowi, sebagai jalur penting bagi lalu lintas perdagangan dunia. Selanjutnya ada tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan lorong lalu lintas maritim dunia.

LIMA PILAR - Jokowi mengatakan, ada lima pilar utama untuk mewujudkan agenda pembangunan poros maritim dunia. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya dan masa depannya,  sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera.

Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim nantinya akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat.

Ketiga, memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim.

Keempat, melalui diplomasi maritim, pemerintah mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. Bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

BACA JUGA:
Tags