JAKARTA, GRESNEWS.COM - Penunjukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) diduga tanpa melalui pertimbangan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) Polri. Sebab, hingga saat ini, Wanjakti belum mengusulkan nama calon Kapolri kepada presiden, namun presiden diketahui telah menyerahkan nama Tito sebagai calon Kapolri ke DPR.

Sinyalemen itu  terungkap dari pernyataan Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafly Amar, Selasa (14/6) malam. Menurut Boy, hingga kini Wanjakti Polri belum membahas secara formal calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dengan demikian, menurutnya, Wanjakti belum ada keputusan mengenai nama-nama calon Kapolri yang akan diusulkan kepada Presiden. Kendati  secara informal sejumlah nama-nama yang beredar masuk penilaian Wanjakti.

"Kami sampai hari ini, belum memberikan secara formal terhadap usulan calon pengganti kapolri. Jadi apabila ada tentu pasti sudah diketahui juga oleh masyarakat," ungkap mantan Kapolda Banten itu, Selasa malam.

Namun, menurut dia, Markas Besar Polri tak ingin ada gonjang-ganjing dalam pergantian Kapolri, sehingga mengganggu soliditas internal. Soal penentuan Kapolri, Mabes Polri memilih menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pergantian maupun perpanjangan masa jabatan Kapolri tidak akan mengganggu stabilitas dan soliditas  internal Kepolisian. Boy mempersilahkan pihak luar membahas dan memberi masukan terkait jabatan Kapolri. "Apa pun yang menjadi keputusan, seluruhnya kita serahkan ke presiden," jelas Boy di Mabes Polri, Selasa (14/6) malam.

Namun hanya berselang semalam dari pernyataan Boy, Ketua DPR Ade Komarudin Rabu pagi mengumumkan kepada publik bahwa Presiden Jokowi telah mengajukan nama calon tunggal Kapolri, yakni Komjen Tito Karnavian.

Kabar tersebut juga dibenarkan Juru bicara Presiden Johan Budi. Menurut Johan surat pengajuan nama calon kapolri itu baru dikirimkan hari ini.

"Memang benar hari ini 15 Juni, Presiden menyampaikan surat permohonan persetujuan calon Kapolri kepada DPR. Sedang nama yang diajukan Presiden adalah Komjen Pol Tito Karnavian," ungkap  Johan, Rabu (15/6).

Menurutnya proses penggantian Kapolri itu sesuai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Penunjukan calon Kapolri juga sepenuhnya hak prerogratif presiden. Kendati demikian Johan menjelaskan, bahwa pemilihan nama Tito Karnavian, presiden sebelumnya telah mendengar masukan dari berbagai pihak baik Kompolnas, Polri maupun Publik.

Ia mengatakan,  sebelumnya ada sejumlah nama yang diusulkan Kompolnas kepada presiden. Namun presiden akhirnya memilih nama Tito untuk menjadi calon tunggal Kapolri.

Menanggapi penunjukan Tito sebagai calon kendati Wanjati belum mengusulkan nama calon ke presiden. Boy mengatakan Polri menyerahkan keputusan itu sepenuhnya kepada presiden. "Kapolri kan tugasnya membantu presiden di bidang keamanan dan presiden tugasnya menentukan calon yang tepat menurut pandangan beliau yang tentunya presiden telah mendengarkan dari berbagai pihak," kata Boy di Gedung Divhumas Mabes Polri, Rabu (15/6).

Ketika didesak lebih jauh keterlibatan Wanjakti dalam proses penunjukan Tito Karnavian, Boy hanya tertawa dan meminta untuk menghormati putusan Presiden. "Yang jelas sekarang sudah ada keputusan terkait calon dan tentunya mengacu apa yang sudah diputuskan," kata Boy.

Penunjukan Tito sedikit mengejutkan. Sebab Tito terbilang yunior di antara calon Kapolri lainnya. Dengan penunjukan tersebut ada lompatan generasi di tubuh Kepolisian. Saat ini, Kapolri Badrodin Haiti adalah Akpol angkatan 1982. Sejatinya Kapolri selanjutnya berasal dari angkatan 1983 atau 1984. Sementara Komjen Tito adalah lulusan Akpol angkatan 1987.

Dengan lompatan generasi tersebut dikhawatirkan akan muncul masalah di internal Kepolisian. Namun Boy menegaskan penunjukan Tito diterima oleh semua pihak.

"Insya Allah tidak ada masalah, internal patuh dan loyal apa yang diputuskan presiden. Jadi keraguan itu tidak akan terjadi pasti roda organisasi akan berjalan normal setelah ada pergantian," kata Boy.

Memang sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga Ketua Kompolnas mengaku tengah melakukan penilaian sejumlah nama-nama perwira tinggi untuk  selanjuutnya diserahkan kepada Presiden sebagai Calon Kapolri.

Sejumlah nama jenderal sebelumnya masuk bursa sebagai calon Kapolri. Seperti  nama Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso,  Kepala Lembaga Pendidikan Polri Komjen Syafruddin, Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Dwi Prayitno dan Kepala Badan Pemeliharaan, Keamanan (Kabaharkam) Komjen Putut Eko Bayuseno, mantan Kabaresrim Komjen Suhardi Alius, dan Kabareskrim baru Irjen Ari Dono Sukamto. Termasuk nama Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian .

Sebelumnya juga sempat berkembang wacana antara mengganti posisi kapolri jenderal Badrodin Haiti atau memperpanjang masa jabatannya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden sempat membahas masalah tersebut dari masukan  banyak pihak.

Namun Komisi III DPR sempat mendesak Presiden segera mengajukan nama calon pengganti Badrodin Haiti sebelum masa reses yang akan dimulai pada 28 Juli mendatang. Namun bila ingin memperpanjang masa dinas Kapolri Badrodin Haiti yang akan pensiun 24 Juli 2016, Komisi III mengingatkan bahwa presiden harus menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang karena UU No 2 tahun 2002 yang menetapkan usia pensiun anggota Polri 58 tahun.

JANGAN DIPOLITISIR - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar mengingatkan bahwa jabatan Kapolri bukan jabatan politik untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Tugas Polri adalah penegakan hukum menjaga Kamtibmas dan mengayomi masyarakat.

Namun ia mengaku, yang terjadi sekarang pemilihan Kapolri lebih kental berbau politik. Politisasi jabatan Kapolri muncul saat keluarnya UU No 2 tentang Polri. Presiden dan DPR saling berebut pengaruh.

"Jika dipilih berdasarkan hubungan politik, akan ada banyak intervensi kepada Polri," kata Bambang kepada gresnews.com, Rabu (15/6).

Sejatinya, kata Bambang, penunjukan Kapolri tak perlu mendapat persetujuan DPR. Wanjakti sebagai perangkat Polri memilih calon Kapolri yang terbaik dari bintang tiga. Nama-nama itu kemudian disodorkan kepada Presiden untuk ditunjuk sebagai Kapolri.

"Hemat saya sebaiknya pemilihan Kapolri diseleksi oleh internal organisasinya sendiri," kata Bambang.
 
TITO DIDUKUNG  - Penunjukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri memperoleh respon positif dari sejumlah pihak dan fraksi di DPR.  Ketua Komisi III DPR dari Golkar, Bambang Soesatyo misalnya menyatakan penunjukan Tito sebagai calon Kapolri sudah pasti disetujui Golkar. Alasannya dari segi kepangkatan sudah bintang tiga, secara kapasitas juga mumpuni dan memenuhi syarat untuk jadi Kapolri.

"Selain itu dari sisi kemampuan kecerdasan, intelektual dan personalitas tidak ada yang meragukan yang bersangkutan," kata Bambang.

Penyataan yang sama juga disampaikan politisi PDIP. Wakil Ketua Komisi III DPR dari F-PDIP Trimedya Pandjaitan menyatakan menghormati pilihan Presiden untuk mengusulkan Tito sebagai calon Kapolri.

Pihaknya menyambut baik langkah Presiden memilih calon Kapolri baru dan tak memperpanjang jabatan Jenderal Pol Badrodin Haiti. "Kita merasa pemilihan Kapolri yang baru itu langkah yang baik. Kita menghormati hak prerogatif Presiden," ujar Trimedya, Rabu (15/6).

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana juga menyatakan bahwa Hanura sebagai partai pendukung pemerintahan mendukung sepenuhnya keputusan presiden itu. Dadang meyakini Jokowi sudah mempertimbangkan banyak hal untuk memutuskan menunjuk Tito sebagai Kapolri.

"Pengalaman sebagai Kadensus 88, sebagai Kapolda,  maupun sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, tentu jadi pertimbangan presiden. Apalagi Tito merupakan lulusan terbaik ketika lulus akpol. Jadi track record-nya bagus," katanya, Rabu (15/6).

Dukungan yang sama juga diberikan partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat menilai Komjen Tito Karnavian memiliki kompetensi sebagai calon kapolri. "Komjen Tito sudah melewati jabatan penting. Kalau bicara kapasitas dan kompetensi, sudah layak juga. Tinggal bagaimana prosesnya, beliau angkatan masih muda. Kita lihat di fit and proper test," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto,  Rabu (15/6).

Bahkan dukungan juga diberikan Fraksi Gerindra. Menurut Waketum Gerindra Fadli Zon penunjukan Tito adalah pilihan yang tepat. Komjen Tito dianggap tidak memiliki masalah, selain berprestasi dan bisa diterima semua pihak. "Pilihan yang bagus," katanya.

Fadli juga mengatakan Gerindra sreg dengan sosok Tito.  "Kalau ada lompatan, bisa mempercepat juga regenerasi di Polri. Tidak ada masalah, yang penting punya kapasitas dan visi," ujar Wakil Ketua DPR ini. (dtc)

BACA JUGA:
Tags