JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui kapasitas kelembagaan dan jumlah personel pengawasan laut masih minim. Hal ini menjadi halangan pemerintah dalam melindungi sumber data kelautan dan perikanan.


Dirjen Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (KKP) Asep Burhanudin mengatakan saat ini masih banyak permasalahan pengawasan  di lapangan. "Mesti ada langkah pemenuhan pos pegawas untuk menindak pelaku illegal fishing hal itu dirasa masih belum cukup," kata Asep di KKP, Rabu (29/4).

Berdasarkan data PSDKP, saat ini KKP memiliki total 194 Unit Pelaksana Tugas (UPT) di pangkalan atau pos satuan kerja. Jumlah tersebut diantaranya terdiri atas 5 UPT pangkalan/stasiun, 58 satker dan 131 pos PSDKP yang beranggotakan personil pengawasan 678 orang. Mereka terdiri dari PNS Pusat sebanyak 341 orang dan 337 PNS Daerah.

Sesuai data dan komposisi personil pengawasan tersebut, Asep menilai, belum bisa mencapai kinerja maksimal.  Menurtunya, kapasitas kelembagaan di UPT harus ditingkatkan porsinya.

Asep mencontohkan, saat ini di sejumlah pos atau pangkalan PSDKP yang tersebar di daerah, petugasnya hanya terdiri dari 3 orang dan satker pengawas masih diisi oleh Eselon III. Padahal, lanjut Asep, tugas mereka cukup berat dimana harus mengawasi kapal-kapal dalam jumlah yang banyak.

Dalam kesempatan bersama Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Asep mengusulkan, perlu adanya penambahan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan pejabat eselon yang ada di pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar setiap petugas atau satker mudah menjalankan tugasnya sesuai porsi kerja masing-masing.

"Harus ada pemberlakuan tingkatan jabatan Eselon sesuai fungsi dan tugas di lapangan," kata Asep.

Tidak hanya personil pengawas, Asep juga mengatakan saat ini fasilitas dan sarana kapal patroli masih minim yaitu hanya 27 unit. Kualitas kapal patroli pun seringkali menjadi kendala dimana sebagian besar bahan kapal masih terbuat dari viber. Viber atau bahan dasar plastik dianggap mudah rusak dan tidak kuat saat digunakan patroli. Menurut Asep perlu regenerasi kapal pengawas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyepakati anggaran untuk pengadaan sarana pengawasan. Dalam keterangannya, Susi mengatakan akan mengupayakan peningkatan kelembagaan staf PSDKP seluruh daerah Indonesia baik Eselon I dan II. Susi menganggap ini perlu dilakukan karena banyak tugas menanti.

"Pekerjaan masih banyak. Ini akan diupayakan agar kinerja pengawas terus berjalan," kata Susi.

BACA JUGA:
Tags