JAKARTA, GRESNEWS.COM - Visi Pemerintahan Jokowi menjadi poros maritim perlu dikaji kembali. Hal ini disampaikan mengingat masih lemahnya daya dukung akses dan infrastruktur pelabuhan. Pemerintah Indonesia juga dinilai perlu meningkatkan jumlah transportasi laut guna menunjang konektivitas antar pulau.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, saat ini ketersediaan kapal sebagai sarana utama transportasi laut masih sangat minim. Ferry menuturkan, jumlah kapal secara matematis masih tak sebanding dengan luas lautan Indonesia.

"Jumlah transportasi laut kita masih sangat minim. Kapal yang ada tak sebanding dengan luas lautan," kata Ferry disela acara Workshop Nasional di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemarin.

Menurut Ferry, pemerintah saat ini perlu mendorong percepatan infrastruktur dan konektivitas perairan nasional. Dimana, perlu ada penambahan armada dan kapasitas angkut orang maupun barang. Hal ini penting untuk mewujudkan perairan Indonesia sebagai poros maritim.

Dalam pidatonya, didepan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kemenko bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo, Ferry menyampaikan, kementerian terkait dan masyarakat perlu bersama-sama menyatukan pandangan dan pemikiran menuju visi poros maritim.

Sebab, sejauh ini masyarakat masih berpikir secara kontinen. Artinya pemahaman masyarakat sejauh ini masih melihat laut hanya untuk aktivitas pancing dan rekreasi saja. Ia menilai, perlu ada kesadaran memanfaatkan ruang laut agar masyarakat maritim yang dicita-citakan dapat terwujud.

"Mindset kita masih mengacu pada daratan sementara kita ingin mewujudkan visi poros maritim," ujar Ferry.

Terkait hal itu, Ferry menegaskan, arti penting membangun penataan ruang atau wilayah laut, pengendalian kota-kota pinggir pantai dan meningkatkan jaringan transportasi laut sesuai rencana struktur tata ruang nasional yang kini digagas pemerintah.

Selain itu, Ferry menambahkan perlunya kebijakan pemerintah untuk memposisikan geopolitik dan geostrategis pulau-pulau terluar. Hal ini dianggap penting karena Indonesia kerap terlibat sengketa wilayah batas dengan negara tetangga.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menilai jumlah kapal nasional saat ini belum mampu mengkover konektivitas seluruh kepulaun di Indonesia.

Minimnya transportasi diakui oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Harry Budiarto Soewarto. Menurut Harry, saat ini semua pulau-pulau di tanah air belum seutuhnya terkoneksi melalui jalur transportasi laut.

"Jumlah kapal nasional yang ada saat ini belum mencukupi kebutuhan untuk menunjang  konektivitas semua kepulauan," kata Harry.

Harry menyebut, data per tahun 2014 jumlah kapal Indonesia baru mencapai 13 ribu unit. Jumlah tersebut dinilai belum cukup menjangkau semua kepulauan.

Sejak diperkuatnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, jumlah kapal niaga nasional cukup melonjak 120 persen menjadi 13,326 unit. Dimana, sebelumnya pada tahun 2005 hanya 6.041 unit.

Sementara, jumlah kapasitas angkut saat ini mencapai 19,3 juta Gross Tonnage (GT). Jumlah tersebut meningkat 230 persen dibanding 2005 yakni 5,67 GT.

BACA JUGA:
Tags