JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah fokus melakukan pemetaan wilayah laut nasional. Langkah tersebut ditempuh untuk memetakan area atau zonasi agar terhindar dari praktek eksplorasi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah harus bersama-sama secara cermat menata dan mengelola wilayah laut agar tetap produktif. Untuk itu, Susi menekankan, izin-izin untuk perusahaan atau kegiatan eksplorasi di wilayah laut perlu dikaji kembali agar tidak merusak ekosistem laut.

"Izin untuk kegiatan eksplorasi harus diperketat dan dikaji secara mendalam. Ini penting untuk menjaga produktifitas dan eksistensi wilayah laut," kata Susi di Gedung KKP, Selasa (28/4).

Susi mengklaim, selama ini kegiatan produksi dan eksplorasi pertambangan wilayah pantai tidak berbasis pada pengelolaan teritorial. Dimana, kegiatan tambang atau eksplorasi merusak terumbu karang dan ekosistem lainnya.

Susi menegaskan, dalam kasus ini, perusahaan asing dianggap sebagai pihak yang paling banyak melakukan pelanggaran. Susi menyebut, perusahaan asing belum responsif dan peduli terhadap kondisi ekologis. Akibatnya, hak-hak masyarakat pantai semakin terabaikan.

"Setelah eksplorasi kemudian mereka tinggalkan begitu saja. Perusahaan asing harus memperhitungkan dampaknya terutama hak masyarakat daerah setempat.

Untuk itu, Susi mendorong kebijakan penataan wilayah laut, terkait pemetaan kawasan usaha industri dan ruang bagi masyarakat. Menurutnya, harus mampu memetakan wilayah dan ruang kepada kehidupan masyarakt agar tidak ada gangguan dikemudian hari.

Menteri Susi juga menambahkan, selama ini batas dan ruang wilayah laut seringkali memicu konflik sosial. Untuk  itu, kebijakan penataan wilayah laut nasional dianggap penting dan menjadi program prioritas pembangunan.

Sementara, dalam kesempatan yang sama, Menko bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan, penataan wilayah perairan harus segera direalisasikan.

Pengembangan wilayah kelautan, lanjutnya, harus terpadu dan memuat unsur pertumbuhan ekonomi kelautan. Selain itu, berdampak juga pada konektivitas kemaritiman dan kawasan-kawasan perairan strategis serta pemetaan zonasi untuk meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan.
"Kebijakan ini perlu menjadi basis pembangunan nasional.

BACA JUGA:
Tags