Kasus dugaan mengarahkan saksi yang menyeret nama mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto masih menggantung.

Akbar menegaskan, jika Presiden Joko Widodo menghentikan atau Kejaksaan Agung melakukan deponeering atas kasus BW, maka akan menimbulkan rasa iri di masyarkat dan akan mencederai asas persamaan di muka hukum.

BW--panggilan akrab Bambang Widjojanto-- memang sudah lama berharap bisa membuktikan bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi. 

Putusan atas Arsyad ini menjadi penting, karena putusan itu akan ikut menentukan "nasib" mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto yang juga menjadi tersangka dalam kasus serupa.

Victor mengaku bisa saja menyerahkan bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung untuk kemudian didaftarkan untuk disidangkan. Namun pihaknya memberikan kesempatan untuk menempuh proses sidang praperadilan atas penetapan tersangka.

Usulan deponering untuk kasus Bambang Widjojanto sempat dilontarkan Plt Pimpinan KPK Johan Budi. Jika kasusnya dideponering, Bambang Widjojanto akan kembali bertugas di KPK untuk menuntaskan sisa waktu masa jabatannya yang akan berakhir tahun ini.

Diagendakan, pelimpahan tahap kedua berkas perkara Bambang Widjojanto akan dilimpahkan ke Kejari Jakarta Pusat. Selanjutnya, oleh Kejari Jakarta Pusat melimpahkan berkas kedua tersangka ke PN Jakarta Pusat, guna diadili.

Berharap ada niat baik Polri. Pimpinan KPK nonaktif Bambang Widjojanto yang ditetapkan tersangka kasus pengarahan saksi dalam sengketa pilkada di Kotawaringin Barat mencabut sementara gugatan praperadilan yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Satu tersangka lain yakni Zulfahmi Arsyad yang merupakan kerabat Bupati Kotawaringin Barat telah diserahkan ke kejaksaan berikut barang bukti dan segera masuk ke persidangan.

Penyidikan kasus dugaan mempengaruhi saksi sidang dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat yang menyeret Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto terus berlanjut.

Rumor adanya kesepakatan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI terkait penanganan kasus Bambang Widjojanto dan Abraham Samad diakui pimpinan KPK.

Pengacara BW Alvon Palma mengaku heran atas kenaikan pangkat tersebut. Menurut Alvon, seharusnya Polri memberikan sanksi kepada Kombes Polisi Victor seperti dipindahtugaskan ke daerah-daerah terpencil.

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempersoalkan langkah  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyikapi penangkapan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Setelah melaporkan kasus penangkapannya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, kali ini melalui tim kuasa hukumnya Bambang berkonsultasi ke Ombudsman RI terkait pelanggaran prosedural oleh polisi.

Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Chaudry Sitompul memperkirakan Kepolisian tidak akan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Bambang Widjojanto yang telah ditetapkan tersangka.