Akhir kasus antara komika Muhadkly MT alias Acho dengan pengelola Apartemen Green Pramuka, sepertinya akan berakhir di luar pengadilan. Dalam pertemuan antara kedua pihak di Markas Polda Metro Jaya, Rabu (9/8), kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan secara damai.
Korban Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (UU ITE) kembali berjatuhan. Kali ini korbannya adalah Stand-up Comedian Muhadkly MT yang punya nama panggung Acho, yang malah dijerat UU ITE hanya gara-gara mengeluhkan kerugian yang dialaminya saat membeli apartemen Green Pramuka di blog miliknya.
Kasus yang menimpa Acho adalah salah satu bukti konsumen yang sebenarnya dirugikan malah bisa dipidanakan dengan pasal represif dalam UU ITE dan ini membuktikan keganasan UU ITE dalam mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi.
ICJR juga telah memberikan peringatan terhadap pemerintah dan DPR ketika meloloskan perubahan UU ITE yang memberikan kewenangan besar dilakukan penahanan tanpa izin dari Pengadilan Sebelumnya, ICJR telah merekomendasikan agar perubahan UU ITE terkait dengan ketentuan penahanan untuk diperketat melalui ijin dari Pengadilan.
Sementara itu, Deputi Direktur PSDHAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar mengingatkan, mengantisipasi berita bohong dan dampak merusaknya di masyarakat tidak bisa dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif.
Di penghujung tahun 2016, penggunaan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 45 untuk menjerat kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA meningkat.
Internet telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung serta melakukan pertukaran informasi. Apabila penertiban media sosial dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, hal ini bisa menimbulan efek ketakutan di masyarakat.
Independensi media massa dalam mengeluarkan pemberitaannya juga mesti mendapat kritikan. Nawawi mengungkapkan, adanya soal kepemilikan media oleh sejumlah politisi juga membuat isi pemberitaan menjadi tidak berimbang.
Namun, di balik mengecilnya hukuman pidana dan denda tersebut, sasaran pelaku pidana UU ITE dapat dikenakan kepada yang membuat, menampilkan atau mengunggah ke internet, termasuk yang mendistribusikan ulang.
Secara tidak langsung menteri yang akrab dipanggil Chief RA tersebut menyatakan, perusahaan global yang menghasilkan trafik dan transaksi di Indonesia akan diberi kelonggaran untuk tidak membangun data center di Indonesia.
Sejumlah pihak menilai Revisi UU ITE ini tidak memuaskan. Sebab Pasal 27 Ayat (3) yang selama ini dianggap sebagai momok dan pasal karet, masih tetap bercokol dan hanya dikurangi hukuman pidananya.
Dan organisasi cendikiawan muslim itu pun meminta pemerintah untuk memblokir situs google dan youtube. Sebuah permintaan yang mengejutkan dari sebuah organisasi yang mengatasnamakan dirinya kumpulan para cendikiawan.
Draf pemerintah terkait dengan revisi UU ITE hanya mengurangi ancaman hukuman dalam pasal karet pencemaran nama baik di internet. Artinya, kriminalisasi para pengguna internet masih terbuka lebar.
Meski seluruh fraksi setuju merevisi UU ITE termasuk Pasal 27 Ayat (3), namun tidak semua fraksi satu suara soal substansi arah revisi pasal-pasal krusial dalam beleid tersebut.
Selain itu, kata dia, draf revisi UU ITE yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sama sekali tidak mencerminkan upaya harmonisasi dengan Rancangan KUHP yang juga disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM.
