-
Revisi UU ITE Tak Sentuh Substansi
Selasa, 19/01/2016 17:00 WIBMenkominfo Rudiantara menegaskan revisi tak akan menyasar pada pencabutan pasal karet, melainkan hanya pengurangan ancaman pidana agar terlapor tak perlu perlu ditahan.
Ongen Korban Pasal Karet
Minggu, 27/12/2015 15:07 WIBPerilaku Ongen yang menebar fitnah memang tak patut, namun penggunaan pasal karet UU ITE mencemaskan para netizen yang takut juga disasar pasal pidana atas cuitannya.
Penangkapan Ongen dan Pelanggaran KUHAP
Jum'at, 25/12/2015 14:00 WIBPakar hukum pidana Universitas Indonesia Ahyar Salmi mengatakan, penangkapan harus sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Seseorang tak bisa sembarangan ditangkap sebelum ada bukti permulaan yang cukup.
Indonesia Hadapi Darurat Pemidanaan
Rabu, 16/12/2015 19:30 WIBIndonesia saat ini dinilai sudah memasuki masa darurat pemidanaan dalam undang-undang. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi W. Eddyono mengatakan, begitu banyak aturan perundangan yang saling tumpang tindih dalam mengatur pemidaan untuk sebuah perbuatan.
FOTO: Kejahatan Dunia Maya
Jum'at, 05/06/2015 23:32 WIBWisatawan yang diamankan di rumah detensi Imigrasi Denpasar di Jimbaran menunggu proses pemeriksaan, Bali, Jumat (5/6) dengan dugaan melakukan kejahatan di dunia maya.
Bentuk Badan Cyber Nasional, Di bawah Koordinasi BIN atau Presiden?
Kamis, 04/06/2015 12:00 WIBSaat ini pemerintah tengah melakukan pembahasan dengan sejumlah pihak agar badan ini dapat terbentuk tahun depan. Salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah mengenai struktur Badan Cyber Nasional.
Potensi Serangan Cyber ke Instansi Pemerintah Makin Serius
Rabu, 03/06/2015 15:00 WIBMenko Polhukan Tedjo Edhie Purdijatno mengatakan, serangan cyber ke instansi pemerintah ini berpotensi menghalangi pemerintah dari memberikan layanan publik yang optimal.
UU ITE: ICJR Kritik MA dalam Kasus Penghinaan Melalui SMS
Jum'at, 29/05/2015 07:30 WIBPasalnya, putusan PN Selayar memiliki kesalahan serius terkait dengan penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Revisi UU ITE Didesak Jadi Prioritas Pembahasan DPR
Sabtu, 23/05/2015 17:00 WIBRevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2015. Revisi atas UU ITE ini dinilai mendesak dilakukan karena sangat represif.
Indonesia Didesak Hentikan Kriminalisasi Pengguna Internet lewat UU ITE
Selasa, 07/04/2015 15:30 WIBAmnesty International, kata Josef, juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk mencabut ketentuan-ketentuan pidana pencemaran nama baik yang ada di dalam UU ITE dan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
ICJR: Putusan PN Yogyakarta dan PN Bandung Terkait UU ITE Langgar Prinsip Pemidanaan
Rabu, 01/04/2015 10:00 WIBSementara itu Wisni menyatakan banding atas vonis 5 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Bandung.
Saut Situmorang: Kisruh Sastra, Berujung Pidana
Jum'at, 27/03/2015 12:00 WIBSaut ternyata tersangkut kasus pencemaran nama baik melalui akun facebook. Menurut Martinus, Saut sudah mendapat surat panggilan tiga kali.
Masih Sarat Pasal Pidana, Pemerintah Harus Evaluasi Ulang RUU ITE
Minggu, 08/03/2015 21:00 WIBInstitute for Criminal Justice reform (ICJR) menyayangkan sikap pemerintah yang masih memasukan pasal-pasal pidana dalam revisi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Komisi I Dukung Revisi UU ITE Dipercepat
Rabu, 07/01/2015 14:00 WIBKomisi I DPR RI menyatakan mendukung rencana mempercepat revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebab beberapa pasal dalam undang-undang ini dianggap hanya membungkam kebebasan berpendapat.
Pasal Defamasi Perlu Direvisi
Kamis, 27/11/2014 17:00 WIBMenurut Damar, penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE lebih menguntungkan mereka yang tidak ingin dikritik daripada melindungi mereka yang benar-benar telah dihina lewat internet.