Hukum Acara Sengketa Informasi Publik

Jum'at, 17 Maret 2017, 06:00:00 WIB - Tips

Akur sengketa informasi publik (kemlu.go.id)

Sengketa Informasi Publik pada umumnya timbul karena masyarakat tidak mendapatkan kepastian terhadap informasi publik yang seharusnya diinformasikan oleh badan publik. Hal tersebut dapat diselesaikan melalui lembaga Komisi Informasi Publik (KIP). Nah, bagaimana sih, hukum acara yang ada di KIP?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa KIP memiliki tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Ajudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik.

Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator KIP. Sedangkan Ajudikasi merupakan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak yang di putus oleh KIP.

Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada KIP dengan memuat Identitas Pemohon dan alasan pengajuan permohonan. Pada dasarnya, pemeriksaan permohonan informasi publik adalah melalui sidang ajudikasi. Lalu dalam sidang ajudikasi, Majelis Komisioner dari KIP mewajibkan para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terlebih dahulu.

Apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka Majelis Komisioner memeriksa sengketa informasi dengan memperhatikan:

1. Keterangan Pemohon atau kuasanya.
2. Keterangan Termohon atau kuasanya.
3. Surat-surat.
4. Keterangan saksi, apabila diperlukan.
5. Keterangan ahli, apabila diperlukan.
6. Rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau
7. Kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.

Komentar