JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pidato pelantikan Presiden Joko Widodo diantaranya menegaskan bahwa Indonesia pernah jaya di laut, dan hanya akan dapat kembali jaya bila membenahi adab kelautannya. Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengatakan, ada 3 modal membenahi adab kelautan kita: Pertama, kesadaran paradigmatik.

"Kita patut bersyukur Pak Jokowi-JK memiliki modal ini. Setidaknya tersaji pada tiap gagasannya membenahi Indonesia, termasuk pidato pelantikannya," kata Riza kepada Gresnews.com, Senin (20/10).

Kedua, dukungan instrumen negara, khususnya dari Legislatif dan Yudikatif, terkait pembiayaan, pengawasan, dan regulasi memadai guna operasionalisasi kesadaran paradigmatik kelautan tadi ke dalam program pembangunan.

Ketiga, guna memastikan agenda berjalan paripurna dan terwujud, dibutuhkan kesadaran kolektif bangsa. "Maka penguatan organisasi rakyat nelayan, baik laki-laki dan perempuan terdidik, berbudaya, dan terorganisir mutlak dibutuhkan menyelamatkan peradaban bangsa," ujarnya.

Agenda lima tahun ke depan dapat dimulai dengan operasionalisasi konektivitas maritim. Kenapa konektivitas? "Karena bagi negara kepulauan sebesar Indonesia, konektivitas laut menjadi urat nadi interaksi sosial, ekonomi, politik dan penyerbukan budaya antarpulau, yang pada akhirnya akan memperkuat daya lenting bangsa Indonesia terhadap dampak buruk globalisasi seperti liberalisasi investasi dan perdagangan, termasuk tantangan domestik berupa ketimpangan pembangunan dan kemiskinan," tegas Riza.

Secara lebih operasional pondasi konektivitas tersebut dapat kita wujudkan melalui: Pertama, pembenahan fungsi  kepelabuhanan. Kedua, perkuat strategi kedaulatan dan diversifikasi pangan melalui perlindungan nelayan dan petani. Ketiga. optimalisasi peran usaha galangan kapal dalam negeri. Keempat, penguatan kelembagaan riset dan teknologi kelautan.

"Maka, kesejahteraan nelayan tidak lagi hanya menjadi indikator keberhasilan Pemerintahan Pak Jokowi kelak, juga telah menjadi kunci mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan tegaknya kedaulatan kepulauan Indonesia. Saatnya Indonesia melaut!" tegas Riza.

Sebelumnya, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan ( KIARA ) Abdul Halim menyatakan agar Jokowi segera membuat langkah-langkah konkret guna mewujudkan impiannya tersebut. Dalam seratus hari kerjanya, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar pembangunan maritim lebih mudah dan berkesinambungan.

Selama ini, anggaran, pembangunan serta pembiayaan alutista dirasakan belum maksimal, pembangunan pun sejauh ini teramat fokus di darat. "Padahal, Indonesia merupakan negara 2/3 laut. Tapi kita kurang mengekplorasi kekayaan laut, malah cenderung hanya menjadi penonton ketika kekayaan tersebut diberikan kepada negara asing," ucapnya kepada Gresnews.com, Senin, (20/10).

Beberapa langkah yang disarankan Halim meliputi perbaikan akses pelayaran, pemaksimalan perdagangan internasional, dan penguatan alutista di lautan. Akses pelayaran perlu untuk diperbaiki di tahap seratus hari masa kerja Jokowi, pasalnya masih banyak pulau-pulau terpencil di Indonesia yang terisolasi dari dunia luar.

Akses pelayaran ini perlu untuk mobilisasi antar pulau agar proses pertukaran dan pembelajaran bisa berjalan lancar. Jika kelancaran mobilisasi antar pulau sudah teratasi otomatis peningkatan dua hal penting untuk memajukan bangsa yakni pendidikan dan kesehatan lebih mudah diakses masyarakat pulau.

Kedua, perdagangan internasional yang dimaksimalkan, seperti diketahui letak Indonesia yang amat strategis di antara dua benua, dua samudera, dan garis khatulistiwa sudah semestinya negara ini bisa menjadi akses laut utama perdagangan Internasional. Namun, selama ini akses mobilisasi internasional belum terlampau dimaksimalkan, sehingga sekitar 7 juta masyarakat pesisir masih miskin dan belum merasakan manfaatnya.

Terakhir, peningkatan anggaran kelautan. "Percuma mau meningkatkan kejayaan laut dengan visi misi wah namun alokasinya tetap tidak ada, atau tidak maksimal seperti  sekarang ini," ungkapnya.

BACA JUGA:
Tags