JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika meminta inisiator walk out sidang Paripuna Pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah diusut dan diberikan sanksi. “Karena ini terkait marwah partai politik dalam menjaga aspirasi masyarakat. Kalau saya jadi ketua umum. Ini sanksinya berat. Ini urusan bagaimana mengkhianati aspirasi rakyat. Inisiatornya harus dikasih sanksi. Jadi kalau tidak sesuai lebih baik dipecat. Sekarang SBY dibully, padahal dia sedang di Amerika Serikat saat itu,” ujarnya.

Pasek yang menjadi salah dari lima anggota Fraksi Demokrat yang tidak ikut walk out partainya mengakui memiliki pilihan, argumentasi, dan pemahaman yang berbeda dengan mereka yang walkout. Menurutnya tindakan untuk tetap bertahan pada saat yang lain walkout sama sekali tidak dikoordinasikan.

Ia menceritakan enam orang Fraksi Demokrat yang bertahan pada Jumat dini berkumpul berdekatan. Mereka punya pandangan yang sama bahwa mereka berasal dari partai pemerintah yang mengusulkan RUU tersebut. Sehingga sudah seharusnya ia berada di ruang paripurna tersebut. “Saya pribadi memang punya ide. Saya usul pemilihan DPRD hanya gubernur dan bupati langsung. Hanya saja pilihannya tidak ada. Jadi saya pilih pilkada langsung,” ujarnya di DPR, Jakarta, Jumat (26/9).

Ia juga menilai langkah walkout yang dilakukan partainya sebagai blunder. Menurutnya, kalau partai Demokrat tidak setuju dengan Pilkada langsung seharusnya hal itu ditegaskan saja sejak awal. Tindakan walkout tersebut ia nilai justru memberikan kemenangan pada Pilkada tidak langsung. Sebagai anggota DPR, ia merasa masih bertanggungjawab pada konstituen sehingga ia tetap memilih berada di ruangan.

Menurutnya langkah walkout tersebut harus ditelusuri, apakah benar perintah presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atau inisiatif beberapa elit partai Demokrat. Seperti diketahui ketua fraksi dan ketua harian partai Demokrat ikut hadir dalam di paripurna RUU Pilkada. Menurutnya jika inisiatif tersebut keluar dari elit tanpa sepengatahuan SBY, maka harus diproses secara serius.

Hanya saja ia mengaku belum bertemu dengan ketua harian Demokrat Syarief Hasan paskawalkout Jumat dini hari. Sehingga belum tahu lebih jauh apakah langkah walkout benar perintah langsung dari SBY atau hanya elit saja. Kalau bukan perintah SBY, menurutnya nama SBY hanya dicatut. Sehingga menurutnya SBY yang menanggung hal ini padahal mereka yang bagi-bagi jatah.  

Terkait hal ini, politisi PDIP, Arif Wibowo mengaku prihatin dengan langkah walkout Demokrat. Ia menegaskan PDIP, Hanura, dan PKB jelas memberikan dukungan mutlak atas opsi pilkada langsung dengan 10 syarat kumulatif. “Kita berpikir dengan memberi dukungan akan menguatkan RUU Pilkada langsung. “Dengan demikian kita tidak mengecewakan publik,” ujarnya sebelum paripurna DPR, Jakarta, Kamis (26/9).

BACA JUGA:
Tags