Jelang Reshuffle Kabinet PAN dan PDIP Memanas

Senin, 17 Juli 2017, 17:00:00 WIB - Politik

Penulis buku yang juga Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah (kedua kiri) memberikan buku kepada Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) disaksikan Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kiri), Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (kiri) saat peluncuran buku Bung Karno, Islam dan Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6). Acara tersebut juga memperingati Haul ke-47 Bung Karno. (ANTARA)


SERANGAN BALIK PAN - PAN pun meluncurkan serangan balik, PAN ganti merinci 'kebandelan' PDIP dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Politikus senior PAN Drajad Wibowo gantian mengingatkan PDIP juga beberapa kali tak sejalan dengan Jokowi, terutama mengenai posisi Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Jika sepenuhnya mendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini," jelas Dradjad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/7).

"Mulai dari penolakan Rini hadir di Komisi 6, kritik keras terhadap PMN bagi BUMN hingga kasus Pelindo II atau Jakarta International Container Terminal (JICT) dan proyek Semen Indonesia di Rembang. PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini," imbuh dia.

PAN juga menepis tak mendukung pemerintah dan membeberkan sejumlah dukungannya ke pemerintah. "Sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah, PAN secara konsisten menjalankan komitmennya. Hal ini terlihat dalam sejumlah legislasi dan usulan pemerintah di DPR didukung oleh PAN, antara lain nominasi Kapolri, APBN 2017, UU Tax Amnesty dan lain-lain," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno melalui pesan singkat, Sabtu (15/7).


Eddy mengatakan soal beda pandangan di RUU Pemilu karena merasa belum diajak berdialog dengan partai politik (parpol) lainnya. Pihaknya mengaku terbuka untuk berdialog untuk mencapai titik temu.

"Terkait RUU Pemilu, PAN sangat terbuka untuk dialog agar suatu titik temu bisa tercapai. Hanya saja, kami merasa belum terundang ketika sejumlah parpol membahas isu-isu penting RUU tersebut beberapa waktu yang lalu," ujar Eddy.

Eddy menepis anggapan partainya juga berseberangan dengan pemerintah terkait Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang ormas. Dia menjelaskan partainya berusaha memberikan gambaran positif dan negatif terkait terbitnya Perppu tentang ormas itu.

"Terkait Perppu no 2/2017, PAN justru berupaya untuk menggarisbawahi manfaat dan mudharat Perppu yang dimaksud dan bukan serta merta menolaknya," katanya.

Sebagai partai koalisi pemerintah, kata Eddy, berbeda pendapat adalah hal yang lumrah. Meski begitu dia berharap perbedaan itu bisa disikapi bijaksana dan tidak 'mengusir' PAN dari koalisi.

"Pada akhirnya, sesama saudara dalam satu keluarga pasti akan berbeda pendapat. Namun demikian, beda pendapat tersebut perlu disikapi secara arif dengan membuka ruang dialog dan jangan justru meminta saudara yang berbeda sikap itu untuk meninggalkan rumah," tutupnya.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar