Jelang Reshuffle Kabinet PAN dan PDIP Memanas

Senin, 17 Juli 2017, 17:00:00 WIB - Politik

Penulis buku yang juga Ketua Fraksi PDIP di MPR Ahmad Basarah (kedua kiri) memberikan buku kepada Presiden kelima yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) disaksikan Ketua MPR Zulkifli Hasan (ketiga kiri), Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (kanan), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (kedua kanan) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly (kiri) saat peluncuran buku Bung Karno, Islam dan Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/6). Acara tersebut juga memperingati Haul ke-47 Bung Karno. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Hubungan antar partai pendukung pemerintah yakni PAN dan PDIP sedang memanas. Berawal dari berhembusnya kabar reshuffle kabinet. Kedua partai ini pun saling tuding kebandelan masing-masing, situasi kian memanas setelah keduanya meminta satu sama lain untuk bungkam.

Berawal dari beda pendapat di RUU Pemilu dan Perppu tentang Ormas antara PDIP dan partai koalisi pendukung pemerintah dengan sikap PAN. Perbedaan sikap yang sering ditunjukkan oleh PAN sebagai partai politik pendukung pemerintahan membuat PDIP geram.

PDIP pun meminta agar PAN menyatakan berada di luar pemerintahan bila memang punya sikap berbeda. "Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah, presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong. Karena ini kewenangan sepenuhnya dari pak presiden untuk melakukan evaluasi kecuali PDIP dimintai pertimbangannya terkait evaluasi, tentu akan memberikan pertimbangannya," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Hasto pun berharap PAN konsisten menunjukkan komitmen mendukung pemerintah dan ditunjukkan bukan karena kursi menteri, tapi juga ditunjukkan ke DPR. Sejalan dengan hal itu, Hasto mengatakan PDIP mendukung perombakan (reshuffle) kabinet demi mempercepat efektivitas program pemerintahan. Jika dibutuhkan, PDIP juga siap memberikan penilaian seperti rapor untuk para menteri.



"Sekiranya pak presiden meminta kami akan memberikan (rapor menteri). Dalam mekanisme sistem presidensial, kewenangan untuk melakukan reshuffle sepenuhnya di tangan bapak presiden," ucap Hasto usai acara konsolidasi internal partai di Lamongan, Sabtu (15/7).

PDIP menyebut perombakan kabinet dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan program pemerintahan Presiden Jokowi. Apalagi masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus cepat diselesaikan Jokowi.

"Reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak bapak presiden, reshuffle dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan percepatan program-program pemerintahan Jokowi-JK. Dengan demikian sekiranya bapak presiden akan melakukan itu, PDIP akan memberikan dukungan sepenuhnya demi efektivitas dan tugas-tugas pemerintahan Pak Jokowi yang tidak ringan, mengingat program kerakyatan Pak Jokowi begitu banyak," kata Hasto.

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar