JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komitmen pemerintahan Jokowi-JK terkait kesejahteraan masyarakat desa sepertinya sudah mulai "ditagih" banyak pihak. Terlebih menjelang pelantikan Jokowi-JK dimana isu penyusunan kabinet saat ini semakin menghangat. Banyak pihak meminta pasangan ini membentuk kementerian yang berpihak pada rakyat khususnya masyarakat miskin dan pedesaan.

Salah satunya adalah Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang meminta presiden terpilih Jokowi untuk membentuk Kementerian Perdesaan untuk melaksanakan UU no 6 tahun 2014 tentang desa. Sekjen SPKS Mansuetus Darto mengatakan, desa-desa kebun, desa adat, desa-desa penghasil pangan serta desa-desa dalam kawasan hutan dan pesisir  membutuhkan payung institusi negara untuk melindungi desa-desa itu yang terancam oleh perusahaan-perusahaan skala besar dan perusahaan transnasional.

"Selama ini, fungsi pelindung itu ada di kementerian dalam negeri untuk urusan perdesaan namun dalam implementasinya lebih banyak bersifat proyek eksploitasi desa yang mendukung perusahaan itu," kata Darto dalam siaran pers yang diterima Gresnews.com, Senin (15/9).

Sebagaimana diinformasikan, pemerintahan baru Jokowi hanya menambah tiga kementerian yakni kementerian pendidikan dasar dan menengah, kementerian pendidikan tinggi, riset dan teknologi dan kementerian Agraria. SPKS memandang bahwa jikapun persoalan-persoalan ditingkat desa diakomodir oleh kemenetrian agraria itu masih bersifat parsial karena kewenangan desa masih di kementerian dalam negeri dan sebagian kementerian pertanian yang lebih banyak menempatkan desa sebagai obyek pertanian.

"Sangat berbeda posisi politik desa kalau ada kementerian khusus yang menangani bidang desa. Disamping itu, urusan desa tidak hanya terkait dengan persoalan agraria, ada juga persoalan lain sosial ekonomi budaya dan politik yang harus dihormati. Isu desa jangan dianggap remeh, karena rakyat dan penyedia makanan itu ada di desa," tegas Darto.

Hal yang sama juga dijelaskan Pakar desa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Sutoro Eko. Sutoro menjelaskan, ada ribuan desa tidak berdaulat di wilayah hutan dan kebun. "Mereka harus dibebaskan dari wilayah perkebunan dan hutan agar berdaulat," ujarnya.  

Dia menegaskan, akan ada agenda penguatan rakyat pekebun, baik dari sisi produktivitas, financing dan pemotongan mata rantai pasar yang membuat ekonomi biaya tinggi. "Hal ini menjadi tugas kementerian perdesaan ke depannya dalam pemerintahan Jokowi-JK," kata Sutoro menegaskan.

Atas dasar itu, SPKS mengatakan, pihaknya benar-benar meminta agar Jokwoi mempertimbangkan untuk dapat membentuk kementerian khusus bidang perdesaan sehingga rakyat desa berdaulat, mandiri dan sejahtera. SPKS yakin, dengan pembentukan kementerian perdesaan, pemerintahan Jokowi akan lebih kuat dan mengakar di desa, sehingga dukungan itu mampu melengkapi dukungan partai koalisi yang lemah di DPR. "Ini keuntungan politiknya bagi Jokowi," tegas Darto.

Jokowi sendiri memang dalam beberapa kesempatan selalu menegaskan komitmennya akan menyejahterakan masyarakat desa. Ketika bertemu dengan LSM yang bergerak di bidang pedesaan beberapa waktu lalu misalnya. Jokowi kembali menegaskan, pada masa pemerintahannya nanti tiap desa akan mendapat Rp1 miliar hingga Rp1,4 miliar.

Menurut Jokowi, program yang akan diberikan harus mempunyai target profit. Bila suatu desa mendapat suntikan dana sebesar Rp1 miliar maka desa tersebut harus menghasilkan puluhan miliar rupiah.

"Harus merubah sikap mental untuk selalu menang. Bukan masalah anggaran. Artinya kalau mereka diberi Rp1 miliar bisa memberi efek puluhan miliar," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, bila desa tidak bisa menghasilkan efek keuntungan, hal itu adalah salah. Untuk seperti itu, Jokowi meminta seluruh jajaran desa harus merubah sikap mental. "Kalau dikasih Rp1 miliar cuma bisa hasilkan setengahnya itu keliru," ucapnya.

Jokowi mencontohkan, ada suatu desa di Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah, yang bisa hidup mandiri. Desa itu berhasil memasarkan hasil taninya ke pasar kelas atas bukan hanya pasar tradisional. "Artinya apa? Kalau di desa itu kita kasih Rp1 miliar maka efeknya bisa hasilkan puluhan miliar," tutur Jokowi. (dtc)

BACA JUGA:
Tags