Para mahasiswa, kata Didin, sejak putusan itu disetujui, langsung berkoordinasi dan mereka berniat mengulangi aksi tahun 1998 untuk menduduki gedung DPR.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Lolosnya RUU Pilkada yang mengembalikan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dianggap sebagai suatu hal yang amat mengecewakan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Khususnya para mahasiswa yang merasa cita-cita reformasi telah dikhianati oleh para wakil rakyat. Para ketua badan eksekutif mahasiswa se-Jakarta pun mempertanyakan komitmen para wakil rakyat ini terhadap reformasi. Sebab mengembalikan pilkada ke DPRD dinilai sama saja mengkhianati demokrasi.

Didin Sirojudin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negeri Jakarta pun menilai DPR telah mengebiri hak rakyat lewat keputusannya itu. Padahal kata dia, para anggota dewan itu dulu juga dipilih oleh rakyat. "Tak mungkin para anggota dewan tersebut dapat duduk dengan nyaman di kursi parlemen tanpa adanya pemilihan langsung pula oleh rakyat. Bagaimana rasionalisasinya?" ujar Didin kepada Gresnews.com, Jumat, (26/9).

Para mahasiswa, kata Didin, sejak putusan itu disetujui, langsung berkoordinasi dan mereka berniat mengulangi aksi tahun 1998 untuk menduduki gedung DPR. "Sejauh ini sudah ada komunikasi antar teman-teman mahasiswa di Jawa, Kalimantan, dan Lampung," ujar Reza Indrawan, Ketua BEM UNJ kepada Gresnews.com.

Hanya saja untuk sementara waktu, kata Reza, para mahasiswa akan berupaya mengawal RUU Pilkada walaupun nantinya pemilihan akan bersifat tertutup. Mahasiswa, akan tetapmengawasi untuk meminimalisir hal-hal yang akan lebih menyengsarakan rakyat. "Kami akan lihat apakah janji-janji mereka agar anggaran pemilihan bisa efektif dan efisien serta tidak adanya transaksi politik bisa terealisasi. Kami pertanyakan juga kemana sisa anggaran yang ada dialokasikan," ujarnya.

Ia meminta nantinya terdapat regulasi yang dapat melahirkan transparansi anggaran dan proses pemilihan oleh anggota dewan. Jika perlu lembaga-lembaga terkait seperti KPK mempunyai kewenangan lebih untuk mengaudit segala hal yang berkaitan dengan biaya pemilihan. Karena dikhawatirkan sejak lama, dengan pemilihan lewat DPRD ini akan mebuka kran korupsi yang lebih besar.

Jika nantinya terbukti para pemimpin rakyat yang dipilih anggota dewan tidak selaras dengan pilihan rakyat, niscaya akan lebih banyak kekecewaan yang dirasakan rakyat dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan gelombang aksi besar-besaran untuk meluapkan kekecewaan mereka tersebut.

"Dalam waktu dekat kami juga akan melakukan aksi turun ke jalan sebagai penekanan kepada anggota DPR bahwa masih ada pengawalan oleh masyarakat dan mahasiswa. Mereka harus sadar, banyak kebijakan yang dibuat hanya selalu menyengsarakan rakyat," ucap Reza.