Ketua Umum PPP Romahurmuziy (ANTARA)

MA Menangkan Romi, Dualisme PPP Berakhir
Sabtu, 17 Juni 2017, 09:00:00 WIB

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Dualisme kepemimpinan di kubu Partai Persatuan Pembangunan secara hukum bisa dikatakan berakhir. Dikabulkannya gugatan Peninjauan Kembali yang diajukan kubu Romahurmuziy oleh Mahkamah Agung membuat, secara hukum, kepengurusan PPP yang sah dipastikan berada di tangan kepengurusan Romi.

Putusan memenangkan gugatan kubu Romi itu sendiri sudah diunggah MA ke situs resmi Mahkamah Agung. "Mengabulkan permohonan Romahurmuziy," demikian bunyi kutipan putusan PK No 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016, yang diunggah ke situs MA, Jumat (16/6).

Putusan itu sekaligus menyatakan Ketua Umum PPP yang sah adalah hasil Muktamar Pondok Gede 2016, M Romahurmuziy. Vonis itu diketok oleh Takdir Rahmadi, Sudrajad Dimyati, dan Syarifuddin. MA memutuskannya pada 12 Juni 2017.

Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) menyambut putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatannya. Dengan putusan tersebut, Romi mengatakan tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di PPP.

"Dengan adanya putusan PK ini, seluruh dualisme kepemimpinan PPP berakhir sudah. Pak Djan tidak berhak lagi menggunakan atribut Ketua Umum PPP dalam bentuk apapun, tidak berhak lagi menggunakan kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro 60, dan tidak lagi bisa menggugat keabsahan kepemimpinan PPP atas nama DPP yang diklaimnya selama ini," kata Romi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/6).

Selain itu, dengan dikabulkan gugatan oleh MA, PPP kini dapat fokus untuk memenangi pemilihan legislatif yang akan diselenggarakan pada 2019. Menurut Romi, partai berlambang Kakbah itu tidak perlu lagi ribut soal dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi dengan kubu Djan Faridz.

"Ini adalah berkah Lailatul Qadar untuk PPP. Putusan PK ini adalah puncak dari upaya hukum luar biasa yang tidak ada lagi upaya hukum sesudahnya. Karena itu, saya menyerukan kepada pak Djan, sudahilah seluruh pertikaian. Umat menunggu kiprah nyata PPP menuju Pileg yang tinggal 22 bulan lagi," kata Romi.

"Saya juga menginstruksikan seluruh kader PPP untuk sujud syukur atas kemenangan ini. Ini adalah doa para kader PPP yang terus bekerja secara ikhlas di lapangan untuk konsolidasi. Tanpa doa mereka, takkan mungkin kemenangan ini tercapai," imbuhnya.

Konflik internal PPP memang berjalan cukup panjang dan rumit. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan kepengurusan PPP yang sah ada di bawah kepengurusan Romi sesuai dengan SK Kemenkum HAM tahun 2016. Namun, kubu Djan Faridz tidak terima atas keputusan Kemenkum HAM tersebut dan menggugatnya di PTUN. PTUN Jakarta sempat membatalkan SK Kemenkum HAM itu, tapi kubu Romahurmuziy mengajukan banding. Gayung bersambut. Permohonan banding itu dikabulkan. (dtc/mag)



BACK TO HOME