Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), seiring dengan ekspos media yang tidak menguntungkannya serta upaya transfer kekuasaan kepada keluarga, rakyat mulai menaruh harapan pada sosok presiden selanjutnya. Dari banyak keberhasilan yang ditorehkan, SBY tetap saja dianggap gagal oleh beberapa kalangan ketika mereka membuka angka tingkat kemiskinan yang masih tinggi meski sebenarnya menekan angka kemiskinan hingga 16% tidak semudah membalik telapak tangan dalam sebuah negara berpopulasi besar.
 
Namun ternyata apresiasi rakyat pada dua nama calon presiden yang bisa dipilih oleh rakyat ditahun 2014 itu justru menurun dibandingkan partisipasi pada pilpres sebelumnya. Partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 berdasarkan data yang dilansir KPU sebesar 69,58 persen dan Pilpres 2009 partisipasi sebesar 71,17 persen. 
 
Maka di sinilah populisme dalam politik Indonesia berkembang. Sebuah strategi politik berupa pencitraan yang menggambarkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Meskipun dalam akselerasinya Jokowi dan Prabowo kontras. Jokowi menampilkan dirinya sebagai sosok yang merakyat, sederhana, kalem dan membawa profil sebagai pemimpin lokal yang piawai dan Prabowo menata dirinya sebagai sosok yang  demagogis, tegas dan berapi - api. Adu strategi melalui pemetaan elektabilitas dan kredibilitas dari tim sukses untuk dua calon (coattail effect of strategic) dengan ciri khas politik populis ini berakhir dengan kemenangan Jokowi (dengan tingkat partisipasi pemilih dibawah partisipasi pilpres sebelumnya).
 
Jelang Lima tahun berjalan (2014-2019), rakyat kembali dihadapkan pada pemilihan Presiden (pilpres). Ironisnya, dua sosok tadi kembali akan menghiasi panggung utama kampanye. Bukan karena tidak ada lagi orang yang minat dan atau lebih layak maju, namun dalam hal ini justru menarik untuk dicermati; terdapat indikasi bahwa ada skenario untuk sebuah tayangan ulang kontestasi politik. Lebih mudah disederhanakan, dan diprediksi pemenangnya jika berdasar pada logika politik. Namun tidak demikian jika kita dihadapkan pada ragam permainan dari kedua kubu sebagai hasil imajinasi mereka.
 
Untuk sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, atau lebih pas nya jumlah DPT yang tinggi, maka ini sangatlah membosankan bagi rakyat meski sedikit terhibur dengan drama - drama penetapan calon wakil presiden dari dua pihak. Lantas dimana para politikus lainnya? Jawabannya sederhana saja, mereka dikunci oleh dua kekuatan yang bermuara pada Jokowi dan Prabowo sehingga SBY pun yang sedianya mengambil moment untuk bertenggernya putra mahkota pada akhirnya meleburkan diri dengan salah satu kekuatan tadi. Sangat mengocok perut jika kemudian ada pertanyaan, siapa yang layak selain Jokowi dan Prabowo?!
 
Pemegang kunci ini adalah dua pihak dengan motif penguasaan. Jokowi dan sekutunya tentu saja bergairah meneruskan kekuasaan. Prabowo beserta dalangnya pun halal penasaran "menguasai istana". Menariknya, pembuat skenario tayangan ulang ini justru bukan saja pihak Prabowo dengan alasan bersatu melawan incumbent akan lebih berpeluang, tapi dipihak Jokowi pun sepertinya menyenangi jika hanya Prabowo yang menjadi lawan. Rakyat didorong untuk melihat seolah hanya ada Prabowo saat ini sebagai tokoh alternatif untuk jadi presiden. Bukan karena mereka ingin Prabowo menjadi presiden Indonesia berikutnya, tapi sebuah upaya dari proses membuat terjadinya dikotomi dalam memilih kepemimpinan nasional. Mereka akan mengulas habis tentang siapa Prabowo dan apa saja buruknya. Setelah itu mereka akan menyodorkan kesimpulan, ternyata diantara Jokowi dan Prabowo, masih lebih baik Jokowi. Joke politik yang sangat segar namun tidak menarik untuk ditonton oleh kalangan terlatih. 
 
Rakyat Indonesia hari ini berhasil dibuat lupa, bahwa tokoh Indonesia yang layak menjadi calon presiden tidak hanya Jokowi dan Prabowo. Salah satu Indikasi dipilpres tahun 2019 akan kembali diwarnai politik populis, apapun nanti bentuknya. Drama buatan para master smoke and mirrors pada dua kubu akan membuat rakyat kebingungan melihat hal yang seolah terjadi padahal tidak. 
 
Dua nama itu akan diolah seakan yang paling super dari jutaan rakyat Indonesia. Ini bukan hal yang menarik dan bukanlah faktor daya tarik bagi para pemilih untuk datang ke TPS. Jikapun kelak lebih besar angka partisipasinya dari pilpres 2014, maka faktor pemilihan anggota Legislatif yang diselenggarakan bersamaan itulah pemicunya. Lihat saja, Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,11 persen, sangat telak melebihi angka partisipasi pileg ditahun yang sama.
 
Kini rakyat dihadapkan pada pilihan yang sulit untuk dilabuhkan meski kemudian tim sukses dimasing - masing pihak menjudge sebagai pernyataan yang tidak mendasar. Tidak harus heran bagi rakyat yang masih berketetapan menggunakan logika dalam memutuskan sesuatu, karena timses dalam tugasnya meraih simpati akan cenderung mengelola imajinasi. Akan sangat sulit meyakinkan calon pemilih karena logika akan memberi gambaran jernih pada dua sosok yang (terpaksa) harus dipilih. 
 
Rakyat cukup melihat hal-hal sederhana yang begitu mencolok. Sedikit janji kampanye yang dipenuhi dan sangat banyak yang direalisasikan bertolak belakang dengan janjinya. Kedua, kehidupan ekonomi keseharian dan peluang mendapatkan lowongan kerja terasa tetap sulit. PDB Indonesia yang pernah dijanjikan saat menjelang pilpres 2014 untuk mampu tembus pada angka pertumbuhan sekitar 7% justru kini belum melampaui angka 6%. Bagaimanapun realitas ini disadari oleh pihak Jokowi, maka tidak heran apabila mereka bersusah-susah membuat pencitraan dengan berbagai cara dan lewat berbagai media. Pendukungnya, pemujanya, berbagai lembaga survei, berbagai partai, dan semua media yang condong padanya, tak henti menyakinkan semua pihak bahwa dia berhasil. Berbeda dengan SBY saat menjadi petahana ditahun 2009, terbukti (salah satunya) dengan mudah memilih calon wakilnya.
 
Prabowo memang boleh dijadikan sebagai alternatif karena dia tidak pernah gagal menjadi leader di tengah - tengah jutaan rakyat karena memang belum pernah menjadi presiden. Tapi ingatlah bahwa Indonesia jika bukan Jokowi, tidak juga bermakna Prabowo. Jika kemudian Prabowo gagal, bukan berarti dia pantas melanjutkan. Masih banyak yang sangat layak.
 
Penulis adalah pemerhati sosial politik, dikenal sebagai konsultan politik