Korupsi Bupati Klaten Manfaatkan Peraturan Perangkat Daerah

Sabtu, 31 Desember 2016, 21:00:00 WIB - Hukum

Sejumlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa berkas yang diduga barang bukti terkait Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini di rumah dinas Bupati Klaten, Jawa Tengah, Jumat (30/12). KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini terkait dugaan suap mutasi jabatan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Klaten. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo ternyata kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan kepala daerah menentukan posisi aparatnya kerap disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Setidaknya itulah dugaan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten Sri Hartini dan anaknya Dina Permata Sari, serta keenam orang lainnya. Dimana korupsi dilakukan para terduga dengan memungut atau meminta setoran uang kepada para pegawai yang ingin naik jabatan dan ditempatkan pada posisi yang dikehendaki.

Dari lokasi penangkapan itu KPK telah menyita barang bukti uang Rp2 miliar beserta US$100 yang diduga hasil tindak pidana yang dilakukan Sri. Uang tersebut berasal dari para pegawai negeri Pemkab Klaten yang merupakan "setoran" untuk memperoleh kenaikan pangkat.

"Pemberian uang terkait adanya turunan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah yang salah satunya harus segera diisi perangkat daerah," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan di kantornya, Jumat (30/12) malam.



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan secara resmi status tersangka Sri sebagai tersangka kasup suap dan pemberi suapnya. Sri sendiri rencananya akan melantik sekitar 850 pejabat di Pemkab Klaten pada Jumat sekitar pukul 18.45 WIB. Tetapi dengan adanya penangkapan ini, maka otomatis pelantikan itu mengalami penundaan. Hal tersebut dikonfirmasi Sekda Klaten Jaka Sawaldi kepada wartawan.

Sedangkan Dina, anak Sri yang turut ditangkap diduga memiliki peran cukup signifikan memuluskan korupsi ibundanya. Dari informasi yang diperoleh Dina merupakan pengepul dana dari para PNS Pemkab Klaten yang ingin naik jabatan. Harga untuk naik jabatan ini dikabarkan hingga puluhan juta rupiah.

"Belum bisa disampaikan rinci karena kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat," kata Febri yang masih belum bisa mengonfirmasi mengenai peran Dina dalam kasus tersebut.

KPK memang punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status para pihak yang dijaring dalam operasi penangkapan, Jumat (29/12) sekitar pukul 09.00 WIB, kemarin. Total ada sekitar 8 orang yang terjaring dan telah tiba di kantor KPK semalam dengan pesawat komersil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan pemerintah daerah wajib segera menyusun Perda pembentukan Perangkat Daerah dan pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah paling lambat akhir bulan Nopember 2016. Peraturan inilah yang kerap dijadikan kelapa daerah sebagai peluang untuk mencari keuntungan pribadi dengan melakukan pungli kepada bawahannya.


Baca selanjutnya: 1 2

Komentar