Ngeles lagi?... RI luas membuat KPK tak maksimal

Jakarta - Terbentang luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu alibi bagi Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) tidak bisa menjalani tugasnya secara maksimal.

Wakil Ketua KPK, Haryono Umar mencontohkan, Papua misalnya, KPK kerap kesulitan membongkar kasus korupsi di ujung timur RI tersebut.

Haryono mengatakan, kesulitan itu didapat juga karena kurangnya jumlah personil penyidik. Rata-rata setiap satu orang penyidik itu menangani lima kasus. Jika  penyidik itu  melakukan penelusuran kasus ke daerah yang jauh, maka akan memakan energi dan waktu yang sangat besar.

"Akibatnya, kasus-kasus lain menjadi terbengkalai," ujar Haryono, ketika dihubungi, Kamis (15/12).

Kurang SDM?
Haryono Menambahkan, setiap hari pihaknya selalu kebanjiran laporan dugaan ke korupsi di setiap daerah. Semua itu harus ditangani oleh KPK.Namun, jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki KPK tidak mendukung untuk menangani itu semua dalam waktu yang cepat.  Misalnya, KPK hanya memiliki jumlah penyelidik sebanyak 100  orang, penyidik 100 orang, dan jaksa 70  orang.

"Nah jumlah tersebut masih jauh dari ideal untuk menangani seluruh laporan dan kasus yang dipegang KPK," kata Haryono.

• Pakar Hukum Sebut Alih Status Pegawai KPK Tak Boleh Rugikan Pihak Terkait
• MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK yang Diajukan Mantan Pimpinan KPK
• Kecolongan Pencurian Barbuk, KPK Rotasi Lebih Sering Anggota Satgasnya
• Oknum Satgas KPK Dipecat Dewas Karena Curi Emas Batangan Sitaan
• KPK Eksekusi Politikus PAN Sukiman dan Mantan Dirut Jasa Tirta
• Janji KPK Kejar Buron Termasuk Harun Masiku pada 2021
• Satu Tahun Perjalanan KPK Era Firli Bahuri