Komisi VI DPR menilai, kesepakatan joint venture Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Cilacap, Jawa Tengah antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco berpotensi menimbulkan kerugian negara.

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VI DPR menilai, kesepakatan joint venture Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Cilacap, Jawa Tengah antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, pasal-pasal dalam kontrak perjanjian itu dinilai terlalu menguntungkan pihak Araco.

Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah Zubir menilai, kontrak merugikan ini mengandung indikasi adanya permainan mafia migas, dan menunjukkan "keserakahan" pihak Aramco. "Dua kemungkinan adalah bangkitnya mafia migas atau Saudi Aramco yang memang terlalu serakah, wajar jika serikat pekerja melakukan demo penolakan,” kata Inas kepada gresnews.com, Kamis(29/12).

Kontrak itu, kata Inas, merugikan karena nilai investasi Saudi Aramco relatif kecil yaitu hanya US$5 miliar dan hanya menghasilkan peningkatan kapasitas kilang yang sedikit yaitu dari 350 MBCD menjadi 400 MBCD, alias hanya naik 50 ribu barel per hari. Ironisnya, investasi yang tak seberapa itu harus dikonversi menjadi divestasi 45% saham kepada Saudi Aramco.

Semakin tak masuk akal, kata Inas, investasi Saudi Aramco tersebut lebih kepada unit desulfurisasi, agar Kilang Cilacap mampu memproses minyak mentah yang memiliki sulfur konten tinggi, yakni di atas 5000 PPM. Padahal Pertamina baru saja meningkatkan kemampuan Kilang Cilacap dari Hydro Cracker menjadi RCC, yakni unit penghasil HOMC, komponen untuk menaikan RON gasoline, selain itu juga sedang berjalan pembangunan unit PLBC (Program Langit Biru Cilacap).

Satu-satunya "keuntungan" yang ditawarkan adalah Saudi Aramco menjanjikan kerjasama kembangkan kilang Cilacap bisa meningkatkan produksi minyak untuk BBM. Saudi Aramco juga menawarkan bahan baku minyak dari Aramco tanpa harus impor minyak dari negara lain.

"Lebih parah lagi, Saudi Aramco semakin serakah, yakni meminta Pertamina membeli produk Kilang Cilacap dengan harga IPP (Import Parity Price). Tidak heran kalau Serikat Pekerja Kilang Cilacap melakukan demo," pungkasnya.

Para pegawai Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memang telah menegaskan penolakan mereka atas proyek pengembangan kilang minyak di Kilang Cilacap oleh Saudi Aramco. Presiden FSPPB Noviandri mengatakan, skema joint venture Saudi Aramco dengan Pertamina hanya merugikan negara.

Menurutnya, nilai investasi sebesar US$5 miliar atau setara Rp65 triliun tak perlu mengundang investor asing karena uang sebesar itu sudah dimiliki perseroan. Buktinya, Pertamina mampu melakukan RDMP pada kilang di Balikpapan yang jauh lebih besar dibandingkan di Cilacap.

"Seharusnya langkah RDMP bisa ditangguhkan sementara waktu sampai Pertamina benar-benar siap secara manajemen dan finansial," ungkap Noviandri.

Kerugian lain, kata Noviandri, adalah hasil kilang yang dikerjasamakan tersebut pada akhirnya harus berbagi dengan asing. Selama Joint Venture berlangsung maka Pertamina harus membagi hasil eksplorasi dan pengembangan produk minyak dan gas dengan Aramco. "Pertamina akan suaah mengumpulkan modal untuk pengembangan kilang diberbagai wilayah di Indonesia," papar Noviandri.

Noviandri menilai, perjanjian itu juga bisa membahayakan negara karena tidak miliki batas waktu kontrak atau klausul terminasi kontrak. "Dengan demikian pihak rekanan alias Saudi Aramco akan selama-lamanya mempunyai saham atas aset selagi kilang masih beroperasi," ujarnya.

Seperti diketahui, setelah melakukan negosiasi selama 13 bulan, akhirnya PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco sepakat membentuk Joint Venture (JV) alias perusahaan patungan untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap. Pertamina akan memiliki saham 55% dan Saudi Aramco 45% dalam JV tersebut.

Pertamina dan Saudi Aramco juga telah menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 26 November 2015 lalu. Berdasarkan HoA itu, harusnya kesepakatan pembentukan JV dibuat paling lambat setahun setelah HoA, dengan kata lain tenggat waktunya adalah 26 November 2016.

Tapi ada beberapa hal yang membuat kesepakatan pembentukan JV terlambat hampir sebulan. Ada 4 hal yang perlu dirundingkan lebih lanjut oleh Pertamina dan Saudi Aramco, yaitu suplai minyak mentah, manajemen kontrol, lifting, dan valuasi aset yang digunakan Pertamina di JV.

Selain itu, direksi Pertamina dan direksi Saudi Aramco perlu menyesuaikan waktu masing-masing, mencari jadwal untuk melakukan penandatanganan perjanjian.

"Akhir November lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan hampir seluruh kesepakatan. Tapi untuk signing kita masih perlu atur waktu agar top management di kedua pihak bisa sasma-sama sign, maka kita geser," kata Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (22/12).

TAK ADA YANG JANGGAL - Berbeda dengan sikap pihak serikat pekerja, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia (CERI) Yusri Usman berpendapat, dalam nota kesepakatan joint Venture (JV) Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Cilacap, Jawa  Tengah, Pertamina dengan Saudi Aramco tidak ada kejanggalan. Alasannya, karena porsi saham Pertamina lebih besar dan sesuai kemampuan keuangan Pertamina.

"Dan harus diingat dalam meningkatkan kilang sumber jaminan suplai minyak mentah jadi pertimbangan juga," kata Yusri kepada gresnews.com, Kamis (29/12).

Dia justru mengaku heran dengan alasan pihak serikat pekerja menolak kontrak kerjasama ini. Yusri menilai, di balik penolakan pembangunan kilang itu ada peran mafia migas supaya pembangunan kilang tertunda terus. "Kalau soal porsi saham tersebut, lebih ke pertimbangan bisnis dan keekonomian dan kemampuan masing-masing investor saja," ungkapnya.

Menurutnya, jika ada investor minta yang terbesar adalah hal yang wajar. " Tetapi untuk mengembalikan modal, tentu Pertamina punya dasar perhitungan juga yang paling menguntungkan, tergantung siapa yang paling membutuhkan kilang, hukum bisnis pastinya bermain," ujarnya.

Dalam kontrak itu, mengenai suplai minyak mentah, memang dibahas juga soal berapa persen suplai yang dikuasai oleh Saudi Aramco dan berapa yang bisa disuplai dari pihak lain. Soal manajemen kontrol, disepakati akan dijalankan oleh 3 direksi Pertamina dan 2 direksi Saudi Aramco.

Lalu soal lifting, diatur berapa produksi dari kilang Cilacap yang akan dijual ke pasar domestik, dan berapa yang dapat diekspor. "Ada 4 item yang kita bicarakan. Crude supply, control management, lifting, dan bagaimana memvaluasi aset yang ada yang akan digunakan Pertamina di JV tersebut. Crude supply seberapa yang menjadi haknya saudi Aramco untuk suplai, ada berapa yang bisa kita gunakan sebagai opsi untuk mendapat the lowest cost untuk suplai. Dalam manajemen kontrol, kita tetapkan 3 direksi Pertamina dan 2 dari Saudi Aramco. Kmdn soal lifting, kita komit untuk domestik market di-off take Pertamina," papar Dwi Soetjipto.

Sementara untuk kelanjutan kerja sama Pertamina dan Saudi Aramco di proyek RDMP Balongan dan RDMP Dumai, Dwi mengatakan bahwa sampai sekarang masih dalam pembicaraan. "RDMP Dumai dan Balongan akan kita bicarakan secara terpisah, apa saja yang harus segera kita selesaikan," tegasnya.

Kilang Cilacap akan dimodifikasi, kapasitasnya akan ditingkatkan dari saat ini 348 ribu barel per hari (bph) menjadi 400 ribu bph. Bukan hanya itu, kompleksitasnya akan ditingkatkan, jadi jauh lebih modern. Nelson Complexity Index yang sekarang 4 bakal menjadi 9,4.

Dengan kenaikan kapasitas dan kompleksitas, produksi bensin (gasoline) kilang Cilacap akan bertambah 80 ribu bph, produksi solar meningkat 60 ribu bph, dan avtur bertambah 40 ribu bph. "Dari kegiatan proyek ini akan ada tambahan produksi dari gasoline naik 80 ribu bph, diesel tambah 60 ribu bph, jet fuel 40 ribu bph," kata Dwi Soetjipto.

Selain itu, kilang Cilacap juga akan menghasilkan banyak produk petrokimia untuk bahan baku berbagai industri. Dwi mengatakan, ini akan menciptakan multiplier effect yang luar biasa. "Dengan adanya produksi petrokimia, tentu akan ada industri-industri yang berkembang di dalam negeri. Ini yang kita lihat dari proyek ini," tegasnya.

MENGUNTUNGKAN - Sementara itu, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menjelaskan, peningkatan kompleksitas membuat kilang Cilacap bisa menghasilkan lebih banyak valuable product. Saat ini dari seluruh minyak mentah yang masuk ke kilang Cilacap, hanya sekitar 70 persen yang dapat menjadi valuable product.

Setelah modifikasi selesai pada 2021, lebih dari 90 persen dari minyak mentah yang diolah di kilang Cilacap menjadi valuable product. Kapasitas kilang Cilacap sekarang 348 ribu bph, tapi hanya menghasilkan valuable product sekitar 243 ribu bph atau 70 persennya.

Pada 2021 nanti kapasitasnya 400 ribu bph dan menghasilkan valuable product di atas 360 ribu bph, di atas 90%. "Kilang ini nanti akan memiliki kompleksitas paling tinggi, indeksnya 9,4, sekarang (indeks kompleksitas) cuma 4. Setelah kilang ini selesai konversi yield product menjadi 90%. Sekarang cuma sekitar 70%," ujarnya.

Selain itu, Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diproduksi bakal menjadi lebih berkualitas, standar produk bisa mencapai Euro 5. Proyek pengembangan kilang Cilacap ini juga akan meningkatkan kapasitas produksi petrokimia.

Dengan meningkatnya kapasitas produksi dan kompleksitas kilang, negara akan mendapat banyak manfaat, mulai dari ketahanan energi hingga penghematan devisa.

Proyek RDMP Cilacap ditargetkan rampung pada tahun 2021. "Awalnya dijadwalkan selesai 2022, tapi dalam rapat terakhir hari ini CEO Aramco men-challenge tim menyelesaikan proyek di 2021," tutupnya. (dtc)