Potensi Kerugian Negara di Kerjasama Kilang Cilacap Pertamina-Aramco

Jum'at, 30 Desember 2016, 14:00:00 WIB - Ekonomi

Menteri Negara BUMN Rini Soemarno (kanan), beserta jajaran meninjau fasilitas Kilang RFCC, di Kilang Pertamina RU IV Lomanis, Cilacap, Jateng, Jumat (9/12). Dalam enam tahun kedepan, Pertamina RU IV Cilacap diproyeksikan menjadi kilang terbesar se-Asia Tenggara dengan selesainya berbagai proyek yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas produksi BBM dan non-BBM demi terwujudnya kedaulatan energi nasional. (ANTARA)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VI DPR menilai, kesepakatan joint venture Refinery Development Master Plan (RDMP) kilang Cilacap, Jawa Tengah antara PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebab, pasal-pasal dalam kontrak perjanjian itu dinilai terlalu menguntungkan pihak Araco.

Wakil Ketua Komisi VI Inas Nasrullah Zubir menilai, kontrak merugikan ini mengandung indikasi adanya permainan mafia migas, dan menunjukkan 'keserakahan' pihak Aramco. 'Dua kemungkinan adalah bangkitnya mafia migas atau Saudi Aramco yang memang terlalu serakah, wajar jika serikat pekerja melakukan demo penolakan, kata Inas kepada gresnews.com, Kamis(29/12).

Kontrak itu, kata Inas, merugikan karena nilai investasi Saudi Aramco relatif kecil yaitu hanya US$5 miliar dan hanya menghasilkan peningkatan kapasitas kilang yang sedikit yaitu dari 350 MBCD menjadi 400 MBCD, alias hanya naik 50 ribu barel per hari. Ironisnya, investasi yang tak seberapa itu harus dikonversi menjadi divestasi 45% saham kepada Saudi Aramco.

Semakin tak masuk akal, kata Inas, investasi Saudi Aramco tersebut lebih kepada unit desulfurisasi, agar Kilang Cilacap mampu memproses minyak mentah yang memiliki sulfur konten tinggi, yakni di atas 5000 PPM. Padahal Pertamina baru saja meningkatkan kemampuan Kilang Cilacap dari Hydro Cracker menjadi RCC, yakni unit penghasil HOMC, komponen untuk menaikan RON gasoline, selain itu juga sedang berjalan pembangunan unit PLBC (Program Langit Biru Cilacap).



Satu-satunya 'keuntungan' yang ditawarkan adalah Saudi Aramco menjanjikan kerjasama kembangkan kilang Cilacap bisa meningkatkan produksi minyak untuk BBM. Saudi Aramco juga menawarkan bahan baku minyak dari Aramco tanpa harus impor minyak dari negara lain.

'Lebih parah lagi, Saudi Aramco semakin serakah, yakni meminta Pertamina membeli produk Kilang Cilacap dengan harga IPP (Import Parity Price). Tidak heran kalau Serikat Pekerja Kilang Cilacap melakukan demo,' pungkasnya.

Para pegawai Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) memang telah menegaskan penolakan mereka atas proyek pengembangan kilang minyak di Kilang Cilacap oleh Saudi Aramco. Presiden FSPPB Noviandri mengatakan, skema joint venture Saudi Aramco dengan Pertamina hanya merugikan negara.

Menurutnya, nilai investasi sebesar US$5 miliar atau setara Rp65 triliun tak perlu mengundang investor asing karena uang sebesar itu sudah dimiliki perseroan. Buktinya, Pertamina mampu melakukan RDMP pada kilang di Balikpapan yang jauh lebih besar dibandingkan di Cilacap.

'Seharusnya langkah RDMP bisa ditangguhkan sementara waktu sampai Pertamina benar-benar siap secara manajemen dan finansial,' ungkap Noviandri.

Kerugian lain, kata Noviandri, adalah hasil kilang yang dikerjasamakan tersebut pada akhirnya harus berbagi dengan asing. Selama Joint Venture berlangsung maka Pertamina harus membagi hasil eksplorasi dan pengembangan produk minyak dan gas dengan Aramco. 'Pertamina akan suaah mengumpulkan modal untuk pengembangan kilang diberbagai wilayah di Indonesia,' papar Noviandri.

Noviandri menilai, perjanjian itu juga bisa membahayakan negara karena tidak miliki batas waktu kontrak atau klausul terminasi kontrak. 'Dengan demikian pihak rekanan alias Saudi Aramco akan selama-lamanya mempunyai saham atas aset selagi kilang masih beroperasi,' ujarnya.

Seperti diketahui, setelah melakukan negosiasi selama 13 bulan, akhirnya PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco sepakat membentuk Joint Venture (JV) alias perusahaan patungan untuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap. Pertamina akan memiliki saham 55% dan Saudi Aramco 45% dalam JV tersebut.

Pertamina dan Saudi Aramco juga telah menandatangani Head of Agreement (HoA) pada 26 November 2015 lalu. Berdasarkan HoA itu, harusnya kesepakatan pembentukan JV dibuat paling lambat setahun setelah HoA, dengan kata lain tenggat waktunya adalah 26 November 2016.

Tapi ada beberapa hal yang membuat kesepakatan pembentukan JV terlambat hampir sebulan. Ada 4 hal yang perlu dirundingkan lebih lanjut oleh Pertamina dan Saudi Aramco, yaitu suplai minyak mentah, manajemen kontrol, lifting, dan valuasi aset yang digunakan Pertamina di JV.

Selain itu, direksi Pertamina dan direksi Saudi Aramco perlu menyesuaikan waktu masing-masing, mencari jadwal untuk melakukan penandatanganan perjanjian.

'Akhir November lalu sebenarnya kita sudah mendapatkan hampir seluruh kesepakatan. Tapi untuk signing kita masih perlu atur waktu agar top management di kedua pihak bisa sasma-sama sign, maka kita geser,' kata Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto, dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (22/12).

Baca selanjutnya: 1 2 3

Komentar