JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sebanyak 52,1% masyarakat menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK baik. Hal itu tertuang dalam hasil survei yang dirilis lembaga survei Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) Sementara dari survei itu sebanyak 18,3% menyatakan kinerja perintahan Jokowi-JK buruk.
Survei ini dilakukan sejak 6 hingga 20 November 2017 terhadap 1300 responden di 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multi stage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error +- 3%.
Responden dibatasi dengan kriteria penduduk Indonesia berusia minimal 17 tahun yang menjawab dengan pertimbangan pikiran (top of mind). Wawancara dilakukan secara langsung tatap muka dengan panduan kuisioner oleh surveyor yang tersebar di seluruh Provinsi.
"Kita bandingkan apa yang terjadi dari survei kita tahun lalu. Tidak hanya 38,3 persen saja yang bilang baik, sekarang mengalami kenaikan 52,1 persen. Ini menunjuka pemerintahan Jokowi-JK membaik," ujar Ketua Umum Orkestra Poempida Hidayatulloh saat menggelar konferensi di Gado-Gado Boplo, Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (3/12).
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jokowi-JK dinilai menjadi keunggulan Jokowi dengan persentase 37%.
Disebutkan Poempida penilaian publik terhadap pemerintah ini ada isu positif dan negatif. Sekitar 11% menyatakan janji Jokowi hampir terpenuhi, pembangunan infrastruktur merata 37%, kepemimpinan bagus 7%, dan pro rakyat 15%, ini positif. Namun ada juga suara berisi pesan kepada pemerintah supaya diperbaiki.
"Kalau ditotal, perbandingannya besaran tingginya menyatakan positif lumayan banyak. Tapi tren negatif harus benar-benar jadi perhatian pemerintah," ujarnya.
Beberapa penilaian positif diantaranya: 1. Janji-janji Jokowi hampir terpenuhi 11% 2. Pembangunan Infrastruktur 37% 3. Kepemimpinan bagus 7% 4. Pro rakyat 15% 5. Lainnya 30%
Sedangkan penilaian negatifnya diantaranya:
1. Tidak ada perubahan 16% 2. Harga masih mahal 6% 3. Menindas rakyat 2% 4. Dikendalikan asing 8% 5. Hutang makin besar 15% 6. Tidak sesuai janji kampanye 21% 7. Kinerja ekonomi buruk 17% 8. Lainnya 15%. (dtc/rm)
Upaya untuk menertibkan lembaga survei politik ini sendiri sebenarnya merupakan sebuah wacana lama yang selalu timbul tenggelam seiring perjalanan waktu.
Komisi Pemilihan Umum diminta bersikap tegas terhadap lembaga-lembaga survei yang mengadakan survei terkait pemilihan umum. Sebab banyak lembaga survei justru ditunggangi dan digunakan pihak tertentu sebagai alat kampanye dini.
Kementerian Kesehatan melakukan survei kesehatan rutin tahunan kepada supir bus AKAP yang bertujuan untuk memberikan perawatan kesehatan sebagai persiapan menghadapi arus mudik lebaran.
Hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan DPR dan partai politik (parpol) sebagai lembaga dengan tingkat kepuasan terendah akan menjadi bahan evaluasi. Walaupun, terdapat kesangsian antara tingkat kepuasan lembaga dengan kepercayaan sistem demokrasi yang bertolak belakang.
Kompetisi hasil hitung cepat (quick count) yang memenangkan pasangan calon presiden (Capres) yang berbeda menimbulkan kecurigaan terhadap independensi lembaga survei.
Perbedaan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei dalam memprediksikan hasil kemenangan Pemilihan Presiden 2014, berbuntut kisruh antara lembaga survei.
Demi mempertanggungjawabkan kredibilitasnya lembaga survei Indikator Politik Indonesia membeberkan teknis pengumpulan data dalam pengadaan perhitungan cepat atau quick count.
PoliticalWave mencatat pasangan Jokowi-JK dibicarakan sebesar 60,5% oleh pengguna media sosial, sementara pasangan Prabowo-Hatta dibicarakan oleh 39,5%.
Hasil jajak pendapat terbaru dari Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyatakan elektabilitas pasangan Prabowo-Hatta mengalami kenaikan selama dua pekan masa kampanye pemilu presiden.
Ketua Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo menyatakan tak mempercayai kesimpulan survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan pasangan Prabowo-Hatta telah mengungguli pasangan Jokowi-JK di Jakarta.
Padahal, menurut Malik rakyat hanya menuntut pada tuntutan yang sah atau legitimate democratic demand, seperti perbaikan listrik mati, jalan rusak, layanan kesehatan dan sebagainya. Namun sayangnya negara tidak merespon tuntutan itu.
