Mahfud MD menyarankan bangsa Indonesia sebaiknya menatap ke depan dan tidak perlu mengungkit-ungkit luka lama dan mencari-cari kesalahan, termasuk tragedi 1965. Sekarang sudah banyak keturunan anggota PKI yang kerja kantoran, menjadi anggota DPR maupun menjadi PNS.

"Tidak ada gunanya, sekarang ini sudah rukun. Keturunan PKI sekarang sudah bisa kerja di kantor-kantor dan tidak diganggu-ganggu. Orang mau kerja gak dilihat KTP-mu apa. Sekarang sudah bisa jadi (anggota) DPR, pegawai negeri dan sebagainya. Ngapain mau ribut-ribut lagi," kata Mahfud MD kepada wartawan di Yogyakarta, Senin (25/9).

Menurutnya, sejarah nanti akan tersimpulkan sendiri setelah 100 tahun lebih. Jika masih seperti sekarang maka masih banyak yang dendam, marah, sentimentil dan lain-lain.

"Seperti kita sekarang lihat sejarah Majapahit itu, tidak ada yang marah karena sudah ratusan tahun. Kita tidak usah buka luka lama, kita rukun-rukun saja ke depan," kata dia.

Mengenai pemutaran ulang film ´Pengkhianatan G30S/PKI´, Mahfud MD mengatakan bahwa film itu memiliki nilai artistik bagus. Namun dia mengingatkan, meluruskan sejarah hanya dari sebuah film atau seminar, adalah hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, karena setiap orang memiliki kesimpulan sendiri tentang film tersebut.

Bagi TNI misalnya, kesimpulanya adalah PKI pemberontak, bagi kelompok yang beraliran komunis baik yang terang-terangan atau diam-diam maka kesimpulannya ada pelanggaram HAM. Sedangkan bagi kalangan NU atau umat Islam maka akan menyebut kedua belah pihak jadi korban, bukan hanya dari PKI.

"Saya nonton artistiknya saja, kalau sejarahnya tidak akan bisa dipercaya dari sebuah film. Penontonnya sekarang sudah cerdas-cerdas," tegasnya. (dtc/mfb)

Tema perjuangan dan heroisme militer sangat menonjol dalam film-film propaganda itu. Sedangkan peran sipil dikerdilkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal tudingan bahwa dirinya melindungi Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia juga mengaku tak terima dirinya dikait kaitkan dengan PKI.

Ia menegaskan bahwa  payung hukum pelarangan komunisme di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas. Di dalam TAP MPR juga ditegaskan bahwa keberadaan komunisme di Indonesia dilarang.

"Payung hukumnya jelas kok, sudah dilarang kok," kata Jokowi saat berbicara di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6).

Jokowi juga membantah jika dirinya melindungi komunis. Ia menjelaskan bahwa PKI dibubarkan saat usianya baru tiga tahun, sehingga mustahil dirinya terkait dengan keberadaan PKI.

"Apalagi disorong-sorongkan ke saya, seolah saya melindungi. Melindungi itu yang mana? Ini supaya clear. Pada saat PKI dibubarkan, umur saya baru tiga tahun, karena enggak logis, (isunya) ditarik ke orang tua saya," tutur Jokowi.

Bahkan Jokowi meminta kepada para penuduhnya untuk mengecek silsilah keluarganya. Menurutnya dengan era keterbukaan informasi saat ini, sangat mudah mencari tahu tentang silsilah dan latar belakang keluarga seseorang.

"Mengecek kan gampang sekarang. Dicek saja, orang tua kita tinggal di mana, di kampung mana, di desa mana. Kakek nenek kita juga bisa dicek. Sangat mudah sekali diberi keterbukaan seperti ini," kata Jokowi.

Jokowi mengaku sebenarnya malas menanggapi isu tersebut, namun karena sekarang ada kesempatan untuk ngomong di forum besar ini, ia menyampaikan hal tersebut. Menurutnya sangat mudah orang bermain kata-kata, menduga-duga. Padahal untuk mengeceknya sangat mudah.

Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk mengecek pemberitaan di media sosial. Sebab berita di media sosial belum tentu kebenarannya dan sangat mudah sekali dibuat-buat.

"Berita di media sosial kan semua orang saat ini mudah sekali membuat berita. Berita tidak terverifikasi seperti itu sangat mudah sekali dibuat," ujarnya.(dtc/rm)

Pergerakan mengusut kasus 1965 yang kini tengah gencar dibangun merupakan sebuah manifestasi dari aksi kelompok masyarakat Indonesia yang ada di Belanda.

Penggunaan atribut PKI tak dibenarkan meskipun maksudnya hanya sebagai pengingat bahwa PKI pernah ada dalam sejarah Indonesia.

“Dalam buku edisi Indonesia itu disebutkan Bung Karno menjelek-jelekan Bung Hatta. Ini pemalsuan dan rekayasa Suharto,”katanya.

"Dulu saat saya menggugat Camat Koja Usman tahun 2003 gara-gara tak mau membuatkan KTP seumur hidup, Pak Camat baru hadir setelah hakim mengeluarkan ancaman akan memenangkan gugatan saya jika pihak tergugat tak juga hadir, apalagi ini seorang presiden," kata Nani, seusai sidang d PN Jakpus, Jakarta, Senin (28/11).

Sidang yang berlangsung cepat hanya untuk menunda sidang ini dipimpin oleh majelis hakim Amin Ismanto, Sapawi, Purnomo Edi Santosa. Ketua majelis hakim, Amin Ismanto, menyatakan akan melanjutkan persidangan pada pekan depan, Senin (28/11) dengan agenda pertemuan para pihak.

Menurut Andi, Nani kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dari pemerintah. Atas stigma sebagai anggota atau simpatisan PKI yang melekat pada Nani, pemerintah sempat menahannya selama tujuh tahun tanpa alasan yang jelas.

Stigma negatif PKI itu terjadi karena pemerintahan orde lama dan orde baru menganggap PKI sebagai pemberontak.