Dalam dunia perdagangan yang semakin marak belakangan ini, penting diketahui bagi konsumen dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan mengenai label produk. Video ini memaparkan dengan jelas dasar hukum, prosedur, dan sanksi bagi yang melanggar. Semoga bermanfaat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terkait tidak diwajibkannya pencantuman nama badan hukum yang bertanggung jawab atas jasa atau barang yang diproduksi dan dipasarkan dalam Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Para pedagang jamu melayani konsumen saat acara Makan bakso dan minum jamu bersama dalam peringatan Hari Konsumen Nasional.

Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Widodo mengatakan, salah satu hak konsumen adalah melakukan pengawasan terhadap sirkulasi barang. 

Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat menjadi konsumen cerdas dan memperkuat keinginan pelaku usaha untuk mengembangkan produksi nasional.

Mungkin anda sebagai konsumen saat membeli sebuah produk dan menggunakan jasa pernah merasa dirugikan dan terlanggar hak-hak anda sebagai konsumen. Jika terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dalam transaksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat dilakukan upaya-upaya hukum. Berikut tips anda dalam melakukan upaya hukum dalam sengketa konsumen:

Selain itu Tulus juga menyarankan konsumen pengguna jasa kereta api juga bisa melakukan class action terhadap PT KAI sebagai tergugat dan Pertamina sebagai turut tergugat. "Itu bisa dilakukan walaupun hasil penyelidikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) belum selesai," ujarnya.

Kokok merasa ditipu: kipas fan radiator mobil yang dianggapnya tidak rusak, eh dinyatakan rusak oleh bengkel Astra.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung (Babel), mengimbau para konsumen yang mendapat kembalian berupa permen saat berbelanja mengambil langkah memidanakan pedagang atau pelaku usaha.

Pemerintah mendirikan delapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sejumlah kabupaten/kota di tanah air. Pembentukan lembaga itu sejalan UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 5/2012.