-
Komnas HAM Lamban Tangani Kasus Tebo
Rabu, 18/03/2015 16:00 WIBKontras telah mengantongi nama Tim yang dijanjikan Komnas HAM. Dimana tim tersebut terbagi dalam empat divisi.
Ungkap Pembunuhan Petani Tebo, Lindungi Saksi Pelapor
Rabu, 11/03/2015 12:00 WIBLPSK wajib bertanggung jawab kepada saksi atau pelapor karena lembaga tersebut dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Walhi Desak Komnas HAM Usut Kematian Anggota Serikat Petani Tebo
Minggu, 08/03/2015 13:00 WIBWahana Lingkungan Hidup (Walhi) mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Nasional melakukan investigasi atas kematian Indra Pelani anggota Serikat Petani Tebo (SPT) dalam penyerangan yang dilakukan Tim URC security PT. WKS (perusahaan perkebunan group Asian Pulp and Paper).
Kemlu Kembali Evakuasi Puluhan WNI dari Yaman
Kamis, 05/03/2015 14:30 WIBKementerian Luar Negeri menginformasikan telah menerbangkan kelompok terbang (kloter) tahap kedua evakuasi WNI dari Yaman, hari ini, Kamis (5/3).
Greenpeace Kutuk Kekerasan Perusahaan di Bawah APP Kepada Petani Tebo
Senin, 02/03/2015 14:30 WIBBustar Maitar mengatakan, kejadian ini sangat serius, proses resolusi konflik harus diutamakan, tak hanya terkait kasus tersebut, tetapi juga di seluruh operasi APP guna memperoleh keadilan.
Ajukan Banding, Kubu Romi Klaim Tetap Sah
Kamis, 26/02/2015 21:00 WIBAlasannya ia menilai hakim PTUN tidak mempertimbangkan bahwa perubahan kepengurusan yang dialami PPP karena ada forum tertinggi pengambilan keputusan.
Jokowi Ditagih Utang Janji Bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria
Senin, 19/01/2015 16:00 WIBKoordinator FRAS Eva Bande mengatakan, praktik penggusuran dan kriminalisasi yang terjadi semakin fatal karena mendapat dukungan dari aparat negara yakni TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Satgas Agraria Harus Berbasiskan Pemulihan Hak-hak Korban
Senin, 29/12/2014 01:00 WIBMenurutnya, melihat fakta kebuntuan penyelesaian konflik agraria di tanah air selama ini, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu segera membentuk sebuah badan atau lembaga khusus yang bersifat adhoc untuk menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh.
JK: Cegah Konflik, Jaga Persatuan, Kemakmuran dan Keadilan
Sabtu, 22/11/2014 05:00 WIBWapres menggarisbawahi bahwa sangatlah penting menjaga kemakmuran bangsa dan kemajuan bangsa, karena kemiskinan bisa menyebabkan ketidakadilan yang bisa menyebabkan konflik.
KIH dan KMP Akur, Mosi Tidak Percaya Hilang
Senin, 17/11/2014 19:09 WIBAdapun KIH dan KMP bersepakat dan setuju pada poin-poin berikut dalam perjanjiannya.
Selesaikan Kasus Tanah Wajib Perangi Mafia
Kamis, 13/11/2014 16:05 WIBMafia tanah yang didefinisikan Ferry sebagai sifat dan karakter menyimpang dari tugas seharusnya yang diberikan badan atau intitusinya. Mulai dari menjual tanah-tanah ilegal, mafia juga bermain saat masyarakat mengurus perizinan atau pemilikan tanah.
DPR Sahkan RUU Disiplin Militer
Rabu, 24/09/2014 15:00 WIBDalam RUU Disiplin Militer itu, katanya, juga akan memberikan hukuman cukup keras bagi prajurit TNI yang melanggar.
Masalah Kesejahteraan Akar Konflik Laten TNI-Polri
Selasa, 23/09/2014 13:00 WIBBiaya hidup yang kian tinggi kerap membuat jajaran bawah, baik TNI maupun Polri terlibat aksi backing-backingan maupun "jasa pengamanan".
Jokowi-JK Diharapkan Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria
Rabu, 10/09/2014 12:00 WIBKarakter sengketa dan konflik agrarian yang dimaksud bersifat kronis, massif dan meluas; berdimensi hukum, sosial, politik dan ekonomi.
KPA: Konflik Agraria Karawang Perampasan Tanah
Jum'at, 27/06/2014 22:00 WIBSekretaris Jenderal KPA Iwan Nurdin mengaku, KPA juga menemukan fakta proses eksekusi cacat hukum karena juru sita tidak bisa menunjukan batas-batas areal yang akan dieksekusi.