-
ALFI Minta Garuda Indonesia Kolaborasi dengan Swasta untuk Layanan Kargo
Rabu, 16/08/2017 10:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengkritisi rencana Garuda Indonesia untuk menambah 25 cargo service center (CSC) dalam waktu dekat ini. Dia berpendapat seharusnya Garuda Indonesia melibatkan sektor swasta dalam pembangunan karena ke depan adalah era sinergi dan kolaborasi.
"Seharusnya, Garuda membuka sinergi dengan pelaku usaha dibidang forwarder atau logistik untuk saling mengisi. Sekarang sudah zaman digital, sistem online tanpa harus membuka kantor, sehingga tidak habis investasi lagi dengan membuka 25 CSC ini. Seharusnya Garuda juga demikian," ujar Yukki, dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Rabu (16/8).
Dirinya berpendapat kerjasama yang terjalin antara Garuda Indonesia dengan pihak swasta dapat mendorong pendapatan perusahaan sekaligus menekan angka kerugian yang dialami oleh maskapai penerbangan tertua di Indonesia ini. "Tentu dengan menjalin sinergi dengan pihak swasta dapat mendongkrak pendapatan Garuda Indonesia dan menekan angka kerugian karena biayanya lebih efisien. Selain itu, ini juga merupakan langkah strategis perusahaan dalam meningkatan layanan di bisnis kargo," terang Yukki.
Sebelumnya, Garuda Indonesia menargetkan penambahan sebanyak 25 cargo service center (CSC) selama tahun 2017 dalam mendukung upaya agresif korporat untuk memperluas segmen pasar kargo udara nasional. Dengan demikian, hingga akhir tahun nanti, maskapai milik negara itu akan melayani pengiriman kargo udara melalui lebih dari 94 CSC di seluruh Indonesia.
Direktur Kargo Garuda Indonesia Sigit Muhartono mengatakan, tahun 2017 merupakan momentum bagi Garuda untuk mengembangkan bisnis kargo, setelah tahun lalu lebih fokus melakukan konsolidasi internal. "Tahun ini, kami tengah berupaya memaksimalkan kapasitas kargo yang ada, sehingga diharapkan rata-rata tingkat keterisian kargo pesawat itu bisa meningkat dari target tahun sebelumnya," kata Sigit. (mag)
Rugi Besar, Garuda Perlu Solusi Komprehensif
Jum'at, 11/08/2017 09:00 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Ketua Bidang Organisasi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira mengatakan, perlu ada solusi komprehensif untuk menyelesaikan kerugian besar yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero). Dia mengatakan jika terus merugi dan tidak ada solusi konkret, maka akan muncul tanda kebangkrutan.
Hal ini, kata dia, tercermin dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia yang mencatatkan kerugian sebesar US$283,7 juta atau sekitar Rp3,8 triliun. "Angka tersebut meningkat hingga 200% dari kerugian pada kuartal pertama sekitar US$99 juta atau setara Rp1,319 triliun," kata Anggawira dalam siaran pers yang dterima gresnews.com, Jumat (11/8).
Menurut Anggawira, HIPMI sebelumnya sudah memberikan early warning kepada Garuda Indonesia karena terus merugi. Ke depannya perlu ada solusi yang komprehensif agar maskapai penerbangan kebanggaan kita ini bisa survive. "Kerugian tersebut disinyalir akibat peningkatan biaya operasional dan pembelian bahan bakar avtur," ujarnya.
Ongkos operasional penerbangan Garuda Indonesia, disebutkan oleh Anggawira mencapai lebih dari dari Rp16 triliun lebih tinggi dari kuartal pertama sebesar Rp8 triliun.
"Hingga saat ini kami melihat biaya bahan bakar merupakan sumber terbesar biaya operasional dengan presentase diatas 50% kemudian disusul dengan biaya pembelian pesawat, reparasi, pembayaran asuransi yang semua dihitung menggunakan kurs dollar AS sementara produk jasa penerbangan domestiknya dijual dengan nilai rupiah," papar Anggawira.
Tingginya ongkos operasional rupanya juga berpengaruh pada utang Garuda Indonesia yang nilainya cukup besar. Untuk hutang jangka pendek di kuartal kedua total utang mencapai US$1,891 juta sedangkan utang jangka panjang sebesar US$1,163 juta.
Sementara di kuartal sebelumnya tercatat US$1,798 juta untuk utang jangka pendek dan US$1,174 juta untuk utang jangka panjang. "Uutang yang membelit Garuda Indonesia harus menjadi konsen pemerintah," imbuh Anggawira.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mencatat kerugian bersih (net loss) selama semester pertama 2017 sebesar US$283,8 juta. Di luar non-recurring expense, total kerugian bersih perseroan mencapai US$138 juta. (mag)
DPR Sebut Garuda Indonesia Salah Kelola
Minggu, 11/06/2017 10:40 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso menilai merosotnya omset Garuda Indonesia serta penumpukan utang yang kabarnya hampir mencapai Rp40 Triliun diakibatkan karena gagal kelola. Kemudian, lemahnya pengawasan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, juga ikut andil dalam terjadinya kesulitan di tubuh Garuda.
"Garuda Indonesia gagal kelola, BUMN lemah dalam pengawasan. Mulai dari rencana kerja, biaya operasional, banyak beli pesawat, dan juga kinerja manajemen yang tidak optimal," ujar Bowo dalam pernyataan tertulis yang diterima gresnews.com, Minggu (11/6).
Atas hal tersebut Bowo mengusulkan agar Sekretaris Menteri (Sesmen) BUMN dicopot. Bowo mengatakan Sesmen memiliki peran krusial dalam masalah ini, namun sayangnya peran ini dikatakan Bowo tidak dilakukan secara optimal dan cenderung melakukan pembiaran terhadap hal- hal yang mengancam kelangsungan perusahaan.
"Sesmen itu ibaratnya ´penjaga pintu´ BUMN. Dia yang bertanggung jawab untuk memilah- milah mana hal yang baik atau tidak. Jadi menurut saya Sesmen perlu diganti dengan yang lebih berkompeten," tegasnya.
Bowo juga menambahkan restrukturisasi direksi Garuda Indonesia tidak akan membawa perubahan signifikan bila manajerial dalam BUMN sendiri lemah. "Percuma kalau Dirut dan jajaran direksi lainnya diganti bila manajerial kementerian BUMN nya lemah tidak akan membawa perubahan yang signifikan," imbuhnya.
Sementara terkait utang yang melilit maskapai penerbangan tertua di Indonesia ini, Bowo mengatakan utang tersebut tidak akan mungkin didapatkan tanpa seizin pemerintah. Jadi dalam hal ini dirinya memandang Kementerian BUMN ikut bertanggung jawab dalam pelunasan hutang tersebut.
"Utang kan tidak mungkin dilakukan tanpa seizin pemerintah. Jadi ini yang saya bilang ada kesalahan kelola dan pembiaran yang juga menjadi tanggung jawab kementerian BUMN," pungkas Bowo. (gresnews.com/mag)
Terus Merugi Posisi Direksi Garuda Dikritik
Jum'at, 09/06/2017 21:21 WIBJAKARTA, GRESNEWS.COM - Di tengah kondisi perusahaan yang terus merugi dan diambang kebangkrutan PT Garuda Indonesia (Persero) tidak juga menerapkan efisiensi. Hal itu terlihat dari susunan Jajaran pejabat Direksi yang mencapai 9 orang.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mendesak Garuda melakukan efisiensi pada jajaran direksinya. Hal ini menyusul isu kebangkrutan perusahaan maskapai penerbangan milik BUMN karena mengalami kerugian mendalam pada kuartal pertama di tahun ini.
"Jajaran direksinya sangat tidak efisien 9 orang. Buat apa? Perusahaan sedang rugi," ujar Agus, Jumat (9/6).C
Garuda sebagai perusahaan yang terdaftar di lantai bursa, menurut Agus, bisa diberhentikan izin usahanya karena melanggar peraturan perihal pengangkatan direksi.
"CASR (Civil Aviation Safety Regulation) atau PKPS (Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil) menyebutkan bahwa Direktur Operasi dan Direktur Teknik adalah bagian dari Board, bukan pejabat Direktur," ujarnya.
Menurutnya Garuda bisa di stop perdagangannya di lantai bursa, karena selain mengesampingkan aturan keselamatan dalam CASR. Selain itu pengangkatan Direktur di luar RUPS adalah pelanggaran terhadap POJK Nomor 33 Tahun 2014.
Ditambahkannya, bahwa sangat krusial bagi suatu maskapai dalam menyusun personelnya sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam CASR 121.59 dan 121.61 yang mengatur tentang syarat syarat minimum personel manajemen dan kualifikasi personel. "Ini pemerkosaan terhadap regulasi" pungkas Agus.
Kerugian yang dialami Garuda, kata Agus, dikarenakan oleh beberapa faktor seperti pembukaan bandara internasional yang sangat banyak, kenaikan harga avtur yang cukup tinggi, serta proses birokrasi yang panjang.
"Selain juga karena utang kerugian yang besar dan banyak jenis pesawat yang digunakan sehingga M&O mahal," tutur Agus.
Terkait utang Garuda yang sangat besar mencapai Rp39,6 triliun tahun ini, Agus menyarankan, agar Garuda Indonesia melakukan merestrukturisasi utang atau menjual sahamnya.
"Garuda Indonesia kan perusahaan publik, untuk masalah utang paling restrukturisasi utang atau jual saham kurangi saham pemerintah," ujar Agus.
Diberitakan sebelumnya omzet Garuda Indonesia menyusut pada triwulan II 2016 lalu sebesar 63.190,972 dolar Amerika. Sedangkan pada tiga bulan pertama 2017, perusahaan penerbangan milik negara ini mengalami kerugian cukup mendalam sekitar Rp1,31 triliun.(rm)Oleng Garuda karena Biaya Operasional
Senin, 05/06/2017 15:00 WIBKabar terus meningkatnya kerugian yang diderita perusahaan penerbangan nasional PT Garuda Indonesia, Tbk dicemaskan banyak pihak.
Indikasi Lain dalam Kasus Suap Emirsyah Satar
Jum'at, 03/03/2017 13:00 WIBFebri juga tak menampik jika pihaknya mendalami kemungkinan lain dari kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat garuda, salah satunya terkait proses pengiriman ataupun pemeliharaan mesin pesawat.
KPK Menelisik Aliran Dana Emirsyah Satar
Rabu, 01/03/2017 15:28 WIBSoetikno mengakui jika dirinya telah mengenal Emirsyah cukup lama. Tetapi apa hubungan perkenalan itu ia enggan mengungkapkan.
Menimbang Kemungkinan Menjerat Emirsyah dengan Pidana Pencucian Uang
Minggu, 19/02/2017 15:40 WIBJurus Berkelit Emirsyah Satar tak Goyahkan KPK
Sabtu, 18/02/2017 12:00 WIBLuhut bersikukuh, pengadaan mesin pesawat Trent 700 untuk Garuda telah sesuai dengan prosedur yang ada.
Kasus Suap Pembelian Mesin Garuda Mulai Meluas
Sabtu, 21/01/2017 18:00 WIBKasus suap pembelian mesin pesawat PT Garuda Indonesia yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia periode 2005-2014 Emirsyah Satar diperkirakan akan meluas kepada tersangka lainnya.
Kasus Suap Rolls-Royce: Garuda Indonesia "Aman"
Sabtu, 21/01/2017 15:01 WIBKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memastikan tidak ada keterlibatan PT Garuda Indonesia selaku korporasi dalam kasus korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar.
Terima Suap Pembelian Pesawat Emirsyah Satar Tersangka
Jum'at, 20/01/2017 14:00 WIBMantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Chairman mataharimall.com, anak usaha Lippo Group, Emirsyah Satar ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Garuda Merugi, Manajemen Digoyang
Senin, 12/09/2016 14:00 WIBKarena itu, dia mengusulkan agar manajemen Garuda dirombak agar mismanajemen yang terjadi saat ini tidak membuat keuangan Garuda semakin parah.
Garuda Kalah PHI, Pramugari Tagih Janji
Sabtu, 09/04/2016 21:00 WIBManajemen PT Garuda belum bersedia mempekerjakan kembali puluhan pramugari yang telah dipensiunkan dini, meski kalah di Pengadilan Hubungan Industrial
Soal Pensiun Dini, Pramugari Tundukkan PT Garuda
Selasa, 08/03/2016 13:34 WIBPuluhan pramugari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akhirnya bisa bernafas lega setelah Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI) di Pengadilan Negeri ( PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan mereka atas Surat Keputusan Direktur Utama PT Garuda tentang usia pensiun diri karyawan, Senin(7/3) kemarin.