JAKARTA, GRESNEWS.COM - Perum Bulog menaikkan harga pembelian gabah di tingkat petani di atas harga pembelian pemerintah (HPP). Direktur Pengadaan Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, kebijakan ini diterapkan untuk menjaga harga di petani tetap menguntungkan lantaran HPP gabah dianggap sudah jauh jauh di bawah harga pasar.

Tri mengungkapkan, perubahan harga dilakukan lewat skema fleksibilitas atau pembelian beras bisa dilakukan dengan harga tak mengikuti ketentuan HPP. "Fleksibilitas tersebut diberikan karena harga HPP jauh di bawah harga pasar. Bulog diberikan fleksibilitas di atas HPP, posisinya harga pasar sudah jauh di atas HPP, nah sementara beberapa sentra produksi sudah mulai panen di Sulawesi Selatan, NTB, kita ditugasi pemerintah untuk fleksibilitas itu," jelas Tri, di Jakarta, Selasa (8/8).

Dengan kenaikan harga pembelian sebesar 10% di atas HPP, maka harga yang diberikan Bulog untuk gabah kering giling (GKG) petani yang dibeli dari semula Rp4.650/kg menjadi Rp5.115/kg. Sementara pembelian beras naik dari semula Rp7.300/kg menjadi Rp8.030/kg.

Tri menjelaskan, fleksibilitas harga pembelian di lapangan tersebut berlaku mulai 7 Agustus hingga 31 Desember 2017. Soal apakah kenaikan harga pembelian di atas HPP pemerintah membebani keuangan perseroan, hal tersebut tak jadi masalah lantaran merupakan penugasan dari pemerintah.

"Bulog sebagai operator pemerintah, ditugaskan dalam rapat koordinasi terbatas untuk melaksanakan pembelian berdasarkan fleksibilitas. Kalau Bulog kan peraturan pemerintah untuk stabilisasi di produsen dan konsumen. Jadi tidak ada keberatan, ya itu risiko sebagai operator pemerintah," ujar Tri.

Di sisi lain, ketentuan harga fleksibilitas untuk Bulog ini juga sudah diatur pemerintah dalam Perpres Nomor 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional. "Ya sebenarnya pemerintah sesuai dengan Perpres 48 tahun 2016 memberikan fleksibilitas kepada Perum Bulog dalam pembelian gabah dan beras," pungkas Tri. (dtc/mag)

Kekeringan yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengancam panen petani. Kondisi ini juga akan berdampak pada pasokan dan stok pangan nasional.

Namun belajar dari sejarah, perubahan ini agaknya harus diikuti perubahan tata kelola manajemen keuangan. Jika tidak, maka seperti yang sudah-sudah, Bulog hanya akan dijadikan alat pemenuhan dana bagi kelompok tertentu.

Saat ini, kata Priyo, kartel dan mafia beras sudah menguasai dan membuat masyarakat sengsara. Karena itu, kata priyo, jika Bulog tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, sebaiknya Bulog dibubarkan saja.

Djarot Kusumayakti mengatakan, dirinya tak khawatir apabila nanti kinerjanya dianggap tak memuaskan pemegang saham atau kementerian BUMN.

Sayangnya harapan itu sepertinya tak terwujud dalam masa 5 bulan Lenny menjabat sehinggga akhirnya Lenny Sugihat dicopot dari jabatannya sebagai Dirut Bulog.

Bulog melakukan pengadaan beras dengan sistem Jaringan Semut, yaitu dengan mendatangi langsung tempat penggilingan padi.

Fadhil menilai, kelemahan pemerintah dalam menjaga eksistensi Bulog telah menyebabkan tingginya harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Mantan Direktur Utama Perum Bulog Sutarto mengatakan pemberhentian dirinya oleh Kementerian BUMN karena sudah melewati waktu masa jabatannya. Sutarto sudah lima tahun menjabat sebagai dirut Bulog dan berakhir pada 23 November 2015 lalu.

"Tahun ini belum dihitung, tapi pastinya jumlahnya akan bertambah."

Herman Khaeron menambahkan, subsidi Raskin sebesar Rp15,7 triliun lebih yang meliputi sasaran 17,488.007 RTS, alokasi 15 kg/RTS/bulan, durasi 12 bulan HPB Rp.6.558,-/kg harga jual Rp.1.600,-/kg subsidi harga Rp.4.958,-/kg serta cadangan beras pemerintah sebesar 2 triliun atau setara dengan 300.000 ton beras.

"Kebijakan menaikkan HPP beras ini sudah dilakukan keempat kalinya sepanjang 2011.