JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kenaikan harga bahan pokok seperti beras menjelang bulan puasa dan juga target-target peningkatan penyerapan beras dari petani yang tak terpenuhi membuat daftar catatan buruk bagi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) semakin panjang. Saking banyaknya masalah, sampai-sampai lembaga ini pun diusulkan untuk dibubarkan saja karena disinyalir tak terlalu berpengaruh signifikan atas efisiensi pengaturan stok dan harga beras.

Bulog dinilai gagal dalam mengendalikan harga pokok dan memenuhi target peningkatan penyerapan beras nasional hingga Juli 2015. "Harga-harga kebutuhan pokok seperti beras mulai tidak terkendali menjelang bulan Ramadan dan Lebaran tahun ini," kata Mantan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (11/6).

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diminta memimpin langsung operasi Perum Bulog yang berada di bawah kendali Kementerian BUMN. Langkah ini dilakukan agar harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan dan memenuhi ketersediaan stok beras nasional.

Priyo kembali mengingatkan tidak tercapainya target penyerapan beras petani oleh Bulog sebesar empat juta ton. "Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla sudah harus turun langsung memimpin, karena Bulog telah gagal mengendalikan harga pokok," katanya.

Penyerapan hingga kini baru mencapai 750.000 ton atau jauh di bawah target yang ditetapkan yakni empat juta ton. "Ini sangat mengkhawatirkan, apalagi ekonomi kita ternyata rapuh di tingkat masyarakat," katanya

Penempatan Bulog di bawah Kementerian BUMN juga perlu dipertanyakan. Sebab seyogyanya, fungsi Bulog guna menjaga dan menjamin ketahanan pangan. Sementara, BUMN ditugaskan untuk mencari keuntungan.

Jika Bulog dipaksa untung seperti BUMN lain, maka akan mengabaikan ketahanan pangan dan dikhawatirkan terjadi kerawanan sosial. "Belum lagi permainan mafia dan kartel yang makin marak," kata Priyo.

Saat ini, kata Priyo, kartel dan mafia beras sudah menguasai dan membuat masyarakat sengsara. Karena itu, kata priyo, jika Bulog tidak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok seperti di masa lalu, sebaiknya Bulog dibubarkan saja. "Atau minimal penempatan di bawah kementerian lain yang berkaitan langsung dengan masalah stok pangan nasional," tegasnya.

Jika tidak, menurut Priyo, ada cara lain yakni meminta pemerintah memberdayakan Bulog dengan meningkatkan anggaran dan memberikan kewenangan yang lebih kuat. Dengan begitu, Bulog dapat membeli beras petani dengan harga yang pantas dan bisa mengalahkan kartel serta mafia yang membeli beras petani dengan harga tinggi.

"Bulog jadi bisa lebih sakti dalam melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga seperti saat ini," katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Helmy Faishal Zaini menurutnya, Bulog harus menjamin ketahanan pangan nasional dan mampu menciptakan stabilisasi harga. "Itu tugas utama Bulog untuk menjamin ketersediaan beras dan menjada stabilisasi harga," katanya.

Ia malah menyatakan apabila Bulog juga gagal, maka sebaiknya dibubarkan dan digantikan dengan Banser NU. "Insya Allah Banser mampu menjalankan tugas-tugas untuk menstabilkan harga sembako tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengganti Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat guna menunjang rencana penambahan fungsi Bulog sebagai penunjang ketahanan pangan nasional. Presiden menjelaskan, Bulog memiliki posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan nasional.

"Sesuai UU memang akan segera di-Perum-kan, dan kita siapkan agar Bulog ke depan tidak hanya mengurus urusan beras, tapi juga sembilan bahan pokok lainnya," kata Jokowi, di Jakarta Utara, Senin (8/6).

Dalam rangka persiapan tersebutlah Dirut Bulog diganti, ia ingin Bulog dapat bekerja cepat setelah penambahan fungsinya ditetapkan secara resmi. Presiden juga yakin penambahan fungsi Bulog tidak akan tumpang tindih dengan BUMN lain. Karena posisi Bulog adalah penyangga dan tidak berorientasi pada keuntungan semata.

BACA JUGA:
Tags