JAKARTA, GRESNEWS.COM - Komisi VII DPR meminta agar pemerintah tak membebankan program BBM Satu Harga kepada PT Pertamina. Sebab membebankan program tersebut kepada Pertamina, dikhawatirkan  akan mempengaruhi kondisi perusahaan minyak nasional tersebut. Padahal Pertamina sendiri harus sehat, bagus, dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengatakan bahwa program BBM satu harga memang sangat bagus, namun program tersebut  belum dapat dipastikan berjalan sukses jika setiap tahun anggarannya dibebankan kepada Pertamina.

"Harus ada solusi terbaik atas persoalan ini. Sehingga dengan begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pertamina, hasilnya bisa sampai pada sasaran," ujar  Eni saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Dirut PT. Pertamina di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/12).
 
Ia menyayangkan jika anggaran yang besar untuk mendukung program tersebut, tetapi manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat.
 
Ia juga menilai kebijakan tersebut dirasa tidak adil, jika dibebankan kepada Pertamina. Dimana Pertamina harus mengeluarkan banyak biaya untuk penugasan program BBM satu harga itu.
 
"Bayangkan kalau 150 titik yang direncanakan sudah selesai, berarti diperlukan biaya sebesar 3 triliun setiap tahun untuk mengoperasikan program BBM satu harga," jelasnya, seperti dikutip dpr.go.id.
 
Menurutnya implementasi dari program ini belum bisa dipastikan berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan Presiden Jokowi, dimana BBM satu harga sampai di tingkat masyarakat.
 
Berdasarkan pantauannya di lapangan, terutama dimana titik-titik yang menjadi sasaran Pertamina untuk melakukan program itu, ternyata harga tersebut baru sampai pada tingkat pengecer saja. "Belum sampai ke masyarakat. Lantas bagaimana dengan begitu banyaknya uang yang telah dikeluarkan oleh Pertamina, tetapi programnya cuma sampai tingkat pengecer saja," tanya Eni. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi Energi Rofi Munawar menilai, penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ron 89 milik Vivo berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat. Di sisi lain kebijakan ini semakin menegaskan bahwa tata niaga yang berorientasi liberalisasi telah terjadi di sektor hilir migas.

Adapun alasan Pemerintah membolehkan PT Vivo Energi menjual BBM ron 89 dalam upaya mewujudkan BBM satu harga dengan menyediakan bensin murah untuk rakyat. "Dengan keberadaan BBM Vivo ron 89 persaingan BBM tidak hanya di level ‘atas’, namun juga di level ‘bawah’ yang selama ini ditugaskan kepada PT Pertamina untuk menyalurkan BBM yang murah kepada rakyat. Tentu saja ini terasa tidak adil, karena beban yang dimiliki oleh PT Pertamina lebih besar namun kompetitornya semakin banyak," kata Rofi Munawar dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Kamis (2/11).

Legislator asal Jawa Timur ini memaparkan, ironisnya selama ini Pemerintah terus mendorong PT Pertamina (Persero) mempromosikan penjualan BBM Ron 90 (Pertalite) agar mengurangi konsumsi publik terhadap BBM ron 88 (Premium). Tapi dengan keberadaan BBM Ron 89 Vivo menunjukan bahwa kampanye tersebut akan bertolak belakang dengan usaha yang telah dilakukan selama ini.

Rofi juga mendesak komitmen Kementerian ESDM, agar segera memberikan tenggat waktu dan tempat yang pasti kepada PT Vivo Energy untuk segera membuka SPBU miliknya di daerah-daerah yang memiliki karakteristik 3T (tertinggal, terdepan dan terluar).

"Sebagai bentuk komitmen terhadap kebijakan BBM satu harga maka sudah seharusnya program pendirian SPBU Vivo di luar jawa segera terealisasi paling lambat tahun 2017. Tentu saja dengan kualitas harga dan layanan yang sama seperti di sini (Jakarta-red). Jika mampu terealisasi akan menjadi sebuah bukti konkret keberpihakan pemerintah dalam memberikan layanan terbaik kepada konsumen diseluruh wilayah Indonesia," tegas Rofi.

Anggota Panitia Kerja (Panja) migas ini mengingatkan PT Vivo Energy agar dalam melakukan penjualan BBM RON 89 bukan hanya sebagai sebuah strategi marketing dan terobosan pemasaran, tapi sebagai bentuk keseriusan dalam membangun infrastruktur distribusi yang terjangkau bagi masyarakat. Karena sebelum ini Vivo energy sudah pernah beroperasi dan terhenti.

"Pada awalnya Vivo berencana membangun kembali 6-7 SPBU. Pengembangan ini keliatannya memang sedikit, tapi jangan lupa bahwa dapat berlaku hukum pasar. Bila ada barang lebih murah, maka konsumen akan berpindah. Bukan tidak mungkin justru menggeser SPBU Pertamina yang lain (di Jabodetabek)," pungkas Rofi.

Sebagaimana diketahui, Vivo memasarkan harga Revvo 89 (ron 89) hanya sebesar Rp6.100 per liter, lebih rendah dari harga premium (ron 88) yang berada di angka Rp6.450 per liter untuk kawasan Jawa-Madura-Bali. Tidak hanya jenis Revvo 89, SPBU Vivo juga menjual BBM jenis Revvo 90 (setara dengan pertalite) per liternya Rp7.500, dan Revvo 92 (setara dengan pertamax) Rp8.250 per liter. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong keterlibatan swasta dalam program BBM Satu Harga yang saat ini tengah masif dilakukan pemerintah. Terutama untuk peran membangun infrastruktur untuk BBM Satu Harga di daerah terpencil.

Selama ini selain pihak PT Pertamina (Persero), Pemerintah juga menugaskan lembaga penyalur swasta, yaitu PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk untuk menjalankan program BBM Satu Harga. Penugasan ini merupakan langkah Pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur BBM Satu Harga.

"Secara proaktif kami meminta agar pihak swasta juga lebih berperan dalam membangun infrastruktur untuk BBM Satu Harga di daerah terpencil," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, usai konferensi pers 3 tahun capaian sektor ESDM di Jakarta, Senin (23/10).

Menurut Dadan sesuai instruksi Menteri ESDM Ignasius Jonan, supaya program BBM Satu Harga bisa berhasil dan masif, Pemerintah meminta swasta memperbanyak Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam program BBM satu harga.

Dadan menyebut PT. AKR Corporindo, telah berencana membangun 7 (tujuh) lokasi BBM Satu Harga selain 150 lokasi yang dibangun Pertamina. Lima lokasi rencananya diselesaikan di tahun 2017 dan dua lokasi ditargetkan rampung di tahun 2018.

Lima lokasi yang ditargetkan kelar tahum 2017 berada di Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat (Provinsi Lampung) dan Kabupaten Bengkayang, Ketapang dan Landak (Provinsi Kalimantan Barat). Sedang  dua lokasi lainnya adalah Kabupaten Sintang dan Melawi (Provinsi Kalimantan Barat). "Kami targetkan pada tahun 2018 akan beroperasi untuk kedua wilayah tersebut," tuturnya, seperti dikutip esdm.go.id.

PT AKR Corporindo menjadi salah satu badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk menyalurkan Jenis BBM diluar selain Pertamina. Penugasan tersebut berdasarkan Keputusan (SK) Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi/BPH Migas) Nomor 23/P3JBT/BPH Migas/KOM/2016. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Posko Nasional Sektor ESDM melaporkan Hingga H+6 Hari Raya Idul Fitri stok dan proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) masih dalam posisi normal. Demikian halnya dengan kondisi beban puncak pasokan listrik nasional.

Posko Nasional Sektor ESDM  melaporkan hingga kemarin, Sabtu, 1 Juli 2017 ketahanan stok BBM dan LPG aman dan berjalan normal dengan ketahanan stok antara 21-41 hari. Sementara cadangan operasi pasokan listrik secara keseluruhan sebesar 4,5 GW.

Disebutkan situs resminya esdm.go.id, Posko hingga saat ini terus mengawal kondisi BBM, LPG dan pasokan listrik selama arus balik Idul Fitri 1438 H. Posko juga memastikan pasokan BBM untuk wilayah tertentu seperti pelabuhan Merak-Bakauheni, stok BBM dijaga 2 kali lipat dari kebutuhan reguler. "Langkah ini di lakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pasokan BBM sekaligus menjaga kenyamanan masyarakat saat arus balik tahun ini," tulisnya.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam kunjungan ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Panjang di Provinsi Lampung, Sabtu (1/7) mengungkapkan,  bahwa pengelolaan dan pemenuhan pasokan BBM pada periode lebaran 2017 mengalami peningkatan positif dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Secara umum, tahun ini, khususnya tentang pasokan BBM jauh lebih bagus dari tahun-tahun lalu. Kekurangan di tiap daerah, termasuk LPG hampir tidak ada, sangat minimal sekali," ujar Jonan.

Secara rinci, ketahanan stok BBM dan LPG pada 1 Juli 2017 adalah: Premium: 21,07 hari; Solar: 28,30 hari; Pertalite: 23,68 hari; Kerosene: 78,84 hari; Pertamax: 27,70 hari; Pertamax Turbo: 41,06 hari; Pertamina Dex: 36,15 hari; Dexlite: 27,37; LPG: 17,43 hari dan Avtur 27,63 hari.

Menurut Jonan dengan ketahanan stok bahan bakar tersebut sampai hari ini, tidak ada daerah di Indonesia yang mengalami kekurangan dan kesulitan pasokan BBM. "Tidak sampai ada suatu daerah yang kekurangan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau ada satu atau dua titik mungkin kekurangannya itu 3 jam, karena terlambat dalam pengiriman. Tidak sampai satu hari," ungkap Jonan.

Sementara itu, pada periode beban puncak listrik 1 Juli 2017 siang, secara keseluruhan daya mampu pasok nasional sebesar 27.077,34 MW dengan beban puncak sebesar 22.696,60 MW, sehingga masih terdapat cadangan operasi sebesar 4.591,24 MW. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjamin harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas elpiji tidak naik hingga 3 bulan ke depan. Sedang tariflistrik tidak akan naik mulai 1 Juli hingga 31 Desember mendatang. Langkah tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta dalam bulan-bulan tersebut tak ada kenaikan yang membebai masyarakat,

Jonan menjelaskan, sikap pemerintah ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor termasuk faktor pertimbangan ekonomis, akan ada tren penurunan harga minyak mentah dunia.
Seperti tadi pagi (Kamis, 22 Juni), lanjut Jonan, Nymex bisa mencapai 42 dolar. Minggu lalu Nymex itu masih 45-46 dolar. "Karena itu, kalau Brent, tadi pagi 44, minggu lagi juga kira-kira masih 47 dolar atau 48," ujar Jonan, seperti dikutip setkab.go.id.

Atas pertimbangan itu pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan harga BBM, khususnya premium Ron 88 serta solar 48 atau biosolar, mulai 1 Juli 2017 sampai 30 September 2017. "Jadi 3 bulan ke depan itu tidak ada kenaikan harga BBM sama sekali," tegasnya.

Kondisi yang sama, menurut Jonan, juga berlaku untuk harga elpiji yang 3 kilo, yang disubsidi pemerintah. Ia memastikan tidak ada kenaikan harga eceran elpiji.

"Yang 3 kilo tetap Rp13.500, per tabung 3 kilo, itu berlaku juga 1 Juli 2017 sampai 30 September 2017," jelas Jonan.

Sementara untuk tarif tenaga listrik atau TPL, meneurut Jonan, pemerintah sudah menetapkan tidak ada kenaikan atau penyesuaian tarif untuk golongan manapun juga. Bahkan diharapkan bisa turun tarif listriknya.Jonan memastikan tarif listrik tidak ada kenaikan tarif tenaga listrik itu mulai 1 Juli 2017 sampai 31 Desember 2017.

"Jadi kalau listrik panjang sampai akhir tahun tidak ada penyesuaian tarif sama sekali itu saja,"ujarnya. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - PT Pertamina (Persero) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) aman di berbagai daerah selama kegiatan arus mudik dan balik Lebaran. Bahkan Pertamina juga telah mengantisipasi kemungkinan kasus terjebaknya kendaraan saat terjadi kemacetan. Hal tersebut telah diantisipasi dengan pembentukan satuan tugas yang melibatkan awak mobil tangki (AMT) dan juga satgas motor suplai BBM.

Disebutkan hingga hari Senin (19/6), telah disiapkan 1.203 personil AMT yang akan bertugas di TBBM Jakarta Group Plumpang. Jumlah tersebut melebihi kebutuhan normal harian sebanyak 1.190 orang. Bahkan sebagai penyokong, juga telah disiapkan 200 orang AMT Sipil dan TNI & Polri, serta telah disiapkan strategi alih suplai antar TBBM agar ketersediaan BBM bagi masyarakat aman terpenuhi.

Selain itu juga telah disebar satgas motor suplai BBM di 49 titik, di antaranya 38 titik di jalur utara dan 11 titik di jalur selatan. Motor suplai BBM tersebut akan membawa kemasan BBK Pertamax, Pertamina Dex, serta Dexlite masing-masing 1 liter dan 10 liter. Namun, khusus di jalur tol hanya disediakan kemasan 10 liter.

"Yang disediakan hanya Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex. Tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui keunggulan Pertamax. Sedangkan untuk Premium tidak bisa (dilayani) karena termasuk barang subdisi sehingga menyangkut kebijakan pemerintah," kata Area Manager Communications & Relations PT Pertamina Jawa Bagian Tengah & DIY, Andar Titi Lestari, seperti dikutip bumn.go.id.

Disamping itu, Pertamina juga telah menyiapkan sembilan mobile fuel dispencer dan 25 KiosK (Kios Kemasan) Pertamax yang terbagi menjadi 12 KiosK di jalur reguler dan 13 di jalur tol. Salah satunya terdapat di rest area KM 49 ruas Tol Bawen-Salatiga. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - PT Pertamina (Persero) memperkirakan beberapa jenis bahan bakar minyak dan LPG akan mengalami peningkatan kebutuhan selama Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438H/2017M

Seperti tahun-tahun sebelumnya konsumsi BBM akan meningkat sekitar 15 persen sedangkan LPG untuk rumah tangga diperkirakan meningkat sekitar 8 persen. Mengantisipasi meningkatnya kebutuhan itu Pertamina akan menambah pasokan LPG ke masyarakat.

Menurut Senior Vice President Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), Gigih Wahyu Hari Irianto, LPG merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan masyarakat terutama saat bulan Ramadhan dan lebaran, konsumsi LPG cenderung alami peningkatan.

"Konsumsi LPG bagi rumah tangga kami perkirakan akan meningkat sebesar 8 persen saat puasa dan lebaran, karena itu kita telah siapkan berbagai skenario terkait pasokan LPG ini untuk mengatasi peningkatan kebutuhan tersebut," ujar Gigih, saat Konferensi Pers Posko Nasional ESDM menyambut Ramadhan dan Idul Fitri, kemarin, seperti dikutip esdm.go.id.

Gigih mengatakan, yang paling krusial dari LPG adalah penjualan di outletnya atau ditingkat pengecernya. Rantai distribusi LPG relative panjang untuk itu, sebagai langkah antisipasi Pertamina akan menambah pasokan LPG ke pasar agar dapat menghindari kelangkaan akibat hirarki distribusi.

Menurutnya sekarang saja konsumsi LPG sudah meningkat. Namun ia percaya dengan tambahan pasokan LPG kebutuhan LPG masyarakat dapat terpenuhi. "Saya yakin LPG ini bisa diamankan dengan baik," tuturnya.

Selain itu sebagai langkah antisipatif menghindari kelangkaan di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, Pertamina juga menyiagakan Pangkalan dan Pengecer Siaga LPG 2017 yang akan beroperasi secara penuh, diharapkan dengan petugas-petugas siaga ini maka kelangkaan LPG tidak lagi terulang. (rm)

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian program "BBM satu harga" di seluruh pelosok tanah air baru mencapai 12 titik dari rencana 54 titik di tahun 2017.

Terkait kesepakatan OPEC ini, tadinya pemerintah dan Pertamina optimis kenaikan harga minyak akibat kebijakan OPEC itu tak akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus BBM Subdidi di Papua. Langkah itu dilakukan untuk mengamankan kebijakan Presiden soal penetapan BBM satu harga di wilayah Papua.

Ada 50 personil yang ditunjuk sebagai anggota Satgas khusus BBM Subsidi ini. "Ini salah satu jawaban dari tuntutan masyarakat Papua kepada pemerintah atas ketidak adilan yang terjadi selama ini," kata Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw, saat pengukuhkan Satgas BBM Satu Harga di Papua, Sabtu (26/11).

Tugas dari Satgas adalah melakukan pengawasan dan pengamanan kebijakan BBM satu harga di seluruh wilayah Papua. Mereka bertugas
mengawal distribusi BBM mulai dari Depot Pertamina sampai kabupaten tujuan penjualan BBM ke masyarakat. Terutama di daerah yang dulunya harga BBM mencapai Rp50.000 – Rp100.000 per liter. Mereka juga akan bekerjasama dengan Pertamina MOR VIII Maluku-Papua. (rm/dtc)

Pemerintah kembali menunjuk PT Aneka Kimia Raya (AKR) Corporindo Tbk (AKRA) menjadi pendamping PT Pertamina  (Persero) untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM)  bersubsidi.

Biosolar yang tercampur air merupakan produk BBM yang tidak memenuhi kualitas standar bahkan membahayakan keselamatan konsumen.