JAKARTA, GRESNEWS.COM - Indonesia mengajukan usulan agar negara-negara berkembang dan Least Developed Countries (LDCs) diberikan keleluasan pengaturan terhadap perikanan skala kecil dan artisanal dalam perundingan pembentukan disiplin mengenai subsidi perikananan di WTO yang digelar di Markas Besar WTO di Jenewa (17-18/7).

Keleluasaan pengaturan itu diantara terkait pemberian subsidi terhadap perikanan kecil dan artisanal. Usulan itu didorong karena Indonesia memiliki setidaknya 600.000 kapal kecil yang menjadi tempat bergantungnya kehidupan nelayan kecil.

Selain meminta adanya keleluasaan pengaturan. Indonesia juga mengusulkan pembuatan bentuk-bentuk larangan yang jelas, dan tegas bagi aktivitas IUU Fishing.

Indonesia menyatakan bersikap sangat tegas dalam pemberantasan kegiatan IUU Fishing, yang  merugikan secara ekonomis dan sosial. Untuk itu, Indonesia berpandangan tidak perlunya ada pengecualian terhadap pelaranggan subsidi yang terkait atau berkontribusi terhadap tindakan IUU Fishing.

Dalam kesempatan itu delegasi RI juga menyampaikan revisi proposal Indonesia berdasarkan masukan yang diterima dari anggota dalam perundingan sebelumnya pada pertengahan bulan Juni 2017 yang lalu.

"Proposal yang diajukan oleh Indonesia sekarang lebih tegas mengenai hal tersebut," ungkap Delegasi RI dalam pertemuan tersebut seperti dikutip kemlu.go.id.

Pertemuan itu membahas beberapa proposal dari anggota, seperti Indonesia, Uni Eropa, Norwegia, kelompok Amerika Latin, kelompok LDCs dan kelompok African, Caribbean, and Pacific Countries (ACP).

Sebagaimana diketahui, menuju Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO ke-11 di Buenos Aires, bulan Desember 2017 mendatang. WTO membahasa sejumlah isu runding, antara lain isu tentang subsidi perikanan.

Dengan adanya  enam proposal tekstual saat ini, banyak anggota WTO menilai bahwa pembentukan disiplin mengenai subsidi perikanan dipandang sebagai salah satu isu yang dapat disepakati pada KTM. Hal ini mengingat pelarangan terhadap subsidi perikanan dipandang sebagai suatu perangkat efektif untuk memberantas IUU Fishing. Pembahasan secara intensif isu tersebut rencananya akan kembali digelar setelah masa jeda musim panas bulan Agustus di Jenewa.

Dalam perundingan WTO mengenai subsidi perikanan tersebut, Indonesia diwakili oleh delegasi dari Kementerian Luar Negeri dan PTRI Jenewa. (rm)

Panel Organisasi Perdagangan Internasional Word Trade Organization (WTO) memutuskan memenangkan gugatan Amerika dan Zelandia Baru atas kebijakan restriksi (pembatasan) impor produk agrikultur oleh Indonesia.

Semua perjanjian-perjanjian tersebut dibuat oleh sebuah pemerintahan yang dengan sadar melangkahi amanat Pancasila dan UUD 1945. Selama ini barang-barang impor menjadi salah satu pintu utama korupsi di Indonesia. Salah satunya kasus impor daging sapi yang melibatkan petinggi Partai keadilan Sejahtera.

Seperti diketahui, subsidi pertanian dalam kurun lima tahun terakhir hanya sebesar sekitar Rp 30 triliun saja. Bandingkan dengan subsidi Uni Eropa yang menganggarkan Rp 1300 triliun untuk menyubsidi petaninya. Atau Amerika Serikat sebesar Rp 1100 triliun.

Kesepakatan ini akan membuka lowongan pekerjaan bagi 21 juta orang, dimana 18 juta berada di negara-negara berkembang. Kesepakatan dicapai setelah Kuba yang sebelumnya menolak akhirnya melunak, setelah Amerika Serikat (AS) menyatakan kesediaan untuk menghentikan embargo produk Kuba.

Organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) saat ini tengah bersiap untuk melakukan suksesi posisi direktur jenderal. Direktur jenderal saat ini yaitu Pascal Lamy dari Perancis akan selesai masa jabatannya pada 31 Agustus 2013