Referendum yang dilakukan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa atau lebih tenar disebut Brexit (Britain Exit) dinilai tak akan membawa pengaruh besar pada situasi ekonomi di Indonesia. Meski begitu, pemerintah menegaskan, akan tetap mewaspadai dampak sekecil apapun terkait langkah Inggris itu.

Pemerintah  dalam kerjasama IEU-CEPA diminta tidak terfokus kepada aspek perdagangan dengan mengejar peningkatan ekspor.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan kasus perbudakan di Benjina, Kepulauan Aru, Maluku, menjadi perhatian publik internasional. Sebagai tuan rumah, Indonesia hingga saat ini masih diminta keterangan dan penjelasan oleh Uni Eropa terkait kasus perbudakan Benjina.

Persetujuan kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) dalam penegakan hukum, tata kelola, serta perdagangan bidang kehutanan (Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement Governance and Trade--VPA/FLEGT) yang ditandatangani pada tanggal 30 September lalu di Brussels, Belgia, dinilai cacat.

Saat ini adalah situasi yang sangat krusial, dimana agenda pemberantasan korupsi menghadapi tantangan dan resistensi yang luar biasa.

"Terus terang, kami hadir di sini bukan untuk menerima pelajaran dalam hal demokrasi atau bagaimana menangani masalah perekonomian," tegas Barosso, menjawab pertanyaan tentang alasan mengapa pemerintahan di kawasan utara Amerika harus membantu Uni Eropa untuk keluar dari krisis.