KALANGAN masyarakat sipil diperlukan terus untuk memperkaya pendekatan dan strategi guna menggerakkan pemberantasan korupsi oleh pemerintah dengan lebih fokus pada target-target yang ingin dicapai oleh Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

"Saat ini adalah situasi yang sangat krusial, dimana agenda pemberantasan korupsi menghadapi tantangan dan resistensi yang luar biasa, sehingga keberhasilan mengatasi hal ini akan sangat menentukan perkembangan pemberantasan korupsi di masa-masa mendatang," kata Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki kemarin dalam acara Forum Antikorupsi Indonesia ke-3 di Jakarta.
 
Teten mengatakan, Forum Antikorupsi berusaha melibatkan kementerian, lembaga dan masyarakat sipil untuk merespon Stranas PPK menjadi program bersama yang sinergis untuk  mencapai Indonesia yang lebih baik.

"Problem-problem kerjasama dan koordinasi antarkementerian dan lembaga yang selama ini jadi penghambat efektivitas kebijakan antikorupsi harus dicari pemecahannya sehingga gerak pemberantasan korupsi bisa lebih cepat," kata Teten.
 
Tahun 2014 ditargetkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mencapai skor 5.0  (saat ini 3.0) dan peringkat kemudahan berusaha 75 saat ini 129.

Sementara itu, Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)  Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, implementasi Strategi Anti-Korupsi Nasional adalah penting dan harus dipantau oleh semua pemangku kepentingan.

"Bappenas diberi mandat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 sebagai badan koordinasi untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan implementasi Strategi Anti-Korupsi Nasional," kata Lukita.

Forum Anti-Korupsi Indonesia menyediakan sebuah forum untuk diskusi-diskusi pencegahan  korupsi dan praktik-praktik terbaiknya, dan mendukung implementasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dukungan terhadap perjuangan melawan korupsi di Indonesia adalah sebuah proyek yang didanai oleh Uni Eropa (2,395,093 EURO).

Memperkuat Kapasitas Lembaga-lembaga Anti-Korupsi di Indonesia adalah sebuah proyek yang didanai oleh kedutaan besar Kerajaan Norwegia (2,368,258 dollar Amerika).

BACA JUGA:
Tags