Besarnya keterlibatan pihak swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik ini menimbulkan kekhawatiran sejumlah  pihak.

Sejumlah pasal dalam UU Ketenagalistrikan ini digugat Serikat Pekerja PLN lantaran mengulang pasal sebelumnya yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004 lalu.

Biaya tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk
kepentingan umum, yakni  PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan lembaga inspeksi teknik tegangan rendah.

Pemohon menilai ada standar ganda dalam pembelakuan UU Ketenagalistrikan. Selain memuat potensi unbundling (pemisahan usaha) yang menyiratkan semangat liberalisasi, mekanisme pasar bebas, berakhirnya monopoli PLN dan privatisasi. Di sisi lain, ada pasal-pasal yang mencegah unbundling karena tarif listrik diatur negara.

Dinilai mengandung ´standar ganda´ Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan kembali diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.