JAKARTA, GRESNEWS.COM - Mahkamah Agung lewat putusan Nomor 31 K/Pdt/2017, telah memerintahkan penghentian privatisasi/swastanisasi air minum. Penghentian privatisasi air ini merupakan jawaban atas masalah penurunan muka tanah di Jakarta yang mencapai 10-12 cm per tahun. Pasalnya privatisasi air minum tersebut memaksa warga Jakarta menggunakan air tanah dan menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah atau land subsidence.

Tanggul Laut Raksasa dianggap sebagai satu-satunya pelindung banjir rob akibat dari penurunan muka tanah menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan oleh Jakarta.

Sebab utama penurunan muka tanah yaitu pengambilan air tanah bisa dihentikan dengan memastikan akses atas air minum dan air bersih dipenuhi oleh Pemerintah.

"Putusan MA tersebut menjadi jawaban atas solusi penurunan muka tanah di Jakarta yang menjadi alasan untuk mendorong proyek tanggul laut raksasa. Putusan tersebut menjadi preseden bagi pemerintah untuk segera memastikan rakyat jakarta dapat mengakses air minum dan menghentikan segala pengambilan air tanah. Proyek tanggul laut yang bermaksud menjadi pelindung Jakarta dari banjir rob menjadi tidak relevan dan tidak dibutuhkan karena berdasarkan putusan MA tersebut pemerintah harus memastikan akses atas air minum," kata Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Marthin Hadiwinata dalam siaran pers yang diterima gresnews.com, Minggu (15/10).

Penurunan muka tanah di Jakarta menjadi alasan yang dipakai pemerintah untuk mendorong proyek tanggul laut di Teluk Jakarta sebagai satu-satunya solusi pelindung dari banjir rob dari laut. Padahal jika berkaca dari pengalaman Tokyo, penurunan muka tanah dapat dihentikan dengan tidak sama sekali menggunakan air tanah dalam kurun waktu 10 Tahun.

Sehingga proyek tanggul laut yang didorong sebagai Proyek Strategis Nasional dalan Perpres No 3/2016 Tentang Percepatan Proyek Infrastruktur Nasional tidak dibutuhkan dan tidak relevan untuk penyelamatan Jakarta dari ancaman banjir rob.

"Di sisi lain, proyek tanggul laut yang berbeda dan terpisah dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta diintegrasikan hanya dalam konteks finansialisasi pembiayaannya. Dimana proyek tanggul laut akan dibiayai dari kontribusi hasil penjualan properti diatas pulau-pulau palsu tersebut," terang Marthin.

Proyek Tanggul laut yang sebelumnya bertajuk NCICD di Teluk Jakarta adalah salah satu proyek strategis nasional. Perencanaan proyek tanggul laut ini awalnya sebagai bantuan dari Kerajaan Belanda namun berganti menjadi sarana untuk memfasilitasi perdagangan jasa korporasi multinasional asal Belanda untuk mendapatkan keuntungan dari jasa pengerukan dan reklamasi.

"Perubahan paradigma ini dikenal dengan istilah ´shifting from aid to trade´ yang menjadi polemik di banyak negara berkembang termasuk Indonesia sebagai prioritas perubahan paradigma tersebut," pungkas Marthin. (mag)

Air sebagai komoditas utama masyarakat menuntut pengelolaan yang jauh dari perhitungan profit ekonomis karena air merupakan hak asasi manusia yang mesti mendapat jaminan dari pemerintah. Karena itu pihak Jaringan Advokasi Hak atas Air menilai, komersialisasi air bertentangan dengan amanat konstitusi.

Reza mengatakan, jika negara terus abai terhadap kebutuhan masyarakat dan membiarkan kasus-kasus privatisasi air terjadi, maka sudah saatnya negara diadukan ke lembaga tinggi internasional seperti PBB.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kanan), mantan Menteri Pekerjaan Umum, Erna Witoelar (kedua kanan), dan mantan Menteri PU Djoko Kirmanto (ketiga kiri) serta Gubernur DKi Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) saat menghadiri acara Pameran Water Cities dan Sanitasi Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Rabu (27/5).

Kesepakatan Kemitraan Penyelamatan Air tersebut ditandatangani oleh tujuh kementerian.

Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Taufik Widjoyono (kedua kiri) mengunjungi stan pameran dalam rangka Hari Air Dunia XXIII di Waduk Pluit, Jakarta Utara (9/5).

Maka muncul lah rencana agar warga yang kesulitan air agar bisa menghubungi perusahaan yang ditunjuk pemerintah DKI Jakarta yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya.

Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, M. Basuki Hadimuljono tentang Izin penggunaan sumber daya air dituding mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Surat edaran tersebut justru terus memberi ruang penguasaan atas sumber-sumber air bagi kelompok-kelompok swasta.

Air bagi warga pesisir menjadi persoalan yang pelik. Sebab masyarakat pesisir yang didominasi warga berprofesi nelayan menjadikan air sebagai kebutuhan dasar yang yang utama, sebab di wilayah pesisir biasanya sulit untuk mendapatkan air bersih.

Kedua perusahaan tersebut masih mempertimbangkan untuk meneruskan perjanjian antara mereka atau meminta ganti rugi atas investasi pada PDAM sejak 1998.

Data audit BPK mengungkapkan PAM Jaya tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagai badan hukum yang berwenang melakukan pengusahaan, penyediaan, dan pendistribusian air minum.

Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan perjanjian privatisasi air menjadi kabar gembira bagi kaum perempuan. Sebab perempuan menjadi orang pertama yang terbebani ketika terjadi kelangkaan air bersih.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan untuk menghapus privatisasi air.

Di Kawasan Gunung Halimun Salak, Gede Pangrango, Puncak Bogor, Bandung Utara, Ciremai mata-mata air hilang oleh aktivitas pembangunan hutan beton seperti villa, hotel, apartemen dan sarana-sarana komersil.

Putusan ini menjadi sangat penting, kata kuasa hukum KMMSAJ, Muhammad Isnur kepada gresnews.com, karena gugatan itu diajukan untuk kepentingan masyarakat DKI Jakarta agar mendapatkan layanan air yang berkualitas dan dapat diakses oleh setiap warga negara termasuk mereka yang miskin.