JAKARTA, GRESNEWS.COM – Kuasa hukum Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Arif Maulana mempertanyakan wacana Ahok yang ingin menyerahkan pengelolaan air di Jakarta kepada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Arif, Ahok seharusnya mulai mendorong PAM Jaya untuk mengerjakan sendiri pengelolaan air Jakarta secara mandiri.

"Sekalian mempersiapkan diri dalam proses pengambilalihan dari swasta," ujar Arif saat dihubungi Gresnews.com, Jumat (24/4).

Menurutnya, BUMD yang relevan mengelola air adalah PAM Jaya. "Lagipula kalaupun dua perusahaan swasta rekanan PAM, Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Aetra tidak menjalankan kontrak kerjasama dengan baik, maka pemerintah provinsi DKI Jakarta berhak mengajukan gugatan atas kinerja perusahaan tersebut," tegasnya.

Dia mengaku heran dengan rencana Ahok yang justru akan menyerahkan pengelolaan air secara mandiri alias swakelola itu kepada perusahaan yang ditunjuk pemerintah DKI Jakarta yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya. Padahal menurut Arif, justru pihak PAM Jaya-lah yang berhak melakukan swakelola air Jakarta.

Sebelumnya, KMMSAJ menggugat kontrak antara Palyja dan Aetra dengan PAM Jaya soal pengelolaan air di Jakarta. Hasilnya majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk membatalkan kontrak perjanjian tersebut.

Pasca putusan tersebut, Ahok berencana mengubah sistem pengelolaan air menjadi sistem swakelola lantaran khawatir sengketa pengelolaan yang dihadapi Palyja dan Aetra akan mengganggu pelayanan pengelolaan air bagi warga Jakarta. Maka muncul lah rencana agar warga yang kesulitan air agar bisa menghubungi perusahaan yang ditunjuk pemerintah DKI Jakarta yaitu PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya.

Terkait hal ini, Coorporate Secretary Aetra Pratama S Adi mengatakan, Aetra sudah bertemu dengan PAM Jaya untuk membahas kegiatan operasional pelayanan air. Dalam pertemuan tersebut Aetra berkomitmen untuk tetap melaksanakan pelayanan pengelolaan air sesuai dengan perjanjian yang ada.

"Kami tetap support kegiatan operasional tanpa mengurangi kewajiban yang harus kami penuhi," kata Pratama kepada Gresnews.com pada kesempatan terpisah.

Saat ditanya soal wacana Ahok tentang swakelola air, ia menyatakan belum mengetahui rencana tersebut. Tapi, kata Arif, perusahaan akan melihat lebih detail dulu wacana tersebut untuk memastikan apakah rencana Ahok sejalan dengan program Aetra dalam pengelolaan air di Jakarta. 

BACA JUGA:
Tags