Bolak-baliknya berkas Denny disampaikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah. Menurutnya, ada beberapa syarat materil setelah diteliti masih diperlukan perbaikan. 

Amir mengakui dirinya hanya satu kali menghadiri rapat membahas payment gateway pada pertengahan September 2014.

Denny diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Payment Gateway Kemenkum HAM tahun 2014.

Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Taufiequrrahman Ruki mengatakan Bareskrim memang telah meminta izin darinya untuk memeriksa pejabat struktural itu.

Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan Denny atas dugaan korupsi proyek payment gateway. Kasus dugaan korupsi dalam program ini bermula atas laporan Andi Syamsul Bahri pada 10 Februari 2015.

Perkara yang dimulai penyelidikan sejak Desember 2014 lalu itu ternyata diduga kuat melibatkan dua vendor yaitu PT Nusa Satu Inti Artha sebagai penyedia payment switch dan payment aggregator-dengan nama produk Doku.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana dituding memiliki peran penting dalam korupsi Payment Gateway (PG). Polisi menuding Denny-lah yang memfasilitasi vendor mulai dari penunjukan hingga pengumpul dana dari pembuat paspor.

Banyak kejanggalan atas sangkaan yang diterima kliennya ini. Salah satunya tentang cepatnya proses mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka Guru Besar Universitas Gajah Mada itu.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana berkeyakinan tidak ada korupsi dalam proyek Payment Gateway di Kementerian Hukum dan HAM.