JAKARTA, GRESNEWS.COM - Setelah sempat mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali keanggotaannya di organisasi negara pengekspor minyak OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). Belakangan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tetap membekukan keanggotaan di organisasi tersebut. Keputusan tersebut, menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Kita sesuai arahan pak Presiden tetap ´freeze´ dulu," ujar Arcandra, di Jakarta, Selasa (5/12) malam.

Arcandra menjelaskan, bahwa pemenuhan kebutuhan minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri semata-mata akan didasarkan pada keekonomian dan harga yang paling baik.

"Impor minyak, keputusan dilihat dari sisi komersial, not necessary kita harus dari (anggota) OPEC, selama harga ekonomis dan terbaik, kita bisa impor dari mana saja," ujar Archandra.

Keputusan pemerintah Indonesia terkait status keanggotaan  ini, menurut Arcandra, telah disampaikan pihaknya melalui surat ke OPEC.

"Statusnya seperti apa adanya sekarang. Iya, kita ditawari sebulan yang lalu dan (sudah) kita jawab. Kita tetap pada kondisi untuk tetap di freeze," tegas Arcandra, seperti dikutip esdm.go.id.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal OPEC, menyamaikan bahwa Indonesia memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas undangan OPEC kepada Indonesia. Bagi Indonesia, OPEC memainkan peran penting dalam perekonomian dan kebijakan energi Nasional.

"Namun, dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, sepanjang kebijakan pemangkasan produksi minyak mentah (restriksi) dilakukan, Indonesia mengambil sikap untuk tidak menjadi anggota penuh OPEC," tulis surat Jonan itu.

Indonesia berharap untuk dapat melanjutkan keanggotaan OPEC pada waktunya dan secara aktif mengambil bagian dalam keseimbangan minyak global yang berkelanjutan di masa depan.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah memutuskan untuk membekukan sementara keanggotaannya di OPEC. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, pada 30 November 2016 lalu.

Keputusan itu diambil pemerintah menyusul keputusan sidang OPEC yang memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari. Sidang OPEC meminta Indonesia memotong sekitar 5 persen dari produksinya, atau sekitar 37 ribu barel per hari.

Putusan tersebut dinilai memberatkan Indonesia,  dimana kebutuhan pasokan minyak mentah untuk dalam negeri masih tinggi dan penerimaan migas masih dibutuhkan dalam APBN. Untuk itu Indonesia memilih membekukan keanggotaan di OPEC, sejak saat itu. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sejumlah negara anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) meminta Indonesia kembali mengaktifkan keanggotaanya di organisasi negara-negara pengekspor minyak tersebut. Permintaan itu sebelumnya disampaikan Menteri Energi Arab Saudi dan Menteri Energi Persatuan Emirat Arab (PEA).

Sebab sejak 30 November 2016 lalu pemerintah Indonesia telah memutuskan membekukan sementara keanggotaannya di OPEC. Keputusan itu diambil menyusul keputusan organisasi itu untuk memotong produksi minyak mentah Indonesia sebesar 1,2 juta barel perhari dalam sidang OPEC ke -171 di Wina, Australia.

Menanggapi permintaan itu Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko mengatakan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengirimkan surat kepada Sekretariat OPEC pada 24 Mei 2017.

Dalam suratnya itu,  menurut Sujatmiko, Indonesia mengajukan sejumlah syarat terkait proses reaktivasi keanggotanya di OPEC. Diantaranya Indonesia meminta syarat bahwa produksi minyak mentah Indonesia tidak dipotong, sebagaimana negara-negara anggota OPEC lainnya.

"Indonesia akan reaktivasi keangotaan jika tidak ada pemotongan produksi harian, mengingat produksi harian Indonesia sudah menurun," jelas Sujatmiko, seperti dilansir esdm.go.id.

Sujatmiko lebih jauh menjelaskan bahwa secara organisasi, keberadaan Indonesia dalam keanggotaan OPEC memiliki sejarah panjang. Pemerintah bersedia menerima tawaran itu dengan pertimbangan, jika permintaan aktifnya kembali Indonesia di OPEC membawa kebaikan, maka hubungan baik dan kedekatan dengan negara-negara produsen minyak diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

"Diharapkan Indonesia mendapatkan manfaat seperti peluang investasi hulu migas dan harga khusus (kesepakatan langsung) untuk pembelian minyak bumi dari negara-negara Anggota OPEC. Lazimnya, hubungan bilateral atau multilateral yang telah terjalin akan memudahkan setiap proses," lanjut Sujatmiko.

Menyikapi adanya komitmen pemotongan produksi minyak bumi harian bagi negara-negara OPEC. Sujatmiko menegaskan, bahwa proses reaktivasi ini merupakan permintaan dari Arab Saudi dan PEA.
"Sehingga Menteri ESDM, dalam surat yang dikirimkan ke OPEC, menyatakan reaktivasi akan dilakukan dengan syarat, yaitu tanpa memotong produksi," ujarnya.

Seperti diketahui Menteri Jonan dalam sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, Rabu, 30 November 2016  menyampaikan Indonesia memutuskan untuk membekukan keanggotaannya dari OPEC. Keputusan itu menyusul keputusan sidang OPEC yang memotong produksi minyak mentah di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari.

Sidang OPEC meminta Indonesia memotong sekitar 5 persen produksinya, atau sekitar 37 ribu barel per hari. Padahal saat itu, kebutuhan penerimaan negara masih besar. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 disepakati produksi minyak di 2017 telah turun sebesar 5 ribu barel dibandingkan sebelumnya. (rm)

Dengan alasan ada kenaikan harga minyak mentah, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar bersubsidi pada awal tahun depan sebesar Rp500 per liter.

Dia merekomendasikan agar Indonesia tetap menjadi anggota OPEC dengan status observer, sehingga keinginan untuk berhubungan dengan-negara negara produsen tetap terjaga.

Tahun depan Indonesia rencananya akan kembali aktif di Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), sebuah organisasi yang menjadi tempat berkumpulnya para negara pengekspor minyak bumi.