JAKARTA, GRESNEWS.COM - Pemerintah Indonesia menyatakan mengutuk serangan terror dengan bom rakitan yang terjadi di El-Arish, Sinai Utara, Mesir. Serangan yang terjadi di kota yang berjarak sekitar 450 km dari Kairo itu telah mengakibatkan 184 orang meninggal dan 125 orang luka-luka.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan duka cita dan simpati yang mendalam atas korban meninggal dan mendoakan agar korban luka segera pulih. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan setempat dan terus berupaya memantau perkembangan situasi di El-Arish.

Hingga saat ini dilaporkan belum ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Seperti di sebut situs kemlu.go.id, Menlu RI sendiri telah mengirimkan pesan duka cita dan simpati langsung kepada Menlu Mesir atas peristiwa tersebut.

Sebuah peristiwa ledakan bom IED atau bom rakitan dilancarkan oleh kelompok teroris tak dikenal di samping Masjid Ar-Raudhah, di Bir El-Abd, kota El-Arish, Sinai Utara, Mesir, Jumat kemarin.

Bom meledak saat sejumlah jamaah melaksanaan Sholat Jumat. Kelompok teroris tersebut dilaporkan juga menembaki para jamaah pascaledakan.

Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi menuturkan bahwa tidak ada warga Indonesia yang tinggal di kota El-Arish.  Bagi WNI yang berada di Mesir, diimbau untuk selalu waspada dan menghindari wilayah-wilayah yang rawan menjadi target teror di Mesir.

KBRI Kairo juga membuka hotline di +20 102 2229989 untuk warga yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler terkait peristiwa tersebut.

Adanya peristiwa itu Presiden Abdel Fattah al-Sisi langsung menggelar pertemuan darurat dengan menteri pertahanan dan menteri dalam negeri serta kepala badan intelijen. Pemerintah Mesir pun mengumumkan tiga hari berkabung secara nasional atas peristiwa serangan tersebut. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Duta Besar RI untuk Mesir Helmy Fauzi mengutuk serangan bom dan penembakan di Masjid Al-Rawdah di Bir al-Abed, Kota El-Arish, Mesir, yang menewaskan 184 orang. Helmy juga menyampaikan duka mendalam seraya mendoakan agar korban luka segera pulih.

"Atas nama rakyat Indonesia, Duta Besar RI menyampaikan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia berdiri bersama-sama dengan Mesir dalam peristiwa tragis ini dan perang melawan terorisme dan radikalisme," kata Helmy lewat keterangannya, Jumat (24/11).

Peristiwa ini terjadi setelah jemaah menunaikan ibadah salat Jumat. Para pelaku meledakkan bom dan melepaskan tembakan ke arah jemaah. Akibat serangan ini, sedikitnya 184 korban tewas dan 125 mengalami luka-luka.

Presiden Mesir Abdel Fatah al-Sisi langsung menyatakan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk menghormati para korban. Mesir memastikan insiden tersebut merupakan aksi teror. Kawasan Sinai sebelah utara dikenal sebagai basis dari kelompok militan ISIS. ISIS juga beberapa waktu lalu pernah mengklaim sebuah serangan yang pernah terjadi di kawasan tersebut.

Ledakan improvised explosive device (IED) itu diduga dilancarkan oleh kelompok teroris yang tidak dikenal. Setelah melancarkan serangan tersebut, pelaku melarikan diri. Saat ini petugas tengah melakukan pengejaran.

Helmy sendiri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jadi korban dari peristiwa tersebut. "Berdasarkan pemantauan KBRI Kairo dan pelacakan melalui sumber keamanan Mesir, sejauh ini diperoleh informasi tak ada WNI yang menjadi korban serangan tersebut," katanya.

Terkait tragedi ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau seluruh WNI yang berada di Mesir selalu waspada. "Bagi para WNI di Mesir, diharapkan untuk selalu waspada, berhati-hati, serta menghindari wilayah-wilayah yang rawan menjadi target teror," tulis akun Twitter resmi Kemlu RI @Portal_Kemlu_RI, Jumat (24/11).

Kemlu juga mengimbau para WNI selalu berhati-hati dan memastikan KBRI di Kairo memantau kondisi di wilayah tersebut. Kemlu juga memberikan nomor kontak bagi WNI yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut. "Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI Kairo +20 102 2229989," tulis akun tersebut. (dtc/mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyayangkan kembali terjadinya penangkapan mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) di Mesir. Seperti diketahui, dua mahasiswa WNI di Mesir kembali ditangkap karena memasuki wilayah yang dianggap sebagai basis kelompok radikal. Kejadian ini hanya berselang sebulan dari peristiwa penangkapan empat mahasiswa WNI dalam kasus serupa Juli lalu.

Dua mahasiswa WNI ditangkap oleh aparat keamanan Mesir saat berada di Kota Samanud. Diketahui, Kota Samanud menjadi perhatian khusus dari Mesir, karena dianggap kawasan Ikhwanul Muslimin, organisasi yang dipimpin Mohamed Mursi.

"Ada kasus dua mahasiswa lagi yang ditangkap. Mereka ini adalah mahasiswa yang mengambil barang di Kota Samanud, kemudian ditangkap ketika sedang belanja di toko. Padahal tidak ada perbuatan melawan hukum. Saya kira ini yang harus dibantu maksimal Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) kita, sebagai ujung tombak untuk melindungi para pelajar Indonesia di Mesir, yang jumlahnya mencapai 4000-an mahasiswa," kata Fadli saat menerima Ketua Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Idnonesia (PPMI) Mesir dan jajarannya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (14/8), seperti dikutip dpr.go.id.

Kasus ini menurut politisi F-Gerindra itu, hampir sama dengan kasus empat mahasiswa yang ditangkap awal Juli lalu. Mahasiswa itu ditangkap, tanpa ada kejelasan hukum dan keterangan yang jelas. Menanggapi hal itu, ia akan mengundang Dubes RI untuk Mesir, termasuk Dubes Mesir untuk Indonesia, guna membahas permasalahan itu.

"Nanti di DPR tentu akan saya melanjutkan ini ke Dubes kita untuk Mesir, Komisi I DPR dan jika memungkinkan saya akan undang Dubes Mesir untuk Indonesia, supaya kasus ini tidak terjadi berulang. Jangan sampai ada kriminalisasi dan salah tangkap lagi," pesan politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Ketua PPMI Mesir Pangeran Arsyad Ihsanulhaq melaporkan bahwa dua mahasiswa WNI ditangkap aparat keamanan Mesir pada tanggal 1 Agustus 2017 lalu. Keduanya ditangkap saat berada di Kota Samanud, sekitar tiga jam perjalanan dari Mesir. Muhammad Hadi dan Nurul Islami merupakan mahasiswa Universitas Al Azhar, berasal dari Sumatera Barat. Arsyad memastikan, dokumen para mahasiswa ini cukup lengkap.

Arsyad menjelaskan kronologi kejadian bermula saat ada evakuasi kepada mahasiswa Mesir yang ada di Samanud. Namun karena evakuasi berlangsung terburu-buru, keduanya belum membawa barang-barang pribadinya. Kemudian karena keduanya berencana untuk pulang ke Indonesia, mereka hendak mengambil barang-barang yang berada di flat, di Samanud.

"Saat mereka berada di Samanud karena hendak mengambil barang, ditangkap aparat keamanan. Kami prihatin dengan kondisinya, karena belum ganti baju dari 1 Agustus lalu. KBRI sudah melakukan himbauan, tetapi dua mahasiswa itu bukan mau tinggal di sana, tapi mengambil barang yang ada di flat-nya. Kami melihat tidak ada ancaman di Samanud, karena hal itu persoalan politik dalam negeri, dimana Samanud menjadi basis Mursi,´ jelas Arsyad.

Arsyad berharap, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus dan berusaha membebaskan mahasiswa yang ditangkap. Ia mendapat informasi, KBRI telah membentuk tim pengacara untuk membebaskan para mahasiswa, dan sudah bertemu dengan dua mahasiswa itu setelah 12 hari penangkapan.

"Tapi belum tampak hasil yang signifikan dari pertemuan terebut. Status belum jelas, apakah dapat bebas, atau terancam dideportasi. Jika deportasi, maka pendidikan tidak bisa dilanjutkan. Harapan kami, karena mereka tidak terlibat apapun, agar diberikan bantuan. Karena sejak ditangkap sejak 1 Agustus lalu, mereka tentu sangat mendapatkan pengalaman yang buruk," jelas Arsyad.

Arsyad menambahkan, Samanud menjadi salah satu daerah favorit mahasiswa Mesir karena biaya hidup yang murah. Kendati jaraknya jauh dari kampus di Kairo, tetap menjadi pilihan, karena mahasiswa tak diwajibkan setiap hari untuk belajar di kampus. (mag)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Kedutaan Besar RI di Cairo terus berupaya melakukan pembebasan terhadap dua mahasiswa Indonesia yang tengah menuntut ilmu universitas Al Azhar, Mesir.

Penangkapan terjadi ketika dua Mahasiswa, yang diidentifikasi bernama Muhammad Hadi dan Nurul Islami Elfis, tengah berusaha mengambil barang-barang mereka yang tertinggal di Desa  Samanud. Sebelumnya dua mahasiswa S1 Al Azhar itu telah meninggalkan desa tersebut ancam akan ditangkap Aparat Keamanan Mesir.  

Aparat keamanan Mesir akhir-akhir ini dikabarkan tengah melakukan razia besar-besaran terhadap gerakan atau perkumpulan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Mesir.

Sebelumnya Universitas Al Azhar juga telah melarang mahasiswanya untuk berguru kepada para sheikh yang tidak berafiliasi dengan Al Azhar yang umumnya berada di luar kota Cairo. Mereka juga melarang mahasiswa Al Azhar bertempat tinggal dan berguru dengan Sheikh di daerah Samanud karena diindikasikan di wilayah tersebut terdapat kelompok radikal yang berseberangan dengan Pemerintah Mesir.


Dua mahasiswa Indonesia itu juga sebenarnya telah menghindar untuk pergi daerah itu ke Cairo. Namun sejumlah barang-barang milik mereka masih tertinggal. Naas saat mereka akan mengambil barang-barang tersebut  mereka tertangkap aparat keamanan.


KBRI Cairo menyatakan telah menerima informasi tak resmi tentang penahanan dua mahasiswa Indonesia, di Desa Samanud.
Peristiwa penangkapan itu diinformasikan terjadi pada 1 Agustus 2017 . Penangkapan itu dilakukan aparat Kepolisian Aga di Samanud, wilayah Provinsi Dakhaliyah Mesir, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Cairo.  

Sejak memperoleh informasi itu KBRI Cairo berupaya melakukan perlindungan warganegara. KBRI Cairo terus berupaya berkomunikasi dengan Kemlu Mesir, National Security, Kementerian Dalam Negeri, dan aparat keamanan Mesir.  "Namun hingga saat ini KBRI Cairo belum menerima notifikasi resmi dari pihak-pihak terkait Mesir perihal penahanan dua mahasiswa Indonesia tersebut," tulis situs resmi Kemlu.go.id (11/8).

KBRI Cairo juga mengaku telah melakukan kunjungan ke Kantor Kepolisian Aga untuk dapat dipertemukan dengan kedua mahasiswa Indonesia tersebut dan meminta keduanya dapat dibebaskan. Namun aparat Kepolisian Aga menolak memberikan keterangan atau informasi terkait keberadaan keduanya. "Sehubungan dengan hal ini, KBRI akan menyiapkan pengacara untuk memberikan perlindungan hukum kepada kedua mahasiswa tersebut," sebut rilis tersebut.

KBRI Cairo melaporkan, sebelum adanya kejadian penangkapan itu, jauh hari telah menyampaikan imbauan kepada para mahasiswa Indonesia di Mesir untuk waspada terhadap gerakan atau perkumpulan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Mesir. Khususnya untuk memasuki wilayah terlarang seperti Desa Samanud.

Saat  para mahasiswa Al Azhar yang bertempat tinggal di Samanud meninggalkan Samanud untuk pindah ke Cairo karena kekhawatiran ditangkap aparat keamanan Mesir, KBRI Cairo telah menawarkan bantuan untuk membantu mengambilkan barang-barang mahasiswa yang tertinggal di desa Samanud. "Namun tawaran ini ditolak oleh para mahasiswa tersebut, " dalih KBRI Cairo melalui rilisnya.

KBRI Cairo menyatakan akan kembali menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Mesir, National Security, dan Kementerian Dalam Negeri Mesir untuk menegaskan pentingnya kedua negara memiliki MoU mengenai “Mandatory  Consular Notification’’ untuk melindungi warga negara kedua negara jika terdapat penangkapan oleh aparat keamanan  atas warga negaranya di negara lainnya.

Kesepakatan itu  untuk mencegah berulangnya kasus penangkapan tanpa notifikasi. Selain itu, KBRI Cairo masih meminta kemudahan akses bertemu dengan WNI yang ditahan di Mesir. (rm)

JAKARTA, GRESNEWS.COM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo, Mesir, dapat bersungguh-sungguh melindungi dan memperjuangkan empat mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap oleh otoritas keamanan Mesir.

"Kita berharap kepada KBRI supaya mereka mendapat perlindungan hukum, dan beraktivitas kembali. Karena tidak ada hal-hal yang menyalahi aturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh empat mahasiswa itu," kata Fadli, usai menerima keluarga empat mahasiswa itu beserta tim advokasi, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/7), seperti dikutip dpr.go.id.

Keempat mahasiswa Al Azhar University itu ditangkap karena berada di wilayah terlarang yaitu Samanud. Mahasiswa tingkat sarjana dan pasca sarjana itu berasal dari Bandung, Lampung, Bontang dan Surabaya, bernama Adi Kurniawan, Achmad Afandi Abdul Muis, Rifai Mujahidin Al Haq dan Mufqi Al Banna.

Politisi F-Gerindra itu menyayangkan, semenjak empat mahasiswa itu ditahan pada 3 Juni lalu, tak ada kejelasan proses hukum. Seharusnya, menurut Fadli, KBRI bertugas melindungi dan melayani kepentingan WNI yang ada di luar negeri.

Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, politisi asal dapil Jawa Barat itu akan segera menyurati Kementerian Luar Negeri, dan berkomunikasi dengan KBRI di Mesir, termasuk menyampaikan permasalahan ini kepada Duta Besar Mesir di Indonesia. "Harus ada upaya konkret untuk melindungi WNI, akan kita tanyakan kepada Kementerian Luar Negeri," tegas Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan DPR RI itu.

Sebelumnya, Tim Pengacara dari keempat mahasiswa itu, Heru Susetyo mengatakan, semenjak ditahan pada 3 Juni lalu, tak ada kejelasan hukum. Bahkan, KBRI di Kairo pun dinilai menemui jalan buntu.

"Tak ada kejelasan. Belakangan informasinya malah simpang siur. Keluarga juga tidak bisa komunikasi dengan mahasiswa. Jangan sampai di deportasi, karena nanti tidak bisa melanjutkan pendidikannya," kata Heru.

Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Mesir Ahmad Baihaqi membenarkan keempat mahasiswa tersebut ditahan oleh otoritas keamanan Mesir sejak 3 Juni lalu, karena
memasuki wilayah terlarang, Samanud. Baihaqi menuturkan, pemerintah Mesir telah menetapkan wilayah Samanud dalam kategori zona merah karena wilayah tersebut dianggap sebagai markas teroris.

Di Samanud juga terdapat seorang syeikh yang dianggap selalu berseberangan dengan pemerintah Mesir. "KBRI sudah banyak memberikan upaya seperti memberikan identitas empat mahasiswa tersebut ke kepolisian namun mereka tidak percaya karena ini markas teroris. Kasusnya tidak bisa dimanfaatkan pemerintah Mesir. Kalau sudah tertangkap maka susah untuk keluar maka harus dideportasi," jelas Baihaqi. (mag)

Stasiun Televisi Pemerintah Mesir mencabut larangan memakai jilbab bagi para presenternya. Larangan itu telah berlangsung selama satu dekade.

Kabinet baru Mesir secara resmi sudah diumumkan oleh Perdana Menteri Hisham Qandil, Kamis (2/8).  Dalam susunan kabinet itu, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Hussein Tantawi tetap menjabat sebagai menteri pertahanan.

"Aparat keamanan telah mengendalikan bentrokan itu, dan beberapa orang yang cedera telah dilarikan ke rumah sakit,"

Para pengunjuk rasa menuding militer tak berniat menjalankan amanat reformasi, termasuk mengadili Mubarak.

Sekitar 800 orang diperkirakan telah kehilangan nyawa mereka selama kerusuhan 18-hari.