Agar status media sosial anda tidak mengirim anda ke penjara, ada yang perlu dicermati dari penggunaan media sosial. Agar tidak terjadi kasus seperti apa yang dialami Prita Mulyasari dan dr Ira Simatupang, mereka dikenakan pasal pencemaran nama baik.
Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggugat cerai istrinya, Veronica Tan (Vero). Sidang perdana akan berlangsung Rabu, 31 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan agenda mediasi. Bisakah keduanya berdamai?
Dengan mencampuradukkan berbagai perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan ujaran kebencian, SE ini dikhawatirkan justru bias dan gagal menangani kasus penyebaran kebencian yang sesungguhnya.
Jika watak Orde Baru memang kembali berkembang, menurut Mudhofir, buruh tak akan segan untuk melawan. "Saya kutip pernyataan Wiji Thukul, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata lawan,” tandas Mudhofir.
Penggunaan media sosial kerap disalahgunakan sebagai sarana penghasutan dan penebar kebencian. Disisi lain polisi gamang melakukan menegakkan hukum, karena kerap dituding melanggar kebebasan berpendapat.
Diskusi tersebut merupakan salah satu upaya memberi wawasan terhadap peserta yang terdiri dari jurnalis dan pegiat jurnalistik dari organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Malang, khususnya mengenai media siber dan masalah pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik serta Undang-undangnya.
Koran Cosmo Malaysia bekerja sama dengan LKBN Antara Indonesia membuat liputan khusus tentang kabar Indonesia yang segmentasinya untuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Malaysia.
Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin mengabulkan pengujian Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH, yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah, General Manager Sumatera Light South PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), terpidana empat tahun penjara kasus pengelolaan limbah tanpa izin.
Kali ini Kejaksaan Agung menyelidiki keterlibatan orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan SKK Migas. Sebab tak mungkin korupsi dilakukan pihak swasta tanpa melibatkan unsur pemerintah.
Kejaksaan Agung segera melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi bioremediasi senilai US$270 juta. Dalam waktu dekat tim penyidik bakal memanggil Deputi Perizinan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
Selain itu, Widyo juga memerintahkan menyita aset-aset dalam proyek milik CPI termasuk sejumlah alat-alat begerak berupa mobil dan truk di Pekanbaru, Riau sebanyak 18 unit mobil.
