Ketentuan itu didalamnya mewajibkan hakim agar menghindari dan harus berperilaku tidak tercela, hakim wajib menjaga kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan profesi.

Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berinisial JE diajukan ke Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Menurut KY, banyaknya hakim yang diberi sanksi karena terbukti melakukan selingkuh disebabkan moral dan kepribadian hakim yang bermasalah. Bukan terkait dengan jarak yang jauh antara suami atau istri dan keluarganya.

Dari sudut pandang pakar kriminologi Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala, kasus perselingkuhan itu dilatarbelakangi dorongan hasrat manusia yang lebih besar dibandingkan ketakutan pada kode etik dan pedoman perilaku hakim. "Kode etik adalah barang mati yang tergantung pada orangnya mau mematuhi atau tidak, tapi orang akan patuh jika mereka benar-benar merasa di awasi," kata Adrianus kepada Gresnews.com.

Ramlan hanyalah salah satu dari sepuluh hakim yang dihadapkan ke majelis sidang etik sepanjang Februari-Maret ini karena dinilai telah melakukan berbagai pelanggaran etika. Rabu (5/3) kemarin MKH kembali menghukum pasangan selingkuh Hakim PTUN Surabaya Puji Rahayu dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjar Masin Jumanto. MKH menjatuhkan hukuman pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

Sementara itu Komisi Yudisial (KY), telah menerima 1.644 laporan terkait adanya dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh hakim sepanjang Januari-September 2013. Dan 183 hakim diantaranya sudah diperiksa. Dari total 183 yang diperiksa, 96 di antaranya direkomendasikan KY untuk mendapat sanksi.