Proses laporan BPKP tersebut melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Dia menilai yang paling berwenang menentukan apakah ada kerugian negara dalam laporan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan BPKP.

Nasib Alex Usman memang bak sudah jatuh tertimpa tangga. Pasalnya menjelang vonis kasus UPS, pihak Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri yang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan alat digital education classroom di SMA se-Jakbar, juga menetapkan Alex Usman sebagai tersangka.

Soal ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Haju Lulung pernah melontarkan pernyataan keterlibatan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus UPS ini.

Penerimaan uang untuk Alex juga diutarakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dan juga anak buahnya, Mindo Rosalina Manulang. 

Lulung menegaskan yang memasukkan program pengadaan UPS bukan DPRD tapi eksekutif. 

Jaksa Tasjrifin membeberkan bagaimana kronologi kejadian kasus yang memantik keributan antara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta.