Keluarga dimaksud adalah keluarga tersangka Suprijatna Tamara yang merupakan Komisaris PT Trias Jaya Perkasa.

Bahkan, Alexander menuding dakwaan yang dibuat hanya berdasarkan asumsi Jaksa KPK dan hanya diperoleh dari keterangan Akil Mochtar.

Walaupun vonis ini jauh dibawah tuntutan Jaksa KPK sebelumnya yaitu 10 tahun penjara, Atut tetap menganggap keputusan ini tidak sesuai harapannya.

Drama yang dibangun Atut ini rupanya cukup "manjur" untuk mempengaruhi suasana hati majelis hakim. Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji pun sempat merasa iba mendengar pembelaan tersebut.

Setelah pemeriksaan, penyidik menyimpulkan telah cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap Mamak.

Dalam kasus yang kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung itu, ditemukan dugaan adanya pengaturan pemenang lelang proyek yang diduga dilakukan oleh Airin.

Miftah menyatakan korupsi di Tangerang khususnya melibatkan banyak pihak. Termasuk keterlibatan pejabat-pejabatnya.

Namun rupanya tekad Wawan untuk bersaksi bisa dipahami. Lewat kesaksiannya, Wawan ternyata memang ingin melindungi sang kakak dari dakwaan Jaksa KPK.

Permohonan izin sakit ini sebenarnya sudah diajukan sejak persidangan pada Kamis pekan lalu. Ketika itu, ketua majelis hakim, Matheus Samiaji mengatakan pada prinsipnya majelis hakim sangat mementingkan kesehatan terdakwa.

Menurut Johan penjemputan paksa tersebut dilakukan oleh penyidik yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan atau janji dengan tersangka Ratu Atut. Penjemputan paksa dilakukan Jumat (7/2) sekitar pukul 7.00 Waktu Indonesia Barat di sebuah hotel tempat yang bersangkutan menginap di Bandung.

Menurut Maqdir selain bukti awal, KPK terlebih dahulu harus menunjukkan keterkaitan antara penggeledahan yang dilanjutkan proses penyitaan tersebut dengan tindak pidana yang disangkakan terhadap kliennya.

Sejak Atut menjadi tersangka sejumlah kegiatan pemerintah sempat terganggu. Salah satunya adalah tertundanya Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 karena belum ditandatangani oleh gubernur Banten.

Firman menambahkan meski Atut dan adiknya tersandera kasus korupsi, namun kekuatan para loyalisnya di Banten belum cukup untuk menggeser kekuatan dinasti itu.

Namun Hajriyanto menambahkan, tidak menutup kemungkinan bila pemberhentian dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan hukum tetap. Syaratnya, dikehendaki oleh hasil rapat pleno partai. Lebih lanjut, mekanisme pemberhentian oleh partai dapat dilakukan bila ada desakan dan masukan dari para kader.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan melalui surat elektronik yang diterima Gresnews.com, Rabu (18/2) mengharapkan agar KPK menjadikan kasus suap itu sebagai pintu masuk untuk mengembangkan penanganan kasus-kasus korupsi lain yang diduga melibatkan Atut dan keluarganya.