Sebaliknya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) R Widyopramono menegaskan tidak akan melakukan penahanan sebelum ada lampu hijau dari Kemendagri. 

Dalam kasus yang membelitnya, Tasiya berharap tuduhan itu tidak terbukti. Dia bersama kuasa hukumnya akan memberikan bukti dirinya tidak terlibat dalam persidangan nanti.

Proses penahanan Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Al Gotas yang ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial APBD Kabupaten Cirebon tahun 2009-2012 terganjal oleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri.

Ada mata rantai transaksional dana siluman APBD antara legislatif, eksekutif, dan pengusaha hitam.

Lulung menuding Ahok telah melakukan pembohongan publik terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.

"Nah dengan menjadi bupati dia bisa minta pengamanan. Tapi bukan berarti kita tak bisa eksekusi."

Salinan putusan atau petikan kedua terdakwa tersebut diperlukan untuk menentukan kelanjutkan kasus Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak yang juga menjadi tersangka atas kasus yang sama dengan dua terdakwa di atas.

Bupati Bukhari juga diperiksa penyidik Pidana Khusus Kejagung sebagai saksi atas kasus yang sama dengan tersangka Atto Sukmiwita Sampetoding, Managing Director PT. Kolaka.

Berikut korupsi yang diduga telah dilakukan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, antara lain Pada 2008 Korupsi DBBA-GIC, 2066 kasus Jamuan Makan Minum yang merugikan negara Rp12 miliar, ksus korupsi pengaadaan tanah lapang sepak bola Cikolotok dan penyimpangan pembangunan jembatan Cihambulu.

Dari informasi yang berkembang di Kejaksaan Agung, dikabarkan Jumat (10/1) rencananya akan dilakukan penahanan.

"Sudah saya cek ke bagian koordinasi supervisi. Belum ada surat tentang hal ini."

"Untuk masalah penahanan, saya belum dapat konfirmasi untuk itu."

Selain Bukhari, tim penyidik yang diketuai Jaksa Andar juga menetapkan Atto Sakmiwata Sampetoding, selaku Managing Director PT Kolaka Mining Internasional, sebagai tersangka.

Bupati Non Aktif Kepulauan Aru itu tidak memenuhi panggilan pihak Kejari Dobo, Maluku sehingga ia ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 5 November 2012.

"Dalam perundingan mereka akhirnya meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan disepakati Teddy dilepaskan dan diserahkan kepada penasihat hukum sampai mereka bisa menunjukan surat perintah yang sah untuk itu."