JAKARTA, GRESNEWS.COM - Sekjen Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto mengatakan upaya penyimpangan anggaran atau politik transaksional kerap terjadi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menuding, ada mata rantai transaksional dana siluman APBD antara legislatif, eksekutif, dan pengusaha hitam.

"Hampir semua kabupaten, kota dan propinsi ada jalinan kerjasama antara pengusaha dan elit-elit politik seperti eksekutif maupun legislatif," ujar Yenny kepada Gresnews.com di Cikini, Jakarta, Sabtu (7/3).

Terkait dana siluman pada APBD 2015 di DKI Jakarta sebesar Rp 12,1 triliun, Yenny menekankan sebenarnya tidak perlu terjadi apabila DPRD tidak serta-merta memasukan dana gelap yang terindikasi masuk kategori politik transaksional. Menurutnya, APBD harus clear dan mengikuti program yang disepakati bersama.

"DPRD harus mencoret program yang tidak sesuai prioritas kebijakan sesuai hasil pembahasan sebelumnya," kata Yenny.

Terkait mata rantai anggaran, Yenny mengatakan, keterlibatan politik transaksional antara pengusaha dan elit politik saat ini sudah menjadi rahasia umum. Namun Yenny meminta segera dilakukan penyelidikan anggaran siluman yang tengah dipersoalkan antara Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok dan DPRD DKI Jakarta tersebut.

Yenny menyebut, proses klarifikasi anggaran sangat penting untuk menjaga tranparansi dan akuntabilitas rencana pembangunan pemerintah. Yenny menegaskan, jika ada kejanggalan kebijakan dan tidak sesuai porsi anggaran maka tugas DPRD segera mencoretnya.

"Harus ada penyelidikan dana siluman tersebut dan segera coret program yang dianggap tidak jelas.  Kita ingin bersama-sama mendudukan secara ideal tata kelola rancangan anggaran daerah," ujar Yenny.

Pada kesempatan yang sama pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy mengatakan perseteruan mengenai anggaran menjadi bukti amburadulnya tata kelola keuangan negara. Ichsanudin menyebut pemerintah baik eksekutif maupun legislatif harus mencari jalan keluar untuk memperkuat kembali postur anggaran negara.

"Pemerintah harus mencari jalan keluar agar kisruh anggaran bisa segera teratasi," ucap Ichsanudin.

BACA JUGA:
Tags